Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - Pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru ( SPMB ) tingkat SMP tahun ajaran 2026/2027 di Kota Bandar Lampung banjir protes dari para wali murid.
Baca juga: Disdikbud Bandar Lampung Buka Suara soal Polemik SPMB SMP
Kebijakan panitia disorot tajam lantaran jumlah angka kuota pada jalur zonasi alias domisili kedapatan kerap berubah-ubah dan bergeser secara acak di situs resmi pendaftaran.
Merespons kegaduhan tersebut, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Bandar Lampung, M Nur Ramdhan membantah keras tudingan miring yang menyebut pihaknya telah sengaja mengubah petunjuk teknis (juknis) pendaftaran di tengah jalan demi kepentingan tertentu.
Ramdhan mengeklaim, naik turunnya grafik angka kuota jalur zonasi di situs web tersebut murni merupakan bentuk penyesuaian dinamis. Sistem komputer bekerja otomatis untuk menyesuaikan kondisi riil gelombang pendaftar yang membeludak di lapangan.
"Sesuai juknis yang dikeluarkan pemkot, ada empat jalur yang dibuka, yakni afirmasi, prestasi, domisili (zonasi), dan mutasi," tegas Ramdhan saat ditemui awak media di Kantor Disdikbud Bandar Lampung, Selasa (7/7/2026).
Masing-masing jalur tersebut sejatinya telah memegang porsi persentase baku, seperti jalur afirmasi sebesar 25 persen, jalur prestasi 40 persen, hingga jalur mutasi 15 persen dengan total akumulasi 100 persen. Namun, rumus persentase ini tidak bersifat kaku di lapangan.
Ramdhan menjelaskan, jika terjadi lonjakan pendaftar yang sangat tajam pada satu jalur khusus, terutama jalur afirmasi (bina lingkungan/biling) yang diperuntukkan bagi warga kurang mampu, maka kuota jalur domisili atau zonasi secara otomatis akan terkoreksi atau berkurang demi mengakomodasi siswa tersebut.
Langkah ini terpaksa diambil agar hak pendidikan anak prasejahtera tidak terenggut.
"Bukannya kita sengaja mengubah juknis, tapi kuota itu bergeser karena peminat dari siswa yang tidak mampu sangat banyak."
"Kebijakan Wali Kota Bandar Lampung (Eva Dwiana) dari dulu selalu mengedepankan dan memprioritaskan masyarakat miskin agar tetap bisa bersekolah di wilayahnya," tambahnya meluruskan asumsi wali murid.
Di samping persoalan teknis kuota yang tidak stabil, Ramdhan juga membeberkan tantangan berat dalam implementasi juknis SPMB tahun ini.
Menurutnya, penerapan juknis yang bersifat tunggal dan seragam untuk seluruh sekolah di Bandar Lampung sejatinya kurang ideal, karena setiap satuan pendidikan memiliki karakteristik lingkungan sosiologis yang berbeda-beda.
"Jadi juknis ini kan untuk satu Bandar Lampung, sedangkan karakter setiap sekolah itu berbeda-beda," keluh Ramdhan.
Sebagai contoh konkret, Ramdhan menyebut SMP Negeri 2 Bandar Lampung yang secara historis sudah lama menyandang status sebagai sekolah unggulan kota.
Sekolah papan atas seperti ini tentu memiliki parameter saringan masuk yang berbeda dengan sekolah yang berada di kawasan pinggiran atau lingkungan yang didominasi keluarga prasejahtera.
"SMPN 2 itu sekolah unggulan, maka mereka tentu lebih mengutamakan penyaringan siswa berprestasi agar mutu dan nama besar sekolahnya tidak merosot. Berbeda dengan sekolah di basis wilayah masyarakat kurang mampu yang persentase afirmasinya pasti jauh lebih besar," lanjutnya.
Berdasarkan data rekapitulasi akhir Disdikbud, antusiasme masyarakat Bandar Lampung untuk memasukkan anak-anak mereka ke sekolah negeri pada tahun ajaran ini melonjak sangat drastis hingga menyentuh angka 16.000 pendaftar.
Angka fantastis ini meningkat tajam dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yang biasanya hanya berkisar di angka 11.000 hingga 12.000 pendaftar saja.
"Untuk sekolah yang paling favorit, sejauh ini ada SMPN 2, SMPN 1, SMPN 29, dan SMPN 41 yang masih menjadi sekolah dengan kantong pendaftar paling padat," pungkas Ramdhan menutup sesi wawancara.
(Tribunlampung.co.id/Hurri Agusto)
