Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung – Pemprov Lampung memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat dalam menjaga stabilitas inflasi, memperbarui data sosial ekonomi nasional, hingga mendukung percepatan Program 3 Juta Rumah.
Baca juga: Inflasi Lampung Masih Terkendali, Pemprov Perkuat Pengawasan Komoditas Strategis
Komitmen tersebut disampaikan saat Pemprov Lampung mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah 2026 yang dipimpin Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian secara virtual, Senin (13/7/2026).
Dalam rakor itu, Pemprov Lampung diwakili Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik, Yanyan Ruchyansah, yang mengikuti kegiatan dari Ruang Command Center Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Lampung.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengingatkan seluruh pemerintah daerah agar tetap mewaspadai tren kenaikan inflasi dalam beberapa bulan terakhir, meski inflasi nasional secara tahunan (year on year) masih berada di angka 3,34 persen.
Menurut Tito, tren kenaikan inflasi selama tiga bulan terakhir perlu menjadi perhatian agar tidak melampaui batas atas sasaran pemerintah sebesar 3,5 persen.
"Kelompok makanan, minuman, dan tembakau masih menjadi penyumbang utama inflasi, disusul sektor transportasi akibat kenaikan harga bahan bakar minyak. Komoditas seperti bawang merah, bawang putih, dan beras harus terus dipantau agar harga tetap stabil," ujarnya.
Dalam rakor tersebut, pemerintah pusat juga menyoroti kenaikan harga ikan segar yang menjadi salah satu penyumbang inflasi terbesar.
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI, Amalia Adininggar Widyasanti, mengatakan inflasi ikan segar dipicu kenaikan harga solar yang berdampak pada aktivitas nelayan serta kondisi cuaca yang kurang mendukung penangkapan ikan.
"Ikan segar mengalami inflasi tahunan sebesar 8,87 persen dan terjadi di 36 provinsi," kata Amalia.
Selain pengendalian inflasi, rakor juga membahas progres Sensus Ekonomi 2026 dan pemanfaatan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) Versi 3 Tahun 2026 sebagai dasar penyaluran bantuan sosial.
Amalia menjelaskan DTSEN Versi 3 telah dirilis pada 10 Juli 2026 dan kini mencakup 290,1 juta data individu serta 95,9 juta data keluarga berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK).
BPS meminta pemerintah daerah terus memperkuat koordinasi dengan BPS daerah dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil agar pemutakhiran data berlangsung secara berkala sehingga berbagai program pemerintah lebih tepat sasaran.
Sementara itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan keberhasilan digitalisasi penyaluran bantuan sosial sangat bergantung pada keterlibatan aktif pemerintah daerah dalam melakukan verifikasi dan pemutakhiran data.
"Kunci keberhasilan digitalisasi bansos ada pada keterlibatan aktif pemerintah daerah dalam melakukan pemutakhiran data, verifikasi lapangan, pemanfaatan DTSEN, serta sosialisasi kepada masyarakat sehingga bantuan benar-benar diterima oleh yang berhak," tegas Saifullah Yusuf.
Rakor juga mengevaluasi dukungan pemerintah daerah terhadap Program 3 Juta Rumah.
Plt Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Rini Dyah Mawarty, mengatakan pemerintah daerah didorong memberikan berbagai kemudahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, mulai dari pembebasan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), hingga memperkuat dukungan anggaran sektor perumahan melalui APBD.
Melalui rakor tersebut, pemerintah pusat kembali menegaskan pentingnya sinergi antara kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan BPS dalam menjaga stabilitas inflasi, meningkatkan kualitas data sosial ekonomi nasional, serta mendukung percepatan berbagai program prioritas pemerintah.
(Tribunlampung.co.id/Riyo Pratama)
