TRIBUNNEWS.COM - Gelombang aksi dukungan terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali bergulir, pada Rabu (8/7/2026).
Di Jakarta dan Surabaya, relawan serta simpatisan turun ke jalan menyuarakan tuntutan agar program tetap berjalan, tata kelola transparan, dan komitmen pemerintah dalam pemberantasan korupsi.
Masyarakat yang hendak melintasi kawasan Gambir, Jakarta Pusat, pada Rabu (8/7/2026), diimbau mewaspadai potensi kemacetan menyusul digelarnya aksi unjuk rasa yang mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Mereka akan menyampaikan tuntutan supaya program MBG tetap dilanjutkan.
Aksi yang dimulai sekitar pukul 09.00 WIB itu diperkirakan akan melibatkan sejumlah kelompok relawan dan simpatisan pendukung MBG.
Untuk mengamankan jalannya demonstrasi, kepolisian mengerahkan sebanyak 1.686 personel gabungan.
Kasi Humas Polres Metro Jakarta Pusat, Iptu Erlyn Sumantri, mengatakan aksi tersebut dikoordinasikan oleh Presidium Relawan dan Simpatisan Dukung MBG bersama sejumlah elemen masyarakat lainnya.
"Aksi unjuk rasa dari kelompok Presidium Relawan dan Simpatisan Dukung MBG dan beberapa elemen lainnya di wilayah Gambir," ujar Erlyn dalam keterangannya, Rabu (8/7/2026).
Menurut Erlyn, seluruh personel gabungan berasal dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, serta jajaran Polsek.
Sebelum diterjunkan ke lapangan, para personel mengikuti apel gelar pasukan yang digelar di kawasan Monumen Nasional (Monas) sejak pukul 07.00 WIB.
Pengamanan dilakukan untuk memastikan aksi berjalan tertib sekaligus mengantisipasi potensi gangguan keamanan dan kemacetan di sekitar lokasi unjuk rasa.
Saat ini, Kejaksaan Agung (Kejagung) sedang mengusut kasus dugaan korupsi skala besar terkait tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Badan Gizi Nasional (BGN) tahun anggaran 2025–2026 dengan estimasi nilai proyek yang bermasalah mencapai Rp4 triliun.
Hingga awal Juli 2026, Tim Penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus Kejagung) telah menetapkan sedikitnya tujuh orang tersangka dan terus memperluas penyidikan ke seluruh lini pengadaan barang dan perizinan.
Terbaru, Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Syarief Sulaeman Nahdi mengumumkan satu orang tersangka baru dalam keterangan pers kepada wartawan di kantornya, Kamis (2/7/2026).
Menurut informasi yang dihimpun, tersangka itu berinisial LMI yang merupakan inisial dari Brigadir Jenderal Polisi Lalu Muhammad Iwan Mahardan.
LMI meminta saksi YCS dan RD mendirikan satu perusahaan dengan tujuan sebagai sarana untuk melakukan penjualan alat berupa food tray kepada calon mitra SPPG dengan harga yang sudah ditentukan oleh LMI.
Berikut adalah daftar tujuh tersangka dalam kasus korupsi MBG:
Baca juga: Parade Nasional Gerakan Pendukung MBG Demo di Grahadi Surabaya Vs Ketua BGN Menghilang di KPK
Selain menyiapkan pengamanan, kepolisian juga akan menerapkan rekayasa lalu lintas secara situasional.
Skema tersebut akan diberlakukan menyesuaikan perkembangan kondisi di lapangan, termasuk jumlah massa yang mengikuti aksi.
Karena itu, masyarakat yang akan beraktivitas di sekitar kawasan Gambir disarankan menggunakan jalur alternatif dan mengatur waktu perjalanan agar tidak terjebak kepadatan kendaraan.
"Masyarakat diimbau menggunakan jalur alternatif selama unjuk rasa berlangsung dan menyesuaikan waktu keberangkatan untuk menghindari potensi kepadatan arus lalu lintas," kata Erlyn.
