TRIBUNNEWS.COM - Gencatan senjata antara Amerika Serikat (AS) dan Iran yang baru berlangsung beberapa pekan kembali runtuh.
Kali ini, pemicunya bukan lagi sengketa program nuklir Iran, melainkan perbedaan tafsir mengenai pengelolaan Selat Hormuz, jalur pelayaran strategis yang menjadi urat nadi perdagangan energi dunia.
Selat Hormuz merupakan jalur sempit yang menghubungkan Teluk Persia dengan Laut Arab.
Lebih dari seperlima pasokan minyak dan gas dunia melintasi perairan ini setiap hari, sehingga setiap gangguan berpotensi memengaruhi harga energi dan perekonomian global.
Bentrokan terbaru pecah pada Senin (6/7/2026) setelah Iran diduga menyerang sedikitnya tiga kapal dagang yang berlayar di luar rute pelayaran yang ditetapkan Korps Garda Revolusi Islam (IRGC).
AS kemudian membalas dengan melancarkan serangan terhadap puluhan target di pesisir selatan Iran.
Sebagai respons, Teheran menyerang sejumlah pangkalan militer AS di Timur Tengah menggunakan rudal dan drone.
Presiden AS, Donald Trump pada Rabu (8/7/2026) bahkan menyatakan nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) yang menjadi dasar gencatan senjata kedua negara telah "berakhir", sehingga pertempuran kembali berlanjut pada Kamis (9/7/2026).
Baca juga: Komitmen Jaga Pasokan Energi Nasional, Kapal Tanker Pertamina Pride Berhasil Lintasi Selat Hormuz
Para analis menilai akar konflik terbaru bukan sekadar serangan terhadap kapal dagang, melainkan perbedaan interpretasi mengenai isi MoU yang disepakati setelah perang sebelumnya berakhir.
Dalam kesepakatan tersebut, Iran diberi tanggung jawab membersihkan ranjau serta menjamin keamanan navigasi di Selat Hormuz.
Namun, MoU tidak menjelaskan secara tegas siapa yang memiliki kewenangan mengatur jalur pelayaran setelah perang usai.
Peneliti senior Center for International Policy, Negar Mortazavi, mengatakan Teheran menafsirkan setiap pengaturan keamanan dan jalur pelayaran di Selat Hormuz harus dilakukan melalui koordinasi dengan Iran.
Sebaliknya, Washington menganggap Selat Hormuz tetap merupakan jalur pelayaran internasional yang bebas dilalui kapal-kapal komersial tanpa memerlukan persetujuan Teheran.
Menurut Mortazavi, beberapa kapal belakangan menggunakan rute yang direkomendasikan AS melalui perairan Oman tanpa berkoordinasi dengan Iran.
"Iran melihat itu sebagai pelanggaran langsung terhadap MoU. Selat Hormuz menjadi ujian besar pertama mengenai bagaimana kesepakatan tersebut akan ditafsirkan dan ditegakkan," katanya kepada Al Jazeera.
Perbedaan tafsir inilah yang kemudian memicu eskalasi baru dan menggagalkan upaya meredakan konflik.
Direktur Kebijakan National Iranian American Council (NIAC), Ryan Costello, menilai isi MoU memang menyisakan banyak ruang interpretasi sehingga membuka peluang munculnya sengketa.
"Iran menafsirkannya sebagai hak untuk mengendalikan siapa yang boleh melintas, sementara AS berupaya mempertahankan kebebasan pelayaran internasional tanpa kendali Iran," ujarnya.
Menurut Costello, bagi Teheran, penguasaan Selat Hormuz kini memiliki nilai strategis yang bahkan dapat melampaui program nuklir Iran.
Baca juga: 5 Populer Internasional: Pemimpin Iran Dihina, Araghchi Balas Trump - Baku Tembak di Selat Hormuz
Selain berpotensi menghasilkan pemasukan miliaran dolar dari layanan maritim pada masa depan, kendali atas Hormuz juga dipandang sebagai alat tawar sekaligus pencegah terhadap kemungkinan serangan baru dari Amerika Serikat maupun Israel.
Pandangan itu turut ditegaskan Pemimpin Tertinggi Iran, Mojtaba Khamenei, yang dalam pernyataan pertamanya sejak menggantikan Ayatollah Ali Khamenei menyatakan upaya mempertahankan kendali atas Selat Hormuz harus terus dilakukan.
Di sisi lain, Komando Pusat Militer Amerika Serikat (CENTCOM) membantah klaim bahwa Iran memiliki kewenangan mengatur lalu lintas kapal di Selat Hormuz.
CENTCOM menegaskan Iran tidak menguasai selat tersebut. Sejak awal Mei, pasukan AS disebut telah membantu lebih dari 800 kapal komersial melintasi koridor perdagangan internasional itu dengan aman, termasuk pengiriman sekitar 380 juta barel minyak mentah.
Pernyataan tersebut menunjukkan tajamnya perbedaan pandangan Washington dan Teheran mengenai status hukum Selat Hormuz.
Dampak konflik mulai terlihat pada aktivitas pelayaran internasional.
BBC melaporkan lalu lintas kapal di Selat Hormuz turun drastis setelah bentrokan kembali pecah.
Data perusahaan intelijen maritim Kpler menunjukkan hanya 23 kapal tanker dan kapal kargo yang melintasi Selat Hormuz pada Rabu, turun hampir setengahnya dibanding 47 kapal pada pekan sebelumnya.
Padahal sebelum perang pecah, rata-rata sekitar 138 kapal melintasi jalur tersebut setiap hari, menurut Joint Maritime Information Center (JMIC).
Penurunan lalu lintas kapal kembali memicu kekhawatiran terhadap pasokan energi global.
Saat Iran sempat menutup Selat Hormuz setelah serangan awal AS dan Israel pada akhir Februari, harga minyak dunia melonjak tajam.
Harga bensin di Amerika Serikat bahkan sempat menembus lebih dari 4,5 dolar AS per galon sebelum akhirnya kembali turun setelah gencatan senjata tercapai.
Meski bentrokan kembali meningkat, para analis menilai kedua negara masih memiliki kepentingan untuk menghindari perang terbuka dalam jangka panjang.
Iran masih menghadapi tekanan ekonomi, inflasi tinggi, dan ancaman protes domestik akibat sanksi berkepanjangan.
Baca juga: Perang Iran Vs AS Kian Panjang, Prancis Lirik Suriah Jadi Jalur Alternatif Minyak Selat Hormuz
Sementara itu, AS juga dibayangi risiko kenaikan harga energi serta pemilu paruh waktu yang akan digelar pada November mendatang.
Mortazavi menilai nota kesepahaman yang disepakati kedua negara sejatinya hanya menghentikan pertempuran, tetapi tidak pernah menyelesaikan akar perselisihan antara Washington dan Teheran.
"Kesepakatan itu adalah kerangka untuk mengelola konflik, bukan perjanjian damai yang komprehensif. Kedua pihak kini sedang menguji batas-batasnya dan berupaya memaksakan interpretasi masing-masing terhadap apa yang telah mereka tandatangani," ujarnya.
Menurutnya, yang terjadi saat ini bukan sekadar bentrokan militer, melainkan perebutan implementasi kesepakatan yang pada akhirnya memicu siklus konfrontasi baru antara Amerika Serikat dan Iran.
(Tribunnews.com/Andari Wulan Nugrahani)
