TRIBUN-TIMUR.COM - Anggota Banggar DPR RI, Hamka B Kady (71), menghadiri Rapat Kerja Banggar bersama Menteri Keuangan dan Gubernur BI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (7/7/2026).

Rapat membahas Laporan Realisasi Semester I dan Prognosis Semester II Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2026.

Hamka B Kady mengatakan, pembahasan tersebut menjadi momentum penting untuk mengevaluasi capaian kinerja belanja negara sekaligus memastikan arah kebijakan fiskal pada semester kedua tetap berjalan efektif.

Menurut Legislator Partai Golkar asal Sulsel itu, APBN harus mampu menjaga stabilitas ekonomi, mendorong pertumbuhan, serta mempercepat pembangunan yang memberikan dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.

“Kami berkomitmen untuk terus mengawal pelaksanaan APBN agar setiap rupiah yang dibelanjakan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi pembangunan, pelayanan publik, dan pemerataan di seluruh daerah,” ujarnya.

Ia menambahkan, Banggar DPR RI juga akan terus mendorong pemerintah menjaga disiplin fiskal agar pelebaran defisit tidak melampaui batas yang telah disepakati hingga akhir tahun anggaran.

Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan kinerja APBN Semester I 2026 tetap sehat meski di tengah ketidakpastian ekonomi global.

Hingga akhir Juni 2026, pendapatan negara tercatat tumbuh kuat.

Kinerja tersebut didukung oleh meningkatnya penerimaan pajak, kepabeanan dan cukai, serta penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

“Secara keseluruhan, capaian semester I menunjukkan bahwa momentum penerimaan negara berada pada jalur yang positif,” ujar Purbaya.

Dari sisi belanja, pemerintah pusat telah merealisasikan anggaran sebesar Rp1.298,6 triliun hingga Semester I 2026.

Nilai tersebut meningkat 29,4 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya.

Belanja negara difokuskan untuk mendukung berbagai program prioritas nasional.

Di antaranya pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG), penyaluran bantuan sosial, bantuan iuran jaminan kesehatan bagi masyarakat tidak mampu, Kartu Sembako, Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Indonesia Pintar Kuliah, hingga pembayaran gaji aparatur, termasuk THR dan gaji ke-13.

Selain itu, transfer ke daerah telah mencapai Rp357,4 triliun atau setara 51,6 persen dari pagu APBN.

Realisasi tersebut menjadi yang tertinggi dalam lima tahun terakhir.

Purbaya mengatakan APBN juga terus menjalankan fungsinya sebagai shock absorber melalui berbagai kebijakan fiskal yang menjaga stabilitas ekonomi nasional.

Salah satunya dengan mempertahankan harga BBM bersubsidi guna melindungi daya beli masyarakat.

Pemerintah juga terus memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah agar belanja negara semakin efektif dalam mendukung pembangunan di berbagai wilayah.

“Peningkatan realisasi belanja pemerintah pusat pada tahun 2026 ini menjadi katalisator untuk mendukung pertumbuhan ekonomi di semester pertama tahun 2026,” katanya.

Sementara itu, defisit APBN hingga Semester I 2026 tercatat sebesar Rp734,3 triliun atau setara 2,85 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

Meski demikian, pemerintah menilai posisi tersebut masih berada dalam batas yang terkendali.

Purbaya menegaskan pemerintah akan terus menjaga kesehatan APBN dengan meningkatkan kualitas belanja serta mengoptimalkan penerimaan negara tanpa menaikkan tarif pajak.

"APBN 2026 bekerja keras mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan mendukung agenda prioritas pembangunan nasional dengan tetap menjaga tata kelola keuangan yang sehat, kredibel, dan akuntabel," tegasnya.(*)