Oleh: KH Abdussalam Shohib (Gus Salam)*
Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT. Hingga 11 Juli 2026, saya diberi kelancaran untuk bersilaturahmi dan bertatap muka langsung dengan segenap Pengurus PWNU dan PCNU se-Indonesia di 22 provinsi—mulai dari ujung barat Nanggroe Aceh Darussalam hingga Nusa Tenggara Timur. Targetnya, pada akhir Juli nanti, NU di 35 provinsi (sekitar 90 persen) sudah dapat saya kunjungi secara langsung demi memompa semangat menyambut Muktamar ke-35 NU.
Bagi saya, berdialog langsung dengan para santri Hadratussyeikh KH M. Hasyim Asy’ari yang penuh dedikasi dalam berjam'iyyah adalah sebuah kehormatan sekaligus kebanggaan yang mendalam. Khidmah mereka tidak sekadar menduduki kursi pengurus, melainkan benteng penjaga agama, perawat kemaslahatan umat, serta pelindung ideologi Pancasila dan NKRI.
Langkah yang saya tempuh ini merupakan dawuh dan amanah dari para masyayikh NU dan pesantren. Para guru dan kiai memerintahkan saya untuk sowan kepada para sesepuh serta pengurus NU di seluruh daerah. Lewat ruang-ruang dialog inilah, saya berikhtiar menjemput mandat dan kepercayaan dari PWNU, PCNU, dan PCINU; mendengar langsung keluh kesah serta harapan mereka demi memantapkan langkah menuju amanah Ketua Umum PBNU melalui Muktamar ke-35 NU pada 27-31 Agustus 2026 mendatang.
Perjalanan panjang ini memperlihatkan betapa hebatnya NU dengan karakteristik khas di tiap daerah. Di satu sisi, NU ditopang oleh potensi lokal dan kebijaksanaan setempat. Namun di sisi lain, semuanya tetap mengakar kuat pada satu kesatuan paham keagamaan, keragaman tradisi, serta adab berorganisasi ala Ahlussunnah wal Jama’ah an-Nahdliyyah.
Sebagai sebuah jam'iyyah, NU adalah kesatuan organik. Setiap unsur di dalamnya berfungsi bagai satu tubuh: saling merasakan, bergerak selaras, dan saling bergantung demi mencapai tujuan bersama. Oleh karena itu, dinamika yang terjadi di PBNU masa khidmat 2021-2026 sangat membekas pada kehidupan jam'iyyah dan jamaah di tingkat akar rumput.
Setelah menyerap kegelisahan dan harapan dari struktural NU di 22 provinsi, benang merahnya sangat jelas: muncul kehendak kuat untuk melakukan evaluasi total dan penyegaran manajemen PBNU ke depan. Diperlukan perombakan kepemimpinan, orientasi, serta pola pikir yang tidak lagi relevan dengan tantangan zaman. Tujuannya adalah membangun efektivitas baru yang lebih adaptif, etis, serta responsif-bijak terhadap dinamika di daerah.
Saya menangkap sinyal bahwa semangat perubahan total di tubuh PBNU kian menguat dan merata. Dari Aceh, NTT, hingga Maluku, PWNU dan PCNU kini berada dalam satu kesadaran, satu nalar, dan satu frekuensi: mengakhiri konflik internal secara tuntas. Ini bukan sekadar perkara mengganti Rais Aam dan Ketua Umum, melainkan melakukan reset total terhadap arah, adab, dan tata kelola jam'iyyah.
Argumentasinya sangat logis. Struktur dan kader NU di daerah menilai bahwa selama dua nakhoda PBNU tidak sehaluan dan terus didera konflik berkepanjangan, kapal besar NU akan terus oleng. Konflik internal ini telah terlalu banyak menguras energi yang seharusnya dialokasikan untuk mengurus umat. Sudah saatnya kita kembali ke Khittah NU—saling menguatkan dan menyatukan, bukan saling menjatuhkan, apalagi mencerai-beraikan.
Dalam setiap forum silaturahmi dengan PWNU dan PCNU, saya menegaskan komitmen jika kelak diamanahi sebagai Ketua Umum PBNU periode 2026-2031: melakukan rekonsiliasi menyeluruh. Kita harus mengakhiri polarisasi yang memicu segregasi, merangkul kembali semua elemen yang tersisih, dan mengembalikan marwah ulama sebagai pemersatu jam'iyyah sekaligus jamaah.
