SURYA.co.id, Surabaya - Ratusan relawan program Makan Bergizi Gratis (MBG), mitra dapur SPPG, supplier dan juga petani se-Jatim melakukan aksi damai dukung pelaksanaan MBG di kawasan Taman Apsari depan Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Rabu (8/7/2026) pagi.

Tak hanya orasi menyampaikan tuntutan dan pamerkan poster maupun spanduk mendukung program prioritas Presiden Prabowo Subianto, demo kali ini juga dilengkapi dengan aksi membagikan sayuran gratis pada pengguna jalan yang melintas di kawasan Jalan Gubernur Soeryo.

Tak kurang, ada satu pikap penuh yang berisi aneka sayur hasil panen para petani di Jatim yang sengaja dibawa dan dibagikan dalam aksi tersebut.

Sayuran seperti bayam, sawi, dan berbagai jenis yang lain dibagikan gratis sebagai bentuk kekecewaan karena tak terserap selama program MBG dihentikan pada libur sekolah.

“Ini yang kita bagikan hasil panen para petani Malang Raya. Yang ingin kami sampaikan sama. Kita ingin MBG ini dilanjutkan. Karena sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden MBG ini adalah ekosistem yang sangat baik dimana hasil petani diserap SPPG kemudian dibagikan kembali ke anak petani dalam bentuk makanan bergizi,” kata Solahuddin, koordinator petani kawasan Malang Raya.

“Dengan adanya program MBG, dulu sayuran yang mungkin rendah harganya, sejak diserap SPPG, harganya jadi lebih baik. Dan stabilitasnya terasa, penjualan stabil, harga terjaga,” ujarnya.

Hal senada juga disampaikan oleh Reza Pahlevi sebagai Korlap Akbar Relawan SPPG, Supplier, Petani se-Jatim menegaskan aksi ini ingin mendesak pemerintah agar melanjutkan program MBG dan meminta adalah perbaikan tata kelola program MBG ke depan.

Baca juga: Besok Ratusan Mitra MBG di Surabaya Gelar Unjuk Rasa, Ini Tuntutannya

Mereka menuntut transparansi, kepastian hukum bagi mitra, serta pelibatan mitra dapur dalam proses pengambilan kebijakan.

“Pertama kita meminta program MBG ini tetap berlanjut. Kedua kami meminta agar tata kelola diperbaiki. Kami sebagai mitra SPPG merasa dirugikan sekali dengan tata kelola dari BGN yang tidak pasti, dan tidak tepat,” ujarnya.

Tak hanya itu, dikatakan Reza, mereka juga menuntut agar BGN mengusut tuntas kasus korupsi yang terjadi dalam pengelolaan program MBG.

Berikutnya yang juga menurutnya tak kalah penting dikatakan Reza adalah terkait kebijakan moratorium penambahan titik SPPG. Kebijakan tersebut dinilai sangat merugikan mitra yang sudah menggelontorkan dana untuk pembangunan titik SPPG.

“Bahkan ada yang sudah melakukan peminjaman pada bank. Mereka jadi kelimpungan. Sudah pinjam dana, harus membayar ke bank, tapi pihak BGN tak kunjung memberikan kepastian kapan dapur ini operasional,” tegasnya.

Di sisi lain, Bagiyon, Ketua DPD Himpunan Mitra Dapur Generasi Emas (HMD-Gemas) Kota Surabaya, menambahkan, aksi para mitra SPPG kali ini juga meminta pemerintah untuk mencabut SE 12/2026.

Baca juga: Jelang MBG Aktif Lagi, Wagub Jatim Tekankan SPPG Wajib Beli Telur Langsung dari Peternak

SE tersebut dikatakan Bagiyon cacat prosedur, dibuat tanpa melibatkan mitra dapur MBG, dan melanggar kesepakatan yang telah dibuat dalam Perjanjian Kerja Sama.

Sebagaimana diketahui SE tersebut memuat aturan bahwa tidak ada layanan distribusi MBG untuk peserta didik maupun kelompok penerima manfaat lainnya selama masa libur. Selain itu juga ada poin terkait SPPG tidak lagi menerima insentif Rp 6 juta per hari.

“SE tersebut sangat merugikan kami. Dan pembuatannya tidak melibatkan kami sebagai mitra. Alhamdulillah Pak Dudung juga telah memberikan kepastian bahwa tanggal 13 nanti MBG akan dimulai kembali. Kami harap aturan yang memberatkan mitra bisa diperbaiki,” pungkas Bagiyon.