SURYA.CO.ID SURABAYA - Kenaikan harga Pertamax sejak 10 Juni 2026 memicu perubahan pola konsumsi BBM di Jawa Timur. Pertamina Patra Niaga Jatimbalinus mencatat peralihan pembelian dari Pertamax ke Pertalite mencapai 7 hingga 10 persen, terutama di kawasan perkotaan.
Lonjakan harga BBM nonsubsidi membuat sebagian masyarakat mengubah kebiasaan mengisi bahan bakar. Fenomena itu paling banyak terlihat pada pengendara sepeda motor di kota-kota besar yang memiliki mobilitas tinggi dan kepadatan kendaraan cukup besar.
Meski demikian, Pertamina memastikan stok dan distribusi BBM tetap terjaga karena perubahan pola konsumsi tersebut telah diproyeksikan sejak awal.
Area Manager Communication, Relations dan CSR Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus, Ahad Rahedi, mengatakan perpindahan konsumsi dari Pertamax ke Pertalite mulai terlihat setelah penyesuaian harga pada 10 Juni 2026.
Baca juga: Pertalite dan Solar Langka di Ponorogo, Warga Rela Antre hingga Beralih ke Pertamax
"Sejak kenaikan harga Pertamax memang ada peralihan konsumsi ke Pertalite, yang secara rata-rata di wilayah Jatim ini sekitar 7 persen hingga 10 persen. Peralihan ini mayoritas terjadi pada pengendara sepeda motor, di wilayah perkotaan yang karakteristiknya padat kendaraan,” kata Ahad di Surabaya, Rabu (8/7/2026).
Data Pertamina menunjukkan konsumsi harian Pertalite meningkat dari 10.015 kiloliter (KL) per hari sebelum penyesuaian harga menjadi 11.420 KL per hari sesudahnya. Sebaliknya, konsumsi Pertamax turun dari 2.758 KL per hari menjadi 2.176 KL per hari pada periode yang sama.
Menurut Ahad, perubahan pola konsumsi tersebut telah diperhitungkan sejak awal sehingga Pertamina menyiapkan langkah antisipasi untuk menjaga kelancaran pasokan BBM di wilayah Jawa Timur.
Ahad menjelaskan Pertamina telah menyampaikan proyeksi perubahan konsumsi kepada pemerintah sebagai bahan perhitungan kebutuhan kuota BBM hingga akhir 2026.
Baca juga: BPH Migas dan Pertamina Pastikan Distribusi BBM Subsidi di Jatim Lancar
“Kami sudah mengantisipasinya. Namun kuota merupakan bagian dari penugasan pemerintah sehingga keputusan mengenai jumlah kuota yang dapat disalurkan di masing-masing wilayah tetap berada di tangan pemerintah pusat,” jelas Ahad.
Hingga akhir 2026, pemerintah menetapkan kuota Biosolar di Jawa Timur sebesar 2,47 juta KL dan Pertalite sebanyak 3,96 juta KL. Mengenai kemungkinan penambahan kuota subsidi, Ahad menegaskan hal tersebut sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah.
“Pertamina hanya menjalankan penugasan dari pemerintah mengenai alokasi kuota BBM subsidi,” ungkap Ahad.
Sebelumnya, Pertamina menaikkan harga Pertamax RON 92 dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter dan Pertamax Green 95 dari Rp12.900 menjadi Rp17.000 per liter, efektif sejak 10 Juni 2026. Penyesuaian dilakukan untuk menjaga keberlanjutan pasokan di tengah meningkatnya harga BBM impor akibat gejolak geopolitik di Timur Tengah.
Dalam kesempatan yang sama, Ahad juga meluruskan informasi mengenai pembatasan pembelian BBM subsidi bagi kendaraan yang pajaknya terlambat.
"Kebijakan tersebut spesifik untuk wilayah NTT (Nusa Tenggara Timur-red). Tujuannya untuk mendukung penyaluran BBM bersubsidi agar lebih tepat sasaran sekaligus meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) di NTT," ungkap Ahad.
Ia memastikan hingga kini belum ada pembahasan maupun rencana penerapan kebijakan serupa di Jawa Timur. "Jadi masih aman semuanya," pungkas Ahad.
