TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Polri tengah menjadi perbincangan usai keluarnya kajian dari IndexMundi Global Survey yang menempatkan Korps Bhayangkara pada peringkat 18 sebagai institusi dengan indeks korupsi tertinggi di dunia.
Terkait itu, Founder sekaligus Peneliti Utama Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi berpendapat jika terdapat kelemahan dalam survei yang bahkan menempatkan Polri menjadi institusi terkorup di Asia Tenggara secara regional tersebut.
Menurutnya, sebuah hasil survei harus ditopang metode penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.
"Kelemahan utama metodologi IndexMundi Global Surveys terletak pada penggunaan survei online terbuka (open web-based polling) tanpa kontrol sampel yang ketat," kata Burhanuddin dalam keterangannya dikutip Rabu (8/7/2026).
Ia menilai mekanisme pengumpulan data melalui survei daring terbuka, tidak mampu menggambarkan kondisi populasi secara menyeluruh karena hanya mencerminkan pandangan dari sebagian pengguna internet yang memilih untuk berpartisipasi.
"Data yang dihasilkan mencerminkan persepsi subjektif pengguna internet, bukan data statistik empiris yang terverifikasi secara ilmiah," ujarnya.
Burhanuddin mengatakan munculnya bias sampel dalam survei tersebut lantaran respondennya hanya berasal dari individu yang memiliki akses internet, memahami teknologi, dan menguasai bahasa yang digunakan dalam platform survei.
Kondisi tersebut membuat sampel tidak dipilih melalui metode acak murni atau random sampling sehingga tidak merepresentasikan komposisi demografi suatu negara berdasarkan usia, jenis kelamin, tingkat pendapatan, maupun wilayah.
Bahkan, menurut Guru Besar Ilmu Politik UIN Jakarta itu menilai tanpa adanya verifikasi indentitas, bisa membuka peluang manipulasi hasil survei.
"Tanpa verifikasi identitas, sistem pengisian yang longgar membuka celah bagi satu individu atau kelompok untuk mengisi survei berkali-kali menggunakan VPN atau perangkat berbeda guna memanipulasi peringkat negara tertentu," ungkapnya.
Baca juga: Kepercayaan Publik Naik, Polri Diminta Tak Lupakan Anggotanya yang Gugur dalam Tugas
Burhanuddin juga menyoroti minimnya transparansi dari survei tersebut terkait jumlah responden yang menjadi dasar penyusunan skor di setiap negara.
Ia melihat ketiadaan informasi mengenai ukuran sampel membuat perubahan peringkat suatu negara hingga mekanisme pembersihan data (data cleaning), termasuk penyaringan terhadap bot, spam, maupun respons yang tidak valid.
Sehingga, survei tersebut lebih tepat dipandang sebagai gambaran sentimen di ruang digital, bukan sebagai representasi kondisi faktual di lapangan.
Hasil survei tersebut sebaiknya hanya dijadikan indikator awal yang kemudian diverifikasi menggunakan survei dari lembaga kredibel dengan metode ilmiah yang ketat.
"Oleh karena itu, organisasi internasional dan akademisi menolak menggunakan IndexMundi Global Surveys sebagai rujukan ilmiah utama," tukasnya.
Hasil Police Corruption Perceptions Index yang dirilis IndexMundi Global Surveys menjadi sorotan setelah menempatkan Polri sebagai institusi kepolisian yang dipersepsikan paling koruptif di kawasan Asia Tenggara.
Dalam survei tersebut, Indonesia memperoleh skor 7,56 dan berada di peringkat ke-18 dunia dari 100 negara yang disurvei. Semakin tinggi skor yang diperoleh, semakin tinggi pula persepsi masyarakat terhadap tingkat korupsi di institusi kepolisian di negara tersebut.
Di tingkat global, Honduras menempati posisi pertama dengan skor 8,32, sementara Denmark berada di posisi terbawah atau dipersepsikan paling bersih dengan skor 1,86.
Di kawasan Asia Tenggara, Indonesia berada di atas Thailand (7,40), Filipina (7,12), Malaysia (7,11), Kamboja (6,97), Vietnam (6,85), dan Singapura (2,10).
Survei tersebut mengukur persepsi masyarakat mengenai tingkat korupsi di institusi kepolisian tempat mereka tinggal, bukan berdasarkan jumlah kasus korupsi yang telah terbukti secara hukum.
Untuk Indonesia, survei melibatkan 296 responden dengan margin of error 5,70 persen. Namun, laporan tersebut tidak mencantumkan waktu pengumpulan data, mekanisme verifikasi identitas responden, maupun sistem penyaringan respons ganda atau bot.
Dalam penjelasannya, IndexMundi menyebut tujuan indeks ini adalah memberikan gambaran subjektif mengenai persepsi masyarakat terhadap tingkat korupsi di kepolisian.
Menurut lembaga tersebut, korupsi di tubuh kepolisian dipandang sebagai persoalan serius karena dapat mengikis kepercayaan publik, memicu perlakuan tidak adil, pelanggaran hak asasi manusia, melemahkan supremasi hukum, hingga menurunkan profesionalisme aparat.