Polisi juga mengingatkan seluruh peserta aksi untuk menyampaikan aspirasi secara damai, menjaga ketertiban umum, serta mematuhi arahan petugas demi terciptanya situasi yang aman dan kondusif.
Dengan adanya aksi unjuk rasa tersebut, pengguna jalan yang hendak menuju kawasan Gambir, Monas, maupun sejumlah ruas jalan di pusat Kota Jakarta diimbau terus memantau kondisi lalu lintas dan memilih rute alternatif apabila diperlukan guna menghindari antrean kendaraan.
Ratusan mitra pengelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tergabung dalam DPD Himpunan Mitra Dapur Generasi Emas (HMD-Gemas) Kota Surabaya menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Grahadi, Jalan Gubernur Suryo, Surabaya, Rabu (8/7/2026).
Aksi bertajuk "Aksi Damai Serentak Nasional Dukung MBG" tersebut digelar sebagai bentuk dukungan terhadap keberlanjutan program MBG sekaligus menyuarakan keberatan atas kebijakan penghentian sementara operasional dapur selama masa libur sekolah.
Ketua DPD HMD-Gemas Kota Surabaya, Bagiyon, menegaskan pihaknya tetap mendukung penuh pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis. Namun, ia menilai sejumlah kebijakan terbaru justru berdampak besar terhadap para mitra dapur sebagai pelaksana di lapangan.
"Kami mendukung MBG," tegas Bagiyon, Selasa (7/7/2026).
Menurutnya, penghentian sementara operasional dapur membuat ratusan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Surabaya kehilangan aktivitas produksi. Dampaknya tidak hanya dirasakan pengelola dapur, tetapi juga para pemasok bahan pangan, pekerja, hingga relawan yang bergantung pada program tersebut.
Baca juga: Demo di Mabes Polri, BEM UI Desak Pencopotan Kapolri Jenderal Listyo Sigit
Bagiyon menjelaskan, saat ini terdapat sekitar 133 SPPG yang tersebar di berbagai wilayah Kota Surabaya dan selama ini bertugas menyiapkan serta mendistribusikan makanan bergizi ke sekolah-sekolah.
Namun, sejak memasuki masa libur sekolah, seluruh aktivitas produksi dihentikan sementara sehingga roda ekonomi para mitra ikut terhenti.
Ia mengatakan para pengelola dapur sangat bergantung pada insentif operasional sebesar Rp6 juta per hari yang digunakan untuk membeli bahan baku, membayar pekerja, hingga menjalankan operasional dapur.
"Saat dihentikan, semua kelimpungan. Supplier mandek," ujar Bagiyon.
Menurutnya, penghentian insentif membuat banyak pelaku usaha yang terlibat dalam rantai pasok MBG mengalami kesulitan keuangan.
Dalam aksi tersebut, HMD-Gemas membawa sejumlah tuntutan kepada pemerintah. Salah satu tuntutan utama ialah meminta Surat Edaran (SE) Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nomor 12 Tahun 2026 segera dicabut.
Surat edaran yang diterbitkan pada 17 Juni 2026 itu menjadi dasar penghentian sementara penyaluran makanan MBG serta pembekuan insentif operasional SPPG selama periode libur sekolah dan hari libur nasional.
Selain meminta pencabutan aturan tersebut, para mitra dapur juga mendesak pemerintah memberikan kepastian terhadap keberlangsungan program MBG, melibatkan mitra secara aktif dalam pengambilan kebijakan, serta menciptakan tata kelola anggaran yang lebih transparan.
Mereka juga berharap nasib relawan, pekerja dapur, dan pelaku UMKM yang menjadi bagian dari ekosistem Program Makan Bergizi Gratis tidak ikut terdampak oleh kebijakan penghentian operasional sementara.
Berdasarkan informasi dari panitia, aksi di Grahadi dikemas dalam konsep "Parade Nasional Gerakan Pendukung".
Setiap yayasan maupun SPPG diminta mengirimkan relawan dengan membawa perbekalan masing-masing, sementara jalannya aksi akan dikoordinasikan oleh tiga koordinator lapangan yang telah ditunjuk organisasi.
(TribunJatim/TribunJakarta/Tribunnews)
