Laporan Wartawan TribunLombok.com, Ahmad Wawan Sugandika

TRIBUNLOMBOK.COM, LOMBOK TENGAH - Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Lombok Tengah tengah bersiap melakukan langkah besar untuk membenahi sistem pengelolaan air bersih di gumi tatas tuhu trasna.

Langkah strategis ini diambil guna menjawab tantangan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang selama ini masih menghadapi berbagai kendala teknis maupun cakupan pelayanan yang belum merata.

Saat ini, tingkat cakupan pelayanan air bersih di Lombok Tengah diakui masih sangat rendah. 

Berdasarkan data akumulasi pelanggan yang berada di kisaran 53 hingga 54 ribu sambungan, PDAM baru mampu memenuhi sebagian kecil dari total kebutuhan masyarakat di seluruh kabupaten.

Direktur Utama PDAM Lombok Tengah, Bambang Supratomo, mengungkapkan bahwa pihaknya membawa misi besar untuk mengubah kondisi ini. 

“Hajatan kita dengan keberadaan PDAM sebagai BUMD hari ini, yang pertama tentu kita ingin meningkatkan cakupan pelayanan air bersih ini sebagai hajatan hidup orang banyak. Hari ini secara data cakupan pelayanan itu masih di angka 14 persen, masih sangat rendah,” ucap Bambang menjawab TribunLombok.com, Rabu (8/7/2026).

Baca juga: PDAM Lombok Tengah Kaji Penyesuaian Tarif Air untuk Sektor Bisnis

Selain memperluas jangkauan, PDAM juga fokus pada pengoptimalan kualitas, kuantitas, dan kontinuitas aliran air. 

Masalah utama yang dihadapi saat ini mencakup seluruh lini, mulai dari ketersediaan kapasitas air baku di hulu hingga masalah konstruksi infrastruktur jaringan di sisi hilir.

Kondisi infrastruktur jaringan menjadi perhatian serius karena banyak pipa yang sudah melewati usia teknis pemakaian. 

Bambang memaparkan fakta mengejutkan mengenai kondisi di lapangan di mana banyak jaringan yang sudah tidak layak pakai namun masih terpasang.

“Bayangkan usia teknisnya ada yang di tahun 1976 sudah tidak pernah diganti sejak tahun itu. Belum lagi di kawasan perkotaan misalnya di Praya, posisi jaringan ini sudah tidak ideal, ada yang sudah di bawah badan jalan, ada yang mungkin di bawah rumah masyarakat yang tentu ini butuh dilakukan revitalisasi lagi,” jelas Bambang.

Proses revitalisasi ini dipastikan tidak akan mudah dan membutuhkan biaya yang besar. 

PDAM menekankan bahwa perbaikan menyeluruh terhadap kondisi jaringan lama memerlukan dukungan kebijakan yang kuat serta alokasi anggaran yang memadai agar perubahan signifikan dapat dirasakan masyarakat.

Bambang juga menekankan bahwa pembenahan ini bukan perkara sederhana. 

“Misi besar tadi itu tentu tidak bisa seperti membalikkan telapak tangan tanpa ada dukungan support baik secara kebijakan maupun kondisi anggaran yang memadai. Karena namanya membenahi memperlakukan revitalisasi terhadap kondisi jaringan ini tidak mudah,” tegasnya.

Terkait anggaran, muncul angka Rp48 miliar yang menjadi bahan diskusi untuk mendukung rencana besar ini. 

Meskipun angka tersebut terlihat besar, PDAM menyadari bahwa anggaran daerah juga harus dibagi dengan sektor krusial lainnya seperti kesehatan dan infrastruktur jalan, sehingga pemanfaatan dana harus dilakukan dengan skala prioritas yang realistis.

Bambang memberikan pandangannya mengenai keseimbangan anggaran daerah tersebut. 

“Kita harus realistis juga melihat kondisi daerah, kan tidak hanya soal air bersih menjadi masalah di daerah, kita juga harus berbicara tentang aspek lain. Ada isu tentang kesehatan, tentang infrastruktur jalan,” tuturnya.

Selain memperbaiki jaringan lama, PDAM juga berencana membangun Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) baru serta mengoptimalkan sumber air yang rusak akibat bencana alam di masa lalu. 

Salah satu fokusnya adalah memperbaiki sumber mata air Nyeredep yang menjadi tumpuan wilayah timur seperti Kopang dan Janapria.

“Kita punya Nyeredep, itu dulu salah satu sumber mata airnya PDAM yang dimanfaatkan untuk wilayah timur, tapi pasca gempa konstruksinya tidak bagus lagi karena rusak dan lain sebagainya, ini kan butuh dibenahi. Nah, itu juga butuh anggaran,” Ungkapnya.

PDAM Lombok Tengah menargetkan untuk menjadi BUMD yang sehat dan mampu memberikan kontribusi fiskal bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

Namun, target kontribusi daerah tersebut hanya bisa dicapai apabila pelayanan dasar kepada masyarakat telah maksimal dan berkelanjutan.

Bambang memastikan bahwa proses perbaikan akan terus berjalan secara bertahap. 

“Tentu kami juga melakukan pembenahan ini secara bertahap nanti, baik yang bisa dilakukan secara mandiri oleh keuangan yang diperoleh oleh PDAM maupun lewat suntikan dana,” pungkasnya.

(*)