SRIPOKU.COM,PALEMBANG — Akademisi dari Universitas Muhammadiyah Palembang, Prof. Dr. Sri Rahayu, menyoroti adanya tumpang tindih kelembagaan dalam pengelolaan Corporate Social Responsibility (CSR) di Sumatera Selatan (Sumsel).
Hal tersebut diungkapkannya dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) bersama Forum CSR se-Sumsel dengan tema Collaborative Governance di Palembang, Jumat (10/7/2026).
Menurut Prof. Sri Rahayu, saat ini terdapat terlalu banyak kanal pengelolaan CSR yang berjalan sendiri-sendiri di Sumsel, seperti Forum CSR, Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), Satgas CSR, dan Tim Pemantau CSR.
Lewat penelitian disertasinya, ia tengah merumuskan model agar keempat organisasi ini dapat bersatu demi mengatasi berbagai permasalahan dana CSR secara terpadu.
“Dia akan memadukan bagaimana model yang jelas ketika empat pelaku atau organisasi ini bisa bersatu, tentunya untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang terkait dengan penggunaan dari dana CSR,” ujarnya.
Ia mencontohkan di bidang kesejahteraan sosial terdapat 7 PMKS yang menjadi fokus. Karena itu diperlukan keterpaduan antara Forum CSR, lembaga formal, tim pemantau, dan unsur lainnya agar respons terhadap permasalahan masyarakat lebih cepat.
Prof Sri juga mengusulkan adanya kejelasan aturan terkait pencantuman logo perusahaan pada bantuan CSR. Ia mempertanyakan apakah perlu ada batas waktu pencopotan logo di lokasi yang dibantu.
“Kalau menurut saya sih tidak perlu dibatasi waktu karena kita merupakan sejarah. Mungkin dia bisa dari awalnya membangun sebuah kampung dengan dana CSR-nya yang dari kumuh menjadi kampung yang maju,” katanya.
Selain itu, ia menilai peran pengelola Forum CSR saat ini belum jelas. Meski masih diikutkan dalam setiap rapat, namun tupoksi belum dirumuskan dengan tegas sehingga terkesan tidak aktif seperti sebelumnya.
“Kan memang kita diikutkan setiap rapat kita diikutkan tapi di mana sekarang tugas kami itu di mana. Sehingga terkesannya kami itu tidak aktif lagi seperti dahulu dan ini dipertanyakan sama masyarakat, mana nih forumnya CSR, nah itu yang kami tidak bisa jawab,” jelasnya.
Sri menegaskan masukan dari akademisi bersifat lurus dan berbasis pengalaman untuk perbaikan tata kelola CSR, baik di level daerah maupun nasional.
“Memberikan masukan karena berdasarkan pengalaman dan untuk opsi yang sangat dari kampus, keluar atau masyarakat dan juga tentunya untuk dalam hal ini,” pungkasnya.
Ketua Forum CSR Sumsel Dr. Hadi Prayogo mengatakan inti FGD adalah menggali pandangan, pengalaman, dan rekomendasi para pemangku kepentingan mengenai tata kelola Forum CSR, pola kolaborasi antaraktor, partisipasi masyarakat, peran akademisi, hambatan pelaksanaan CSR, serta model ideal CSR kolaboratif untuk mendukung pemberdayaan masyarakat dan pembangunan sosial berkelanjutan.
Salah satu peneliti sekaligus narasumber, Achmad Akmaluddin, menyebut FGD merupakan bagian penting dalam proses penelitian disertasi untuk memperoleh data komprehensif mengenai pelaksanaan Forum CSR selama ini.
“Melalui Focus Group Discussion ini kami ingin menggali pengalaman, pandangan, serta masukan dari seluruh pemangku kepentingan mengenai bagaimana Forum CSR dijalankan, tantangan yang dihadapi, serta berbagai rekomendasi untuk memperkuat tata kelola kolaboratif di masa mendatang,” ujar Achmad Akmaluddin.
Ia menjelaskan penelitian tidak hanya melihat pelaksanaan program CSR, tetapi juga mengkaji bagaimana kolaborasi antaraktor dibangun sehingga mampu menghasilkan manfaat lebih besar bagi masyarakat.
Selama diskusi, peserta mengevaluasi pelaksanaan forum mulai dari efektivitas koordinasi, pembagian peran, mekanisme komunikasi, hingga kontribusi masing-masing pemangku kepentingan.
Beberapa tantangan yang diungkap antara lain koordinasi yang belum optimal, keterbatasan sumber daya, serta tingkat partisipasi anggota yang belum merata.
Faktor rendahnya partisipasi disebut dipengaruhi keterbatasan waktu, pergantian pengurus, kurangnya komunikasi, dan belum adanya mekanisme koordinasi yang konsisten.
FGD juga membahas pola partisipasi, komitmen organisasi, kebijakan perusahaan, kepedulian terhadap masyarakat, serta peluang membangun jejaring kerja sama lintas sektor.
Efektivitas komunikasi melalui rapat, pelaporan, koordinasi, dan evaluasi bersama turut menjadi evaluasi.
Achmad Akmaluddin menyampaikan seluruh masukan peserta akan dianalisis sebagai bahan penyusunan rekomendasi model tata kelola Forum CSR yang lebih efektif, partisipatif, dan berkelanjutan.
Hasil penelitian diharapkan menjadi masukan bagi pemerintah daerah, perusahaan, dan pemangku kepentingan untuk memperkuat sinergi pelaksanaan program CSR.
“Harapan kami, hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pemerintah daerah, perusahaan, maupun seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat sinergi dalam pelaksanaan program CSR sehingga benar-benar memberikan dampak bagi kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Ia menambahkan penelitian ini juga diarahkan mendorong penerapan konsep Creating Shared Value, yaitu pendekatan yang tidak hanya berorientasi pada tanggung jawab sosial perusahaan, tetapi juga menciptakan nilai bersama bagi dunia usaha, pemerintah, dan masyarakat.
Peneliti menegaskan partisipasi dalam FGD bersifat sukarela, identitas narasumber dijamin kerahasiaannya sesuai etika penelitian, dan hasil diskusi digunakan untuk kepentingan analisis akademik.
