YOGYA, TRIBUN - Suasana Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) di SMP Gotong Royong, Kemantren Tegalrejo, Kota Yogyakarta, Senin (13/7) pagi, tampak lengang dan jauh dari hiruk-pikuk siswa baru pada umumnya.

Di dalam ruang kelas berdinding putih kusam dengan ventilasi roster beton, hanya terlihat beberapa pasang mata anak-anak berseragam putih-biru yang duduk berjarak di bangku-bangku kayu tua.

Ya, pada tahun ajaran 2026/2027 ini, sekolah swasta yang berdiri sejak 1982 tersebut hanya berhasil mengesahkan tiga orang siswa baru untuk duduk di kelas VII.

Guna menghidupkan suasana interaksi dan menjaga keadilan materi, pihak sekolah terpaksa menggabungkan pelaksanaan MPLS bersama lima siswa kelas VIII yang pada tahun lalu terlambat mendaftar.

Sontak suasana tahun ajaran baru jauh dari ingar-bingar, lantaran total peserta yang mengikuti ruang orientasi hari pertama hanya berjumlah delapan anak saja. Kendati jumlah pesertanya minim, proses pengenalan lingkungan sekolah tetap bergulir runut tahapan demi tahapan menuruti petunjuk teknis kementerian.

Kepala SMP Gotong Royong, Amelita Tarigan menjelaskan, keterbatasan kuantitas siswa sama sekali tak menghalangi kualitas materi MPLS, mulai dari penyampaian visi-misi sekolah, tata tertib, hingga sesi ice breaking.

"Setiap tahun kondisinya memang seperti ini. Kami bukan sekolah favorit bagi siswa. Rata-rata yang datang ke Gotong Royong karena kesulitan ekonomi, pemegang KMS. Jadi, di sini mereka mencari kesempatan agar tetap bisa belajar," ujarnya.

Amelita membeberkan, tahun ini awalnya ada lima orang tua yang mengambil formulir pendaftaran di SMP Gotong Royong, namun hanya tiga formulir yang kembali dan dinyatakan sah menjadi siswa baru. Meski begitu, berdasarkan tren tahun-tahun sebelumnya, jumlah siswa biasanya bergerak dinamis seiring berjalannya semester karena adanya mutasi masuk dari sekolah lain.

"Banyak anak mutasi ke sini di kelas VIII atau kelas IX karena alasan biaya di sekolah asal. Di sana administrasinya ketat, kalau menunggak setahun diminta mundur. Di sini kami terima karena orang tua mereka rata-rata bekerja serabutan dengan pendapatan tidak menentu," tambahnya.

Menariknya, operasional sekolah di tengah minimnya siswa tersebut sepenuhnya disokong oleh keikhlasan para pendidik yang merelakan pendapatan bulanannya. Amelita blak-blakan menyebut, dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) nasional maupun daerah jauh dari kata cukup untuk meng-cover biaya riil pendidikan per anak yang idealnya mencapai Rp3-Rp3,5 juta per tahun.

Ironisnya lagi, alokasi dana Bosda dibatasi hanya bagi siswa dengan Kartu Keluarga (KK) Kota Yogyakarta, sementara mayoritas siswanya kini berasal dari luar kota. Alhasil, seluruh guru di SMP Gotong Royong yang berstatus honorer harus merangkap sebagai donatur tetap dengan merelakan hak honor mengajar mereka demi keberlangsungan belajar-mengajar.

Di sekolah ini, kesejahteraan para guru murni mengandalkan insentif dari pemerintah kota, pemerintah provinsi, serta tunjangan profesi guru (TPG) bagi yang sudah tersertifikasi.

"Kalau dihitung secara matematika jelas tidak jalan. Maka, mayoritas guru di sini adalah perempuan yang bukan kepala rumah tangga. Sisanya ada juga yang murni mengabdi, seperti salah satu alumni kami yang saat ini menempuh studi S3 dan bersedia kembali ke sini untuk mengajar Pendidikan Agama Islam secara gratis," tuturnya.

Tak hanya perkara finansial, SMP Gotong Royong juga memegang teguh komitmen sebagai sekolah inklusif yang ramah sosial bagi semua kalangan. Pihak sekolah tidak menutup pintu bagi anak-anak berkebutuhan khusus dengan kategori lambat belajar atau slow learner, maupun anak dengan IQ di bawah rata-rata yang kerap ditolak sekolah umum.

Keterbatasan sarana juga tercermin dalam aspek teknologi, karena sekolah ini hanya memiliki satu unit Interactive Flat Panel (IFP) bantuan kementerian yang tidak bisa dipindahkan antar-kelas.

Ketika guru mencoba membagikan materi PowerPoint melalui grup WhatsApp, gawai milik para siswa sering kali tidak mampu membuka dokumen tersebut karena keterbatasan spesifikasi.

"Gawai mereka terbatas. Jadi menyiasatinya saya screenshot materi itu menjadi gambar, baru dikirim ke grup supaya mereka bisa membaca. Kalau nanti ujian digital di MPLS ini tidak bisa diakses, kami sudah siap beralih ke metode manual," terangnya.

Di tengah kepungan keterbatasan fisik bangunan yang mengandalkan bantuan komunitas eksternal untuk perbaikan minor, secercah harapan muncul dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang mulai diterapkan pemerintah