Bagi saya, PBNU memikul amanah yang teramat besar, yaitu menegakkan keluhuran posisi NU dalam mengawal umat, merawat NKRI, dan menjaga Islam Aswaja. NU tidak boleh dihadirkan dan diwariskan dalam keadaan retak. Sebaliknya, ia harus berdiri kokoh dan diserahkan secara estafet dalam kondisi yang utuh dan kuat.
Baca juga: Jelang Muktamar Ke-35 NU, Cak Imin: PBNU Butuh Pemimpin Baru yang Fresh
Tuntutan agar Muktamar ke-35 NU menjadi titik balik bertiup kencang dari daerah-daerah. Mereka mendambakan PBNU periode 2026-2031 yang mengelola jam'iyyah secara humanis, persuasif, ngemong (membimbing dan melayani), serta bijaksana. Warga NU merindukan organisasi yang sejuk, namun bekerja secara sistematis dan konkret.
Harapan mereka sebenarnya sederhana: ingin berkhidmah di NU dengan rasa ayem (damai), tentrem (tenang), dan marem (puas/menyenangkan). Artinya, organisasi harus dijalankan dengan tata kelola yang bersih, efektif, efisien, jauh dari praktik nepotisme atau perkoncoan demi keuntungan kelompok, serta ditopang oleh sistem keuangan yang halal dan akuntabel.
Dari aspek administratif, daerah menginginkan proses Surat Keputusan (SK) berjalan lancar tanpa ada muatan politis atau penyelewengan. Kebijakan PBNU dituntut lebih terbuka dan adaptif terhadap pemberdayaan NU di arus bawah. Dengan begitu, implementasi program tidak akan terhambat, konsolidasi berjalan mulus, dan kepercayaan jamaah pun akan kembali meningkat.
Ke depan, sistem kerja PBNU harus peka mendengarkan keluhan dari bawah—mulai dari kelompok kultural-sektoral, pondok pesantren, hingga pengurus ranting. Sistem organisasi yang "tuli" tidak hanya akan melahirkan pemetaan masalah yang keliru, tetapi juga melahirkan keputusan yang salah arah. Akibatnya, NU akan kehilangan sentuhan hangatnya dalam mengayomi warga.
Aturan dalam organisasi memang krusial demi menjaga ketertiban dan disiplin. Namun, aturan jangan sampai menjelma menjadi rantai pengikat yang mematikan ruh adaptasi terhadap perubahan zaman. Di atas segalanya, niat bersih demi menyelamatkan umat dan memberi manfaat nyata bagi jam'iyyah harus menjadi panglima.
Baca juga: Jelang Muktamar Tapak Suci Muhammadiyah di Semarang, Kosegu Jateng Siapkan 200 Personel Pengamanan
Pendiri NU, Hadratussyeikh KH M. Hasyim Asy’ari, dalam fatwanya menegaskan: “Beruntunglah para pemimpin jam’iyyah Nahdlatul Ulama yang memperjuangkan kejayaan jam’iyyah-nya dan celakalah pemimpin yang memperkuda (menunggangi) jam’iyyah Nahdlatul Ulama untuk mengejar kepentingan pribadi.”
Fatwa ini adalah kompas moral kita, dan keberadaan AHWA (Ahlul Halli Wal Aqdi) di dalam struktur NU merupakan penegaknya. Urusan pemilihan pemimpin berkaitan erat dengan hal transendental: kesucian niat dan keberkahan berorganisasi. Keluhuran NU akan tetap terjaga melalui tradisi mujalasati al-akabir (musyawarah para ulama sepuh), asalkan komposisi dan fungsi AHWA tidak dikerdilkan sekadar menjadi alat stempel politik.
AHWA harus dikembalikan pada posisinya yang mulia sebagai forum ulama sepuh pesantren atas dasar kedalaman ilmu, keteladanan akhlak, keluasan pengabdian, dan pengakuan spiritual di lingkungan NU. Merekalah penjaga rumah besar NU agar tetap ramah bagi semua warganya, sekaligus penunjuk arah saat kapal besar ini diterjang badai.
Menyerap aspirasi yang berkembang saat Konbes dan Munas NU (20-23 Juni 2026), pertemuan masyayikh di Ploso, hingga rangkaian silaturahmi ke berbagai daerah hingga 12 Juli 2026, muncul 9 (sembilan) nama masyayikh yang direkomendasikan menjadi anggota AHWA pada Muktamar nanti, antara lain:
Kesembilan masyayikh ini diharapkan menjadi representasi mujalasati al-akabir an-nahdliyyah yang bertugas memilih nakhoda PBNU. Melalui kewibawaan mereka, mekanisme tertinggi organisasi dapat berjalan sejuk, terhindar dari polarisasi yang tidak sehat, serta menjaga marwah ulama. Mereka adalah simbol kedaulatan dan independensi jam'iyyah dari intervensi kekuatan politik atau kekuasaan mana pun.
Baca juga: Jelang Muktamar Ke-35 NU, Cak Imin: PBNU Butuh Pemimpin Baru yang Fresh
Ada momen emosional saat penutupan silaturahmi dengan PWNU-PCNU se-Sulawesi Tenggara di Kendari (7/7/2026, pukul 22.30 WITA). Saya didaulat memimpin doa bersama memohon kelancaran penetapan lokasi muktamar. Di saat yang bersamaan, rapat PBNU di Jakarta tengah memasuki menit-menit terakhir pengambilan keputusan.
Alhamdulillah, rapat gabungan PBNU akhirnya menetapkan Pondok Pesantren Bahrul Ulum (PPBU) Tambakberas, Jombang, Jawa Timur, sebagai lokasi pelaksanaan Muktamar ke-35 NU pada 27-31 Agustus 2026. Tambakberas adalah bumi yang bertuah, tempat kelahiran sang penggerak dan pendiri NU, KH Abdul Wahab Chasbullah.
Secara historis dan geografis, PP Bahrul Ulum terikat erat dengan pilar-pilar pesantren Jombang lainnya: PP Tebuireng (Hadratussyeikh KH M. Hasyim Asy’ari), PP Mamba’ul Ma’arif Denanyar (KH Bisri Syansuri), dan PP Darul Ulum Peterongan (KH M. Romli Tamim, penyusun wirid istigotsah an-nahdliyyah).
Berbeda dengan Muktamar ke-33 tahun 2015 yang berpusat di Alun-Alun Jombang dengan kegiatan yang disebar, Muktamar ke-35 tahun 2026 ini akan sepenuhnya terpusat di PP Bahrul Ulum. Mbah Kiai Wahab Chasbullah bertindak sebagai tuan rumah spiritual (shohibul bait), sementara para muassis dan masyayikh pesantren Jombang lainnya menjadi shohibul wilayah.
Menariknya, jika pada Muktamar ke-33 (2015) dan ke-34 (2021) Ketua Panitia Nasional dipegang oleh (Alm) KH Imam Aziz dan Ketua Panitia Daerah di Jombang adalah H. Saifullah Yusuf (Gus Ipul); kini saat Muktamar kembali ke Jombang, posisi Ketua Panitia sepenuhnya diamanahkan kepada Gus Ipul.
Keputusan menempatkan lokasi muktamar di Jombang ini disambut penuh suka cita oleh seluruh PWNU-PCNU se-Indonesia. Ada harapan besar agar Muktamar yang bertepatan dengan momentum Satu Abad NU (1926-2026) ini berjalan dengan teduh, aman, nyaman, dan bermartabat. Sebuah perhelatan akbar yang independen, berdaulat, profesional, dan transparan.
Melihat dinamika perjalanan NU, khususnya pada periode kepemimpinan 2021-2026, tampaknya semua energi spiritual sedang menuntun kita untuk kembali ke pangkuan "tuah" para muassis di Jombang. Amanah besar titik balik NU di awal abad kedua ini kini berada di pundak dzurriyah (keturunan) para pendiri. Menjadi sebuah harapan kolektif yang besar agar Jam'iyyah Nahdlatul Ulama kembali dipimpin oleh Dzurriyah Muassis NU dari Jombang. Semoga Allah SWT merestui.
///////
*Calon Ketua Umum PBNU 2026-2031, Pengasuh Ponpes Mamba'ul Ma'arif Denanyar, Jombang, Jawa Timur.
