BANJARMASINPOST.CO.ID- Hampir separuh koperasi di Kota Banjarmasin ternyata tidak beroperasi optimal. Dari total sekitar 490 koperasi yang tercatat, lebih dari 200 di antaranya tidak aktif. Bahkan, hanya 29 koperasi yang dinilai benar-benar sehat.

Fakta itu diungkap Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Tenaga Kerja (Diskopumker) Banjarmasin, Machli Riyadi, Senin (13/7/2026).

Kondisi ini tentu saja miris. Di tengah euforia menghidupkan koperasi sebagai soko guru ekonomi, fakta menunjukkan sebaliknya. Koperasi masih terseok-seok untuk bisa mandiri.

Banyaknya jumlah koperasi yang tidak aktif menjadi buktinya.

Di atas kertas, bisa jadi jumlahnya sangat banyak. Bahkan jika menengok data Dashboard Online Data System (ODS) Kementerian Koperasi RI, hingga saat ini terdapat 4.961 koperasi di Kalimantan Selatan.

Jumlah tersebut terdiri atas 103 koperasi binaan nasional yang masih aktif, 200 koperasi binaan provinsi aktif, serta 3.723 koperasi binaan kabupaten/kota yang aktif. Sementara, sebanyak 935 koperasi tercatat tidak aktif.

Di saat banyak koperasi kembang kempis bertahan, pemerintah punya program pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KD/KMP), dengan sokongan dana triliunan rupiah.

Tiap gerai mendapatkan pembiayaan maksimal Rp 3 miliar. Pembangunannya menjadi prioritas, bahkan melibatkan TNI.

Pemerintah desa pun diinstruksikan mendukung penuh. Tidak hanya sebagai fasilitator, penyedia lahan, dan pengawas, tapi juga memastikan koperasi berjalan sesuai fungsi utamanya sebagai pusat ekonomi kerakyatan dan penyaluran subsidi bagi warga. Bahkan, pemerintah desa diarahkan menggunakan Dana Desa untuk pembangunan dan pengembangan salah satu program strategis nasional Presiden Prabowo Subianto itu.

Saat sambutan pada acara puncak peringatan Hari Koperasi ke-79 di Indonesia Arena, Senayan, Jakarta, Minggu (12/7), Presiden Prabowo pun menegaskan kembali pentingnya koperasi menjadi kekuatan ekonomi Indonesia.

Sebagai lembaga ekonomi kerakyatan, tujuan utama koperasi memang meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial para anggotanya melalui asas kekeluargaan dan gotong royong. Berbeda dengan perusahaan kapitalis yang berorientasi pada keuntungan maksimal bagi pemodal.

Tapi mengelola koperasi tentu tidak bisa sembarangan. Koperasi yang baik harus berakar pada prinsip dari, oleh, dan untuk anggota. Pengelolaannya harus berpedoman pada tiga sehat, yakni sehat organisasi, sehat usaha, dan sehat mental/gotong royong. Lalu sudah benarkah cara kita menjaga soko guru ekonomi bangsa Indonesia?. (*)