Lidea Feed

Forum ini bertujuan memperkuat perencanaan pembangunan daerah berbasis data akurat dan berkualitas.

Kepala BPS Papua Barat, Merry, menegaskan bahwa pembangunan yang berkualitas harus diawali dengan tersedianya data yang berkualitas.

“Data bukan sekadar angka, tetapi kompas yang mengarahkan kebijakan pembangunan agar tepat sasaran, efektif, dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya.

Landasan Hukum

Merry menjelaskan, amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2024 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menegaskan bahwa setiap perencanaan pembangunan harus didasarkan pada data dan informasi yang akurat.

Dalam pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045, pemerintah telah menetapkan lima ISV dan 45 IUP sebagai tolok ukur keberhasilan pembangunan nasional.

Seluruh indikator tersebut dijabarkan menjadi 76 indikator dan subindikator yang akan diimplementasikan hingga tingkat daerah.

Baca juga: BPS dan BI Papua Barat Gelar Pesta Sinoli 2025, Literasi Soal Data Statistik

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 serta Surat Edaran Sekretaris Utama BPS Nomor B-156/02000/PR.030.2025, BPS Provinsi berperan mengoordinasikan pengukuran indikator pembangunan di tingkat daerah.

Sementara pemerintah daerah bertugas menghasilkan statistik sektoral sebagai dasar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Kolaborasi

“Penyusunan indikator pembangunan daerah menjadi bagian penting untuk memastikan arah pembangunan Papua Barat berjalan terukur, konsisten, dan selaras dengan tujuan pembangunan nasional,” kata Merry.

Ia menambahkan, penyediaan ISV dan IUP Tahun 2026 membutuhkan kolaborasi seluruh kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan instansi terkait bersama BPS Papua Barat.

FGD ini, lanjutnya, menjadi forum komunikasi, penyamaan persepsi, konsultasi, sekaligus memperkuat kolaborasi dalam penyusunan indikator pembangunan.

Baca juga: Mendagri dan BPS Serukan Kolaborasi Pemda se-Papua dalam Sensus Ekonomi 2026

Merry mengajak peserta memberikan masukan berdasarkan kondisi riil di lapangan agar setiap indikator memiliki ukuran jelas serta didukung data valid.

“Indikator yang dihasilkan tidak hanya menjadi dokumen administratif, tetapi juga instrumen penting dalam perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan,” jelasnya.

Selain membahas indikator pembangunan, Merry juga mengajak seluruh peserta mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Papua Barat.

Ia mengimbau masyarakat menerima kehadiran petugas sensus dan memberikan data secara benar serta jujur. “Kerahasiaan data masyarakat dijamin oleh undang-undang,” pungkasnya.