SURYA.CO.ID, SURABAYA - Pemerintah Provinsi Jawa Timur terus mempercepat persiapan pembangunan proyek strategis Surabaya Regional Railway Line (SRRL).
Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak memimpin High Level Meeting atau pertemuan tingkat tinggi kedua terkait proyek pembangunan jalur ganda (double track) dan elektrifikasi kereta api yang menghubungkan Surabaya-Sidoarjo, Kamis (9/7/2026),
Digelar di Kantor Wakil Gubernur Jatim, rapat ini dihadiri para pejabat eselon I kementerian terkait, perwakilan PT KAI, BPKP, pemerintah daerah, hingga tim konsultan yang saat ini tengah menyusun desain teknis proyek.
Emil mengatakan, pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari rapat sebelumnya yang digelar bersama Direktorat Jenderal Perkeretaapian dan Kementerian Koordinator Infrastruktur pada November lalu.
Sejak Februari 2026, tim konsultan telah bekerja memetakan kondisi lapangan dan menyusun desain proyek.
“Ini namanya high level meeting, pertemuan tingkat tinggi. Jadi eselon I dan pimpinan instansi terkait membahas pembangunan double track dan elektrifikasi rail di Surabaya dan Sidoarjo. Ini pertemuan kedua setelah sebelumnya kami bersama Pak Dirjen KA bertemu di Kemenko Infrastruktur,” kata Emil.
Menurut Emil, penyusunan desain proyek tidak sederhana karena banyak tantangan teknis yang harus diselesaikan. Salah satu isu utama yang mengemuka dalam rapat adalah kebutuhan lahan untuk depo kereta.
Ia menjelaskan, depo eksisting di kawasan Sidotopo masih menghadapi sejumlah persoalan, mulai dari keberadaan warga yang menempati lahan hingga perbedaan status kepemilikan tanah.
Karena itu, rapat menyepakati untuk mengoptimalkan terlebih dahulu aset lahan yang sudah tersedia sebelum mempertimbangkan opsi lain.
“Setiap pembangunan kereta membutuhkan depo dan itu memerlukan lahan yang luas. Tadi disepakati kita optimalkan dulu tanah yang ada. Untuk persoalan status tanah akan dilihat lebih lanjut melalui mekanisme reforma agraria,” ujarnya.
Emil menegaskan bahwa penyelesaian persoalan lahan tidak hanya mempertimbangkan aspek teknis proyek, tetapi juga nasib warga yang selama ini tinggal di kawasan tersebut.
“Saya sampaikan kepada Bu Gubernur, saya dan Pak Wali Kota Surabaya sama-sama harus memikirkan nasib warga yang ada di situ juga. Jadi tidak sekadar bicara alasan teknis saja,” tegasnya.
Dalam kesempatan itu, Emil juga mengapresiasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang telah melakukan pemetaan berbagai risiko tata kelola proyek.
Menurutnya, mitigasi risiko sangat penting mengingat proyek ini akan bersinggungan dengan pengelolaan aset, pembebasan lahan hingga potensi perubahan nilai aset pemerintah.
“Kami tidak ingin ada langkah yang keliru. Karena nanti bicara aset, pembebasan tanah, penurunan aset dan lain-lain, semuanya harus dimitigasi sejak awal,” katanya.
Pemprov Jatim bersama seluruh pihak terkait menargetkan desain rinci proyek dapat rampung dan siap digunakan sebagai acuan pelaksanaan konstruksi pada awal 2027.
“Targetnya pada awal 2027 kita sudah memiliki desain yang siap dijadikan acuan bagi kontraktor yang akan mengerjakan proyek ini,” ujar Emil.
Ia menambahkan, fase pertama atau Fase A proyek SRRL akan membentang dari Sidoarjo hingga Stasiun Gubeng Surabaya dengan nilai investasi mencapai 230 juta euro.
Menurut Emil, penggunaan mata uang euro dalam pembiayaan proyek memberikan keuntungan tersendiri karena dapat mengurangi risiko fluktuasi nilai tukar terhadap komponen impor.
“Nilai fase pertama ini sekitar 230 juta euro. Karena pembiayaannya dalam euro, maka risiko perbedaan kurs terhadap komponen asing bisa lebih termitigasi,” jelasnya.
Selain persoalan depo, rapat juga membahas sejumlah titik perlintasan sebidang yang berpotensi menjadi hambatan lalu lintas saat proyek berjalan.
Salah satu yang menjadi perhatian adalah kawasan Taman Pelangi yang saat ini telah masuk prioritas pembangunan flyover oleh pemerintah pusat.
Emil menyebut pembangunan flyover tersebut sejalan dengan kebutuhan pengembangan SRRL dan telah mendapatkan dukungan dari Kementerian Pekerjaan Umum maupun Kementerian Koordinator Infrastruktur.
Di luar Taman Pelangi, sejumlah titik lain seperti kawasan Juanda dan Wonokromo juga menjadi fokus pembahasan karena berpotensi mengalami peningkatan kepadatan lalu lintas.
Menurutnya, kawasan Wonokromo bahkan sudah menjadi titik kemacetan sebelum proyek SRRL dijalankan.
“Wonokromo tanpa proyek ini pun sebenarnya sudah menjadi bottleneck. Dari frontage yang semula delapan lajur kemudian menyempit menjadi dua lajur. Dengan adanya SRRL tentu harus diantisipasi lebih lanjut,” ungkapnya.
Sejumlah titik lain di sekitar Jagir, Ahmad Yani hingga kawasan pintu air juga akan kembali didalami oleh tim teknis untuk memastikan integrasi antara pembangunan jalur kereta dan kelancaran arus kendaraan.
Meski masih dalam tahap perencanaan teknis, Emil memastikan progres proyek terus berjalan.
Tim konsultan saat ini sedang memetakan seluruh kondisi lapangan dan berbagai persoalan teknis yang muncul mulai dari kebutuhan depo hingga rekayasa lalu lintas di sejumlah titik.
“Kalau ditanya sudah sampai mana SRRL, saat ini konsultan teknis sudah mulai memetakan seluruh kondisi di lapangan, termasuk kebutuhan depo. Banyak persoalan teknis yang sudah ditinjau langsung dan mulai ditemukan solusinya,” pungkas Emil.
