POSBELITUNG.CO -- Nama Bupati Sukoharjo, Etik Suryani, menjadi sorotan setelah terjaring operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Etik Suryani yang menjabat sebagai kepala daerah Kabupaten Sukoharjo diamankan dalam operasi yang diduga berkaitan dengan perkara pemerasan terhadap sejumlah perangkat daerah.
Saat ini, kasus tersebut masih dalam tahap pendalaman oleh penyidik KPK untuk mengungkap secara lengkap rangkaian perkara yang terjadi.
Hingga Jumat (10/7/2026), Etik Suryani belum memberikan pernyataan resmi mengenai penangkapan tersebut.
Ia juga memilih tidak berkomentar ketika dibawa petugas menuju Jakarta untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.
Baca juga: Video: Ayu Ting Ting Ungkap Syarat Kevin Gusnadi jika Ingin Menikahinya, Bilqis Jadi Kunci
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, membenarkan adanya kegiatan penyelidikan tertutup yang dilakukan tim penyidik di wilayah Soloraya, Jawa Tengah.
"Konfirm, bahwa KPK melakukan kegiatan penyelidikan tertutup dan terjadi peristiwa tertangkap di wilayah Soloraya, Jawa Tengah," ujar Budi Prasetyo, Jumat (10/7/2026), dikutip dari Kompas.com.
Dalam operasi tersebut, tim KPK mengamankan lima orang yang kemudian dibawa untuk menjalani pemeriksaan awal.
"Dalam peristiwa tertangkap tangan ini, tim mengamankan sejumlah lima orang, salah satunya Bupati Sukoharjo," tambahnya.
Setelah diamankan, para pihak yang terjaring OTT menjalani pemeriksaan di Mapolresta Surakarta sebelum proses selanjutnya dilakukan di Jakarta.
Perkara yang menyeret nama Etik Suryani mendapat perhatian publik karena menyangkut dugaan praktik pemerasan terhadap perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo.
Jika nantinya dugaan tersebut terbukti, kasus ini berpotensi memberikan dampak terhadap jalannya pemerintahan daerah. Namun, KPK masih melakukan penyelidikan dan belum mengumumkan status hukum para pihak yang diamankan.
Lembaga antirasuah tersebut akan menyampaikan perkembangan perkara setelah seluruh proses pemeriksaan selesai sesuai aturan yang berlaku.
Berdasarkan informasi di lapangan, Etik Suryani menjalani pemeriksaan di Mapolresta Surakarta sejak Kamis (9/7/2026) malam hingga Jumat dini hari.
Suasana di sekitar lokasi pemeriksaan terpantau berjalan normal. Tidak terlihat adanya pengamanan tambahan yang berlebihan selama proses pemeriksaan berlangsung.
Sekitar pukul 04.21 WIB, sejumlah petugas KPK terlihat memasuki lobi Mapolresta Surakarta dengan membawa enam koper berwarna hijau serta beberapa dokumen.
Barang-barang tersebut kemudian dibawa menuju lantai dua Mapolresta, tempat pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang diamankan dilakukan.
Menjelang pagi, beberapa aparatur sipil negara (ASN) yang sebelumnya menjalani pemeriksaan mulai keluar dari ruang pemeriksaan melalui tangga.
Sementara itu, penyidik KPK masih melanjutkan pemeriksaan terhadap pihak lain untuk mendalami perkara yang tengah ditangani.
Hj. Etik Suryani, S.E., M.M. merupakan politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) yang lahir pada 15 Maret 1963.
Etik Suryani dipercaya memimpin Kabupaten Sukoharjo sebagai bupati untuk dua periode, yakni masa jabatan 2021–2025 dan kembali melanjutkan kepemimpinan untuk periode 2025–2030.
Pada periode keduanya, Etik resmi dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, pada 20 Februari 2025.
Sebelum menjabat sebagai kepala daerah, Etik dikenal sebagai sosok yang aktif mendampingi pemerintahan Kabupaten Sukoharjo. Ia merupakan istri dari Wardoyo Wijaya, Bupati Sukoharjo yang menjabat pada periode 2010–2015 dan 2016–2021.
Karier Etik sebelumnya banyak berkaitan dengan dunia perbankan. Ia pernah meniti pekerjaan di sektor tersebut hingga dipercaya menduduki posisi sebagai kepala cabang.
Namanya kemudian semakin dikenal saat menjabat sebagai Ketua Tim Penggerak (TP) PKK Kabupaten Sukoharjo. Dalam posisi tersebut, Etik berhasil membawa sejumlah program PKK meraih penghargaan di tingkat provinsi maupun nasional.
Beberapa capaian yang pernah diraih di antaranya Juara Pakarti Utama I Pemanfaatan Toga Tingkat Nasional yang diwakili Kelurahan Kenep serta Juara Pakarti Utama I Lomba Posyandu Tingkat Nasional melalui Posyandu Mawar III Desa Puron.
Pada Pemilihan Bupati (Pilbup) Sukoharjo 2024, Etik kembali maju sebagai calon bupati untuk periode 2025–2030. Ia berpasangan dengan politikus Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Eko Sapto Purnomo.
Pasangan tersebut berhasil memenangkan kontestasi melawan kotak kosong dengan memperoleh 319.923 suara atau 66,76 persen dari total suara sah.
Di tengah kasus OTT KPK, Etik Suryani terlihat keluar dari lift Mapolresta Surakarta sekitar pukul 05.43 WIB dengan didampingi petugas KPK.
Ia tampak mengenakan kemeja putih yang dipadukan dengan rompi hitam serta masker yang menutupi wajahnya.
Ketika sejumlah wartawan mencoba meminta keterangan terkait penangkapan dan dugaan perkara yang tengah diselidiki, Etik tidak memberikan pernyataan.
Ia langsung berjalan menuju bus yang telah disiapkan petugas. Kendaraan tersebut juga membawa enam koper berwarna hijau serta sejumlah dokumen yang diduga berkaitan dengan proses penyidikan.
Bus kemudian meninggalkan Mapolresta Surakarta menuju Bandara Adi Soemarmo sebelum rombongan diterbangkan ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan lanjutan.
Hingga saat ini, KPK belum menjelaskan secara detail mengenai nilai dugaan pemerasan maupun mekanisme perkara yang sedang diselidiki.
Sesuai ketentuan dalam operasi tangkap tangan, penyidik memiliki waktu untuk melakukan pemeriksaan mendalam terhadap pihak-pihak yang diamankan sebelum menentukan status hukum mereka.
Masyarakat masih menunggu keterangan resmi KPK terkait konstruksi perkara, barang bukti yang diamankan, serta peran masing-masing pihak dalam dugaan tindak pidana korupsi tersebut.
Kasus yang melibatkan kepala daerah kembali menjadi perhatian karena posisi tersebut memiliki kewenangan besar dalam pengelolaan pemerintahan, anggaran, dan kebijakan daerah.
Meski demikian, seluruh pihak tetap harus mengedepankan asas praduga tak bersalah. Dugaan yang tengah ditangani KPK masih harus melalui proses hukum hingga adanya keputusan yang berkekuatan hukum tetap.
Keterbukaan informasi dan proses hukum yang transparan menjadi hal penting agar penegakan hukum berjalan sesuai aturan serta tetap menjaga hak semua pihak yang terlibat.
(Surya.co.id/Tribun Trends/Pos Belitung)
