TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA - Angka yang sangat fantastis sekaligus memprihatinkan datang dari situasi keamanan di tanah Papua.

Wakil Menteri Hak Asasi Manusia (WamenHAM), Mugiyanto, membongkar data mengejutkan bahwa hingga saat ini, ada sekitar 122.000 orang yang terpaksa menjadi pengungsi.

Ratusan ribu warga tersebut terpaksa angkat kaki dari kampung halaman mereka akibat imbas konflik bersenjata yang berkepanjangan di Bumi Cenderawasih.

“Jadi kalau angka yang sampai ke kami, ada yang menyebutkan 122.000 pengungsi,” ungkap Mugiyanto secara blak-blakan usai menggelar rapat koordinasi dengan TNI-Polri di kantor KemenHAM, Jakarta, Selasa (7/7/2026).

Melihat masifnya jumlah warga yang telantar, Mugiyanto menegaskan pihaknya ingin memastikan aparat keamanan yang bertugas di lapangan dapat menahan diri.

Baca juga: Tim Gabungan Rilis Laporan Tragedi Kemburu: 12 Warga Sipil Tewas, Puluhan Ribu Orang Mengungsi

KemenHAM meminta dengan tegas agar TNI dan Polri terus mengutamakan prinsip-prinsip dasar Hak Asasi Manusia (HAM) selama menjalankan operasi pengamanan di Papua.

“Pertemuan yang kami selenggarakan tadi dengan TNI dan Polri untuk memastikan supaya TNI dan Polri menggunakan Hak Asasi Manusia sebagai landasan dalam kerja-kerja mereka,” tuturnya.

Mugiyanto menyebutkan, Kementerian HAM bersama TNI-Polri tidak ingin tinggal diam dan berkomitmen memastikan kehadiran negara di tengah penderitaan rakyat.

Langkah cepat pun langsung dicanangkan. Mengingat jumlah pengungsi yang tergolong jumbo, penanganan persoalan ini dipastikan membutuhkan sinergi yang kuat antar kementerian dan lembaga.

“Ada banyak pengungsi di sana, dan Kementerian Hak Asasi Manusia dalam waktu dekat akan menggelar pertemuan melibatkan kementerian/lembaga terkait."

"Ini untuk melakukan upaya-upaya menangani pengungsi yang ada di Papua yang jumlahnya lumayan besar, yang jumlahnya besar,” tambah WamenHAM.

TNI: Jangan Sampai Ada Disinformasi yang Viral

Dalam kesempatan yang sama, Kababibkum HAM TNI, Laksda TNI Farid Ma'ruf, ikut angkat bicara dan menegaskan komitmen institusinya.

Pihak TNI memastikan bahwa setiap pelaksanaan tugas prajurit di medan konflik Papua selalu dibekali dengan aturan hukum dan koridor HAM yang ketat.

“Harapan kami kepada seluruh warga negara di Papua juga untuk selalu mendukung kita semua dalam pelaksanaan tugas dan bisa bekerja sama,” kata Farid.

Baca juga: 103.218 Pengungsi di Tanah Papua, Seruan Gereja Rayakan Natal dengan Empati dan Sederhana 

Farid juga mengimbau, jika masyarakat masih menemukan atau mengalami tindakan kekerasan di wilayah Papua, diharapkan segera melapor dan berkoordinasi dengan aparat berwenang demi menjaga stabilitas keamanan.

Ia juga mengingatkan masyarakat luas agar tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu liar yang sengaja digulirkan di media sosial.

“Sehingga kita bersama-sama saling bekerja sama dengan baik, well-informed dalam data, dan jangan sampai ada disinformasi yang menimbulkan viral, yang justru menimbulkan hal-hal yang menceraiberaikan rasa persatuan kita,” kata Farid. (*)