SURYAMALANG.COM, KABUPATEN MALANG - Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Malang, Wiyanto Wijoyo, menanggapi soal penggeledahan yang dilakukan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Malang atas dugaan korupsi pengadaan mobil ambulans tahun 2022, Rabu (8/7/2026).

Sebagaimana diketahui, penggeledahan dilakukan oleh tim penyidik Kejari Kabupaten Malang.

Mereka tiba di kantor dinkes sekira pukul 10.41 WIB dengan mobil berwarna hitam.

Kurang lebih ada enam petugas mengenakan seragam merah maron memasuki ruangan yang terdapat rak susuk berisi sejumlah dokumen.

Penggeledahan ini didampingi oleh Wiyanto Wijoyo dan sejumlah staf lainnya.

Menurut keterangan dari Kepala Kejari Kabupaten Malang, Fahmi, ada 50 bandel dokumen yang disita penyidik.

Dokumen tersebut dibawa menggunakan dua koper berwarna hitam.

Baca juga: Dugaan Korupsi Mobil Ambulans Rp 8,4 Miliar, Kejari Kabupaten Malang Geledah Kantor Dinas Kesehatan

Wiyanto Wijoyo pun mengaku Kejaksaan membawa sejumlah berkas.

"Siang tadi mampir ke kantor saya membawa berkas-berkas berkaitan dengan itu (dugaan korupsi pengadaan ambulans)," kata Wiyanto Wijoyo kepada SURYAMALANG.COM.

Pada kasus dugaan korupsi ini, ia mengaku telah diperiksa oleh penyidik sebagai saksi.

Selain ia, sekitar ada enam staf lainnya yang turut diperiksa. Selama proses pemeriksaan, ia bersikap kooperatif kepada petugas.

"Selain itu, juga sudah memverifikasi ke Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD)."

"Kita kooperatif saja untuk menjalani pemeriksaan," sambungnya.

Sementara itu, ia membenarkan jika pengadaan ambulans dilakukan pada 2022 akhir setelah perubahan anggaran keuangan (PAK).

Awalnya dinas berencana membeli mobil Toyota Hiace sebanyak delapan unit untuk ambulans Public Safety Center (PSC).

Namun, mobil Toyota HiAce tersebut kosong dan belum diketahui kapan unitnya tersedia.

Sehingga, beralih menggunakan mobil merek Hyundai Staria dengan harga lebih mahal dibanding HiAce.

"Karena anggarannya nggak cukup, akhirnya Rp 8,4 miliar ini yang awalnya seharusnya buat beli delapan unit tapi cuma cukup di tujuh unit saja," sambungnya.

"Sebenarnya kalau korupsi itu ya kita nggak korupsi ya, semuanya itu dibayarkan langsung."

"Tidak ada kerugian negara dalam artinya sisanya kami ambil itu nggak, kami belanjakan sesuai kuitansi," tegasnya.

Sedangkan, tujuh unit ambulans tersebut digunakan untuk operasional puskesmas di Kabupaten Malang.

Sampai saat ini, ambulans masih beroperasi dan digunakan semestinya.

Baca juga: Gandeng Pemkot Batu, Klinik Mata Utama Ishk Tolaram Eye Centre Masifkan Operasi Katarak Gratis