TRIBUNJATIMTIMUR.COM, Situbondo - Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Situbondo resmi menjalin kerja sama dengan Asosiasi Peternak Layer Situbondo (APLS) untuk memasok kebutuhan telur bagi program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Kesepakatan tersebut ditandai dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) di, difasilitasi Pemerintah Kabupaten Situbondo, Pendopo Rakyat Situbondo, Kamis (9/7/2026).
Kerja sama ini diharapkan mampu memperkuat rantai pasok bahan pangan lokal sekaligus memberikan kepastian pasar bagi peternak ayam petelur di Situbondo.
Ketua Asosiasi SPPG Situbondo, Roni Sugiharto, mengatakan masa berlaku MoU ditetapkan selama tiga bulan sebagai tahap awal. Langkah tersebut dilakukan sambil menunggu perkembangan kebijakan pemerintah terkait pelaksanaan program MBG.
"Yang kita ambil tiga bulan dulu, sebab kita belum mengetahui kebijakan pemerintah itu seperti apa. Karena sementara ini kebijakan pemerintah mewajibkan menu telur tiga kali dalam seminggu," ujar Roni usai penandatanganan MoU.
Dalam kesepakatan tersebut, harga telur ditetapkan sebesar Rp27.500 per kilogram hingga tiba di dapur SPPG.
Menurut Roni, harga tersebut dinilai menguntungkan peternak karena berada di atas harga acuan yang berlaku. Kesepakatan harga juga tetap diberlakukan meski harga telur di pasaran mengalami fluktuasi.
"Meski harga telur naik dan turun, harga tetap sama. Nanti kita evaluasi setiap tiga bulan," katanya.
Baca juga: MBG Libur Harga Telur dan Cabai di Lumajang Turun Drastis
Roni menjelaskan, saat ini sekitar 25 yayasan SPPG atau sekitar 30 dapur telah bergabung dalam kerja sama dengan APLS. Jumlah tersebut disebut sudah mencakup lebih dari separuh dapur SPPG yang ada di Situbondo.
Ia berharap seluruh pengelola dapur SPPG nantinya bergabung dalam asosiasi agar koordinasi dan pertukaran informasi dapat berjalan lebih efektif.
Selain itu, Roni menegaskan bahwa setiap dapur SPPG wajib memenuhi persyaratan pengelolaan limbah, termasuk memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).
"IPAL itu syarat mutlak untuk dipersiapkan dan kita tidak bisa hindari. Saya yakin teman-teman dapur sudah mempersiapkan itu," tegasnya.
Baca juga: MBG Dihentikan Saat Libur Sekolah, Harga Sembako di Bondowoso Mulai Turun
Pelaksana Tugas Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Situbondo, Abd Rahman, mengatakan MoU tersebut merupakan tindak lanjut kebijakan pemerintah yang mengarahkan SPPG untuk menyerap telur dari peternak ayam petelur lokal.
Menurutnya, telur merupakan salah satu komoditas strategis yang berperan sebagai penyangga inflasi sekaligus menjadi menu wajib dalam program MBG.
"Telur ini merupakan komoditas penyangga inflasi. Pemerintah sudah menggariskan SPPG wajib menyajikan menu telur tiga kali dalam seminggu," ujarnya.
Ia mengungkapkan, kebutuhan telur seluruh dapur SPPG di Situbondo mencapai sekitar 25 ton per minggu, dan APLS menyatakan siap memenuhi kebutuhan tersebut.
"Dalam seminggu SPPG membutuhkan sekitar 25 ton telur dan APLS siap menyediakan kebutuhan itu," kata Abd Rahman.
Bupati Situbondo Yusuf Rio Wahyu Prayogo menyebut kerja sama tersebut memberikan manfaat besar bagi peternak maupun pelaksanaan program MBG.
Menurutnya, hasil evaluasi pemerintah daerah menunjukkan Situbondo masih mengalami kekurangan pasokan telur sekitar 12 ton per hari. Kondisi itu mendorong Pemkab menghimpun peternak hingga terbentuk Asosiasi Peternak Layer Situbondo.
"Makanya kami minta peternak telur dikumpulkan, sehingga banyak aspirasi dan terbentuknya asosiasi layer ini," ujarnya.
Rio menambahkan, kesepakatan harga yang telah dicapai memberikan kepastian bagi peternak di tengah fluktuasi harga telur.
"Sudah disepakati harganya Rp27 ribu. Jadi manfaatnya sangat besar karena ada kepastian harga, produktivitas bertambah, dan dijamin tidak boleh ada broker," jelasnya.
Ia juga menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk terus mengoptimalkan penggunaan komoditas lokal dalam memenuhi kebutuhan SPPG. Selama ini, menurutnya, masih terdapat sejumlah bahan pangan seperti sayuran, ikan, hingga beras yang dipasok dari luar daerah.
Baca juga: Program MBG di Dihentikan Selama Libur Sekolah, SPPG Tetap Terima Dana Operasional
Selain itu, Pemkab juga meminta seluruh pengelola dapur SPPG meningkatkan pengelolaan limbah melalui penyediaan IPAL guna menghindari dampak negatif terhadap lingkungan.
"Kita juga menyampaikan agar IPAL diperbaiki supaya tidak ada ruang opini yang negatif dari masyarakat. Nanti kita akan membuat kesepakatan antara SPPG dengan petani yang menggunakan pupuk sampah itu," tambahnya.
