SURYAMALANG.COM, KOTA MALANG – SDN Tunjungsekar 4 Kota Malang menghadapi tantangan dalam penerimaan murid baru tahun ajaran 2026/2027.
Di tengah persaingan dengan sekolah negeri favorit, sekolah swasta unggulan, hingga sekolah berbasis agama di sekitarnya, jumlah peserta didik baru yang diterima masih jauh di bawah kuota yang tersedia.
Di masa libur, sekolah sepi dari aktivitas anak-anak. Hanya ada beberapa guru dan petugas kebersihan di sekolah.
Sekolah yang berada di Jalan Ikan Gurami No 4, Kelurahan Tunjungsekar, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur itu sangat teduh. Pepohonan yang daunnya rindang menghalangi sinar matahari yang terik.
Kepala SDN Tunjungsekar 4, Widiastuti, saat ditemui sedang sibuk membersihkan halaman. Berbicara di ruang kerjanya, ia mengungkapkan sekolahnya hanya menerima 17 siswa baru tahun ini.
Sementara kuota yang disediakan untuk pagu satu rombongan belajar 28 siswa.
"Alhamdulillah proses penerimaan murid baru berjalan lancar. Tetapi dari kuota 28 siswa, kami hanya mendapatkan 17 siswa," ujar Widiastuti kepada SURYAMALANG.COM, Jumat (10/7/2026).
Baca juga: Alun-alun Merdeka Kota Malang Jadi Titik Aksi Bersih-Bersih Serentak Indonesia Asri
Perempuan yang sudah 38 tahun menjadi guru SD tersebut bercerita, berkurangnya jumlah murid karena tingginya persaingan di lingkungan terdekat sekolah.
Ia tidak menampik bahwa kondisi tersebut dipengaruhi letak sekolah yang dikelilingi sejumlah sekolah negeri dengan jumlah rombongan belajar lebih banyak serta sekolah swasta yang telah memiliki nama besar.
Ia menyebut di kawasan Lowokwaru terdapat sejumlah sekolah negeri yang membuka lebih dari satu rombongan belajar. Selain itu, terdapat pula sekolah swasta seperti Insan Permata, Sabilillah, SD Muhammadiyah 4, hingga sekolah berbasis keagamaan yang menjadi pilihan utama sebagian masyarakat.
"Di sekitar kami memang banyak sekolah yang sudah punya nama. Belum lagi ada masyarakat yang masih fanatik dengan sekolah berbasis agama. Itu tentu memengaruhi pilihan orang tua," katanya.
Selain faktor persaingan, Widiastuti mengakui status SDN Tunjungsekar 4 sebagai sekolah inklusi juga masih menjadi pertimbangan sebagian orang tua.
Menurutnya, masih ada masyarakat yang belum memahami konsep pendidikan inklusif sehingga ragu menyekolahkan anaknya di sekolah tersebut.
"Kadang masyarakat masih punya pandangan yang belum utuh tentang sekolah inklusi. Mereka berpikir-pikir lagi ketika mengetahui sekolah ini menerima siswa berkebutuhan khusus," ujarnya.
Baca juga: Gedung Sekolah Rakyat Malang Selesai, Dinsos Kota Batu Jaring 90 Siswa Prasejahtera untuk Kuota Baru
Saat ini sekolah tersebut memiliki 99 siswa secara keseluruhan. 17 siswa berkebutuhan khusus yang tersebar di berbagai jenjang kelas. Di sisi lain, sekolah terus berupaya menarik minat masyarakat dengan berbagai program.
Saat masa penerimaan siswa baru, guru-guru mendatangi lingkungan sekitar untuk memperkenalkan sekolah sekaligus memberikan informasi pendaftaran.
"Kami melakukan promosi ke masyarakat, memperkenalkan program-program sekolah dan mengajak orang tua untuk bergabung," katanya.
SDN Tunjungsekar 4 juga menawarkan berbagai kegiatan ekstrakurikuler, mulai dari tari, pencak silat, pramuka, batik, baca tulis Al-Qur'an, hingga program literasi dan numerasi.
Meski demikian, tren penurunan jumlah siswa tetap terjadi dalam beberapa tahun tahun terakhir. Pada tahun ajaran sebelumnya sekolah hanya memperoleh sekitar 10 siswa baru.
