WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Khusus Jakarta menerima audiensi Program Studi Pembangunan Hukum dan Program Studi Administrasi Hukum Umum Politeknik Pengayoman Indonesia di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Khusus Jakarta, Rabu (8/7/2026).

Audiensi ini menjadi momentum strategis untuk memperkuat sinergi antara dunia akademik dan pemerintah dalam menyiapkan sumber daya manusia hukum yang profesional, adaptif, dan selaras dengan kebutuhan masyarakat serta dunia kerja.

Koordinator Penyuluh Hukum Kanwil Kemenkum DK Jakarta, Chabib, menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan audiensi sebagai langkah awal membangun kolaborasi dalam pengembangan pendidikan hukum terapan.

Sementara itu, Ketua Program Studi Pembangunan Hukum, Muhammad Zuhri, memaparkan konsep pendidikan yang berorientasi pada pencetakan penyuluh hukum profesional.

Salah satu gagasan utama yang diusung adalah menjadikan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) sebagai living laboratory, sehingga mahasiswa memperoleh pengalaman nyata melalui kegiatan penyuluhan hukum, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan praktik lapangan.

Diskusi berlangsung dinamis dengan berbagai masukan dari jajaran Kanwil Kemenkum DK Jakarta. Penyuluh Hukum Madya Mirna menyatakan kesiapan Kantor Wilayah memfasilitasi kelurahan binaan sebagai lokasi praktik mahasiswa, sekaligus menekankan pentingnya inovasi metode penyuluhan hukum agar mampu menjangkau masyarakat secara lebih luas.

Selain itu, pembahasan juga mencakup penguatan kompetensi mahasiswa di bidang analisis hukum, advokasi, harmonisasi peraturan perundang-undangan, hingga skema magang yang memberikan pengalaman langsung dalam proses penyusunan dan harmonisasi regulasi.

Audiensi ini menghasilkan komitmen bersama untuk membangun kerja sama yang berkelanjutan antara Politeknik Pengayoman Indonesia dan Kanwil Kementerian Hukum DK Jakarta.

Kolaborasi tersebut diharapkan mampu menghasilkan kurikulum yang semakin relevan dengan kebutuhan pengguna lulusan, memperkuat pelaksanaan tridarma perguruan tinggi, sekaligus mencetak sumber daya manusia hukum yang profesional, berintegritas, dan siap memberikan pelayanan hukum yang berkualitas bagi masyarakat.