TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Dosen senior sekaligus peneliti Departemen Manajemen dan Kebijakan Publik Universitas Gadjah Mada (UGM), AG Subarsono, memberikan tanggapan terhadap pidato Presiden Prabowo Subianto pada puncak peringatan Hari Koperasi ke-79 di Indonesia Arena, Senayan, Jakarta, Minggu (12/7/2026).
Subarsono menilai sejumlah gagasan yang disampaikan Presiden Prabowo mengenai koperasi patut diapresiasi.
Namun, ia juga mengingatkan agar pengembangan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) tidak mengulang pola pembentukan koperasi yang bersifat top-down seperti yang pernah terjadi pada era Orde Baru.
Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menyampaikan bahwa koperasi merupakan sarana bagi masyarakat kecil untuk meningkatkan kesejahteraan.
“Koperasi adalah alat bagi orang lemah dan miskin untuk membuat sejahtera bagaikan sapu lidi yang jika dikumpulkan satu persatu batanganya, maka bisa menjadi kekuatan,” ujar Prabowo.
Menanggapi pernyataan tersebut, Subarsono mengaku sependapat bahwa koperasi dapat menjadi kendaraan bagi masyarakat miskin dan kelompok marginal, khususnya petani, untuk mencapai kesejahteraan.
Namun, menurutnya, pemerintah tidak perlu menyeragamkan bentuk koperasi di seluruh Indonesia.
“Pertama, saya setuju bahwa koperasi bisa menjadi kendaraan bagi masyarakat miskin, lemah, termarginal, khususnya petani untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran. Namun, karena Indonesia itu secara geografis luas, beragam etnik dan suku dan sumber daya alam yang bervariasi, maka kita harus melihat bahwa jenis koperasi yang lahir bisa mungkin beragam, termasuk dalam penyediaan produk dan layanan yang diperlukan masyarakat. Pemerintah tidak perlu menyeragamkan jenis koperasi yang ada,” ujarnya pada Tribun Jogja, Senin (13/7/2026).
Subarsono juga menyoroti pernyataan Presiden yang menyebut koperasi harus bangkit menjadi kekuatan ekonomi Indonesia.
Ia mengingatkan bahwa semangat koperasi yang diwariskan Mohammad Hatta bertumpu pada gotong royong, musyawarah, dan kebersamaan, sehingga pembentukannya seharusnya tumbuh dari inisiatif masyarakat.
“Sementara kita tahu, menurut Bung Hatta sebagai Bapak Koperasi Indonesia, yang menjadi roh koperasi itu adalah gotong royong, musyawarah dalam pengambilan keputusan dan kebersamaan dan saling membantu antar anggota. Ini mengandung arti bahwa kita perlu memberikan ruang pada masyarakat untuk bangkit dan mendirikan koperasi yang bersifat bottom up, bukan koperasi yang top-down. Anggota koperasi, pengurus dan manager koperasi idealnya berasal dari desa yang bersangkutan, bukan orang dari luar desa,” paparnya.
Ia kemudian mengingatkan pengalaman pembentukan Koperasi Unit Desa (KUD) pada masa Orde Baru yang dinilai gagal bertahan setelah dukungan pemerintah dihentikan.
“Saya pikir kita perlu menghindari lahirnya koperasi yang top-down dan bersifat instruksi, seperti pengalaman jaman ORBA, yakni adanya Koperasi Unit Desa (KUD) yang lahir karena ditopang kekuatan modal dari pemerintah. Namun, akhirnya gulung tikar ketika Pemerintah Pusat menghentikan dukungan finansialnya,” urainya.
Baca juga: Mobilisasi Pelajar Sambut Presiden Prabowo dan PM India di Sleman Menuai Kritik, Mirip Era Orde Baru
Lebih lanjut, Subarsono mengkritisi target pemerintah membentuk 81.000 Koperasi Desa Merah Putih yang disesuaikan dengan jumlah desa dan kelurahan di Indonesia.
Menurutnya, kebijakan tersebut menunjukkan pendekatan yang masih bersifat sentralistis.
“Narasi ini bermakna bahwa pemerintah menggunakan kebijakan top-down dalam pembentukan KDMP, tidak jauh berbeda dari zaman ORBA ketika Regime Soeharto membentuk KUD. Prabowo lalai untuk belajar dari pengalaman pembentukan koperasi yang telah gagal jaman ORBA,” tegasnya.
Ia juga menilai terdapat sejumlah risiko dalam skema pembiayaan dan pengelolaan KDMP.
Menurutnya, penggunaan modal dari bank-bank Himbara berpotensi menjadi beban bagi desa apabila koperasi mengalami kerugian.
Selain itu, Subarsono menyoroti rencana pengangkatan manajer koperasi oleh pemerintah pusat serta pelatihan yang ditangani Kementerian Pertahanan.
Kondisi tersebut dinilai dapat mengurangi keterlibatan masyarakat desa dalam pengelolaan koperasi.
“Ini mengandung risiko, jika KDMP rugi maka desa akan menanggung pengembalian kredit dari Bank Himbara. Bahkan manajer KDMP diangkat oleh pemerintah pusat melalui proses seleksi dan rencananya dibayar dari APBN. Oleh karenanya, ada kemungkinan manajer koperasi berasal dari luar desa. Demikian juga, pelatihan kandidat manajer KDMP juga ditangani pemerintah pusat, yakni Kementerian Pertahanan. Keterlibatan masyarakat lokal tidak nampak dan ini berpotensi KDMP kurang mendapat dukungan politik masyarakat lokal,” jelasnya.
Meski demikian, Subarsono mendukung rencana pemerintah menyalurkan berbagai barang bersubsidi melalui KDMP.
Ia menilai kebijakan tersebut dapat mempermudah masyarakat memperoleh kebutuhan pokok asalkan pasokannya tersedia secara berkelanjutan.
“Saya pikir ini amanat yang tepat, agar barang-barang seperti gas melon, pupuk, benih pertanian dan minyak tanah bisa disediakan oleh KDMP. Penting dicatat bahwa penyediaan barang-barang bersubsidi tersebut harus terus-menerus bukan sesaat agar mudah diakses masyarakat dan bermanfaat,” katanya.
Sebagai penutup, Subarsono merekomendasikan agar pemerintah melibatkan pemerintah desa dan masyarakat sejak awal pembentukan koperasi hingga pengelolaannya agar tercipta rasa memiliki dan keberlanjutan koperasi.
“Oleh karena itu, saya merekomendasikan, libatkan pemerintah desa dan masyarakat desa sejak penentuan lokasi bangunan koperasi sampai dengan tata kelola koperasi sehingga mereka merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab mengembangkan koperasi, kalau kita ingin koperasi sustainable (berkelanjutan),” pungkasnya. (*)
