TRIBUNPALU.COM, PALU – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah mencatat jumlah laporan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak masih cukup tinggi sepanjang tahun 2026.

Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, Reny A Lamadjido, mengungkapkan hingga pertengahan tahun 2026 telah tercatat sekitar 600 laporan kasus kekerasan berdasarkan data Aplikasi Simfoni Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA).

Menurutnya, angka tersebut menjadi perhatian serius pemerintah daerah untuk terus memperkuat sistem perlindungan terhadap kelompok rentan, terutama perempuan dan anak.

Baca juga: Nasib Kasus Eks Jampidsus Usai Dilimpahkan ke Kejagung, Mahfud MD Sebut Kabar Baik, Ini Alasannya

"Hingga pertengahan 2026, jumlah laporan telah mencapai sekitar 600 kasus," kata Reny saat mendampingi kunjungan kerja Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Veronica Tan, di Kantor Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Sulawesi Tengah, Jumat (10/7/2026).

Reny menjelaskan, banyaknya laporan masuk menunjukkan pentingnya upaya pencegahan, edukasi, dan pendampingan terhadap korban agar kasus serupa dapat ditekan.

Ia menegaskan tidak seluruh kasus dapat dipublikasikan kepada masyarakat karena menyangkut kerahasiaan identitas korban dan proses pemulihan psikologis yang harus dijaga.

Menurutnya, pemerintah daerah berkomitmen memastikan setiap korban memperoleh layanan yang dibutuhkan, mulai dari pendampingan, perlindungan, hingga pemulihan.

Dalam kesempatan tersebut, Reny juga memperkenalkan Program Berani Sehat menjadi salah satu program unggulan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.

Melalui program itu, pemerintah tidak hanya memberikan layanan kesehatan gratis melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), tetapi juga menanggung sejumlah layanan kesehatan belum dibiayai BPJS, termasuk biaya visum dan penanganan medis bagi korban kekerasan.

Baca juga: AS-Iran Memanas Lagi, Trump Sebut Siap Lenyapkan Iran Jika Nyawanya Terancam

Pemprov Sulteng berharap dukungan pemerintah pusat terus diberikan agar kapasitas layanan perlindungan perempuan dan anak di daerah semakin kuat, termasuk melalui peningkatan sarana dan prasarana UPTD PPA.(*)