"Kalau dibanding tahun lalu memang meningkat. Tahun sebelumnya kami hanya menerima sekitar 10 siswa. Tahun ini menjadi 17," ujarnya.
Minimnya jumlah peserta didik juga berdampak pada kemampuan pembiayaan sekolah.
Widiastuti menjelaskan besaran Bantuan Operasional Sekolah Nasional (Bosnas) dihitung berdasarkan jumlah siswa sehingga sekolah dengan murid sedikit memiliki ruang fiskal yang lebih terbatas.
"Yang paling terasa tentu dari Bosnas karena besarannya mengikuti jumlah siswa," katanya.
Saat ini SDN Tunjungsekar 4 memiliki 99 siswa dengan sembilan guru. Namun, tiga di antaranya masih berstatus tenaga honorer yang gajinya harus dibayarkan melalui dana Bosnas.
"Kalau ada tambahan guru ASN atau PPPK tentu kami bisa lebih lega karena dana Bosnas tidak banyak terserap untuk membayar tenaga honorer," ujarnya.
Selain persoalan jumlah siswa, sekolah juga masih membutuhkan peningkatan sarana dan prasarana. Salah satunya penambahan kamar mandi karena saat ini hanya tersedia dua unit untuk melayani hampir seratus siswa.
"Kami juga membutuhkan tambahan mebel seperti meja, kursi, dan lemari karena banyak yang sudah rusak," katanya.
Meski menghadapi berbagai keterbatasan, Widiastuti menegaskan sekolah negeri tetap mampu memberikan layanan pendidikan yang berkualitas.
Ia menyebut hasil Tes Kemampuan Akademik (TKA) tahun lalu menempatkan SDN Tunjungsekar 4 di peringkat ketiga di gugusnya, dan sebagian besar lulusannya berhasil diterima di SMP negeri.
"Yang paling penting kami terus memberikan pelayanan terbaik, aktif berkegiatan, dan menunjukkan kepada masyarakat bahwa sekolah kami juga memiliki kualitas," pungkasnya.
Wakil Wali Kota Malang, Ali Muthohirin tak menampik bahwa tren masyarakat menyekolahkan anaknya di SD negeri menurun. Ali menyebut masih banyak orangtua ataupun wali murid yang memiliki anggapan terdapat sekolah-sekolah negeri yang lebih unggul dibandingkan sekolah lainnya.
Persepsi ini, diakuinya membuat sebagian besar calon murid terkonsentrasi pada sekolah tertentu, sementara sekolah lain justru kekurangan pendaftar.
"Kadang-kadang juga kepercayaan orang tua menganggap tidak meratanya kualitas SD negeri di lingkungannya,” kata Ali.
Berdasarkan data Disdikbud Kota Malang, jumlah lulusan TK, RA, dan BA pada 2026 mencapai 12.947 anak. Sementara pagu yang tersedia di SD negeri hanya sebanyak 8.568 kursi.
Artinya, terdapat sekitar 4.000 calon murid yang diperkirakan harus melanjutkan pendidikan di sekolah swasta karena keterbatasan daya tampung sekolah negeri. Kendati demikian, sejumlah sekolah dasar negeri di Kota Malang tetap mengalami kekurangan murid baru.
Pemkot Malang memilih fokus memperketat penerapan jalur domisili sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap seluruh SD negeri yang ada.
Pihaknya juga mengakui masih menemukan praktik perpindahan domisili sementara yang dilakukan sebagian orang tua untuk mengakali ketentuan jalur domisili.
Beberapa wali murid bahkan telah mengurus perpindahan alamat di dalam Kartu Keluarga (KK) sejak satu tahun sebelum pelaksanaan SPMB agar anaknya dapat mendaftar di sekolah yang dianggap lebih favorit atau menjadi unggulan.
"Kami telah meminta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang untuk mengevaluasi itu semua. Bagaimana meningkatkan kepercayaan ke semua sekolah negeri. Karena ada SD negeri yang sangat diminati, ada yang tidak. Padahal secara standar kualitas sebenarnya sama semua," jelasnya.
Baca juga: Fenomena Tahunan saat SPMB, Sejumlah SD Negeri di Tengah Kota Malang Sepi Peminat
