TRIBUN-BALI.COM, SINGARAJA - Pemerintah Kabupaten Buleleng membantah anggapan lebih memprioritaskan penataan Titik Nol Singaraja dibanding perbaikan infrastruktur jalan.
Pemkab menegaskan telah mengalokasikan hampir Rp70 miliar dalam APBD 2026 untuk perbaikan jalan di berbagai wilayah.
Hal ini diungkapkan Bupati Buleleng, I Nyoman Sutjidra, menanggapi kritik mahasiswa dari aliansi Cipayung Plus.
Dalam aksi demo di kantor DPRD Buleleng belum lama ini, mahasiswa menyebut 'Titik Nol Elit, Jalan Sulit' sebagai bentuk kritik terhadap prioritas pembangunan daerah.
Baca juga: PMI Buleleng Bali Akhirnya Punya Mobil Penanganan Bencana, Pemkab Siapkan Hibah Rp1,3 Miliar di 2027
Kepada awak media, Sutjidra mengaku tidak sepakat dengan kata elit yang dimaksud mahasiswa. Menurutnya, kawasan tersebut dibangun sebagai ruang publik yang dapat dimanfaatkan seluruh lapisan masyarakat, bukan kalangan tertentu.
Menurut Sutjidra, kawasan Titik Nol bahkan kerap dikunjungi masyarakat dari berbagai daerah, baik di Bali maupun luar pulau. Ia menyebut pengunjung datang dari Karangasem, Tangerang, Semarang, Malang, Jember, hingga Banyuwangi.
"Yang elit itu apa sih? Ini kan untuk masyarakat berinteraksi. Kita enggak bisa menolak kehadiran masyarakat di kawasan Titik Nol ini. Jadi teman-teman bisa lihat siapa yang memanfaatkan, bukan elit, tapi kan masyarakat," jelasnya, Kamis 9 Juli 2026.
Sutjidra menilai masih ada anggapan bahwa pembangunan infrastruktur hanya sebatas perbaikan jalan. Padahal, pemerintah juga berkewajiban memenuhi kebutuhan dasar masyarakat melalui pembangunan sektor pendidikan, kesehatan, pariwisata, hingga infrastruktur telekomunikasi yang mendukung digitalisasi pelayanan publik.
"Ini kan kalau infrastruktur, mereka mungkin ada yang masih berpikiran infrastruktur itu jalan semua. Padahal infrastruktur itu kan kebutuhan dasar. Jadi pendidikan, kesehatan, itu juga kita harus perhatikan. Dan itu kita sudah penuhi semua," ucapnya.
Menurut bupati asal Desa Bontihing, Kecamatan Kubutambahan ini, kondisi jalan di Buleleng memang menjadi tantangan tersendiri karena memiliki ruas jalan terpanjang di Bali, sekaligus mewarisi banyak ruas yang mengalami kerusakan. Karena itu, perbaikan dilakukan secara bertahap dengan menyesuaikan kemampuan anggaran.
Sutjidra mengaku, Pemkab Buleleng telah mengalokasikan anggaran perbaikan perbaikan jalan senilai Rp70 miliar melalui APBD 2026.
Walau demikian, realisasi perbaikan diakui mengalami kendala akibat situasi global.
Perang antara Iran dan Amerika-Israel berdampak pada kenaikan harga material.
Menurut dia, lonjakan harga membuat sejumlah paket pekerjaan tidak diminati saat proses lelang, karena nilai penawaran masih mengacu pada harga lama.
"Syukurnya Titik Nol-nya ini di Januari sudah kontrak, walaupun mungkin babak belur kontraktornya karena harus menyelesaikan itu. Demikian pula dengan penataan Lovina," ucapnya.
Sedangkan di bidang pendidikan, Pemkab Buleleng sudah menyiapkan Rp100 miliar untuk revitalisasi di berbagai sekolah.
Selain pembangunan fisik, Pemkab Buleleng juga memperkuat infrastruktur digital melalui peningkatan kapasitas bandwidth untuk mendukung percepatan digitalisasi pelayanan publik dan pengelolaan data.
"Kita terus membenahi infrastruktur telekomunikasi untuk percepatan pelayanan publik secara digital. Apalagi Buleleng menjadi pilot project digitalisasi bantuan sosial. Kalau kita tidak benahi, kita akan kalah dengan yang lain. Tidak ada akurasi data, tidak bisa kita membuat perencanaan yang akurat mengenai program-program yang akan kita luncurkan kepada masyarakat," tandasnya. (mer)
