Laporan Wartawan TribunAmbon.com, Jenderal Louis

AMBON, TRIBUNAMBON.COM - Anggota DPRD Maluku, Rimaniar Hetharia, mendesak Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah bersama Polda Maluku segera mengambil langkah cepat untuk menyelesaikan konflik yang terjadi antara masyarakat Negeri Haruku dan Negeri Oma, Kecamatan Pulau Haruku.

Menurut Rimaniar, konflik yang dipicu oleh kesalahpahaman tersebut tidak boleh dibiarkan berlarut-larut karena berpotensi menimbulkan dampak sosial, ekonomi, hingga psikologis yang lebih luas bagi masyarakat.

"Saya meminta atensi segera dari Pemerintah Daerah bersama Kepolisian Daerah untuk memberikan perhatian serius terhadap penyelesaian konflik antar Negeri Haruku dan Negeri Oma yang tengah terjadi. Situasi ini memerlukan langkah cepat, terukur, dan berkeadilan agar keamanan serta ketertiban masyarakat dapat kembali pulih secara menyeluruh," kata Rimaniar, Senin (13/7/2026).

Baca juga: Prakiraan Cuaca Ambon 14 Juli 2026: Awan Tebal Dominasi, Suhu Sejuk dan Lembap Sepanjang Hari

Baca juga: FIP UNY Bekali Guru SD/MI PCM Tonjong dengan Penyusunan Modul Ajar Berpendekatan Deep Learning

Politisi itu berharap Kapolda Maluku segera menginstruksikan seluruh jajaran untuk memperkuat pengamanan sekaligus melakukan penegakan hukum secara profesional terhadap setiap pelanggaran yang terjadi.

Ia juga meminta Kapolda Maluku bersama Bupati Maluku Tengah memfasilitasi proses mediasi dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan agar konflik dapat diselesaikan secara damai.

"Saya berharap Bapak Kapolda segera menginstruksikan jajaran memperkuat pengamanan dan penegakan hukum yang profesional. Saya juga berharap Bapak Kapolda dan Bupati Maluku Tengah dapat memfasilitasi upaya mediasi bersama seluruh pemangku kepentingan," ujarnya.

Menurutnya, kehadiran aparat keamanan yang humanis menjadi faktor penting untuk mencegah konflik semakin meluas sekaligus mengembalikan rasa aman masyarakat.

Selain itu, Rimaniar meminta Bupati Maluku Tengah segera mengambil peran strategis dalam mengoordinasikan seluruh pihak terkait guna mempercepat penyelesaian persoalan.

"Konflik yang terjadi menurut informasi yang masyarakat sampaikan kepada saya berawal dari kesalahpahaman. Karena itu harus ada tindakan segera supaya persoalan ini tidak melebar ke mana-mana," tegasnya.

Aksi pemalangan jalan yang diduga dilakukan Orang Tak Dikenal (OTK) menyebabkan puluhan siswa sekolah dasar dan sekolah menengah tidak dapat melanjutkan perjalanan menuju sekolah pada Senin (13/7/2026).

Didampingi para guru, para siswa bahkan menyampaikan permohonan melalui video yang ditujukan kepada Presiden Prabowo, Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa, Bupati Maluku Tengah Zulkarnain Awat Amir, serta Camat Pulau Haruku agar akses jalan segera dibuka.

"Kami rindu untuk sekolah. Kami minta jalan segera dibuka supaya kami bisa pergi ke sekolah. Kami rindu mengikuti MPLS," ungkap salah seorang siswa dalam video tersebut.

Menanggapi situasi itu, Polsek Haruku menerjunkan 10 personel ke lokasi untuk membongkar pemalangan jalan dan mengembalikan akses masyarakat.

Kapolsek Haruku, IPDA Roberto Sapulette, menjelaskan pemalangan diduga dipicu beredarnya video yang memperlihatkan dugaan perbuatan tidak menyenangkan yang dilakukan salah seorang warga Negeri Oma terhadap masyarakat Negeri Haruku.

Video tersebut memicu reaksi sebagian warga hingga berujung pada aksi pemalangan jalan sebagai bentuk kekecewaan.

Selain membuka akses jalan, personel kepolisian juga memberikan imbauan kepada masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang beredar serta mengedepankan penyelesaian persoalan melalui jalur hukum dan musyawarah.

"Hingga kegiatan berakhir, situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Negeri Haruku dan sekitarnya terpantau aman dan kondusif," kata Roberto.(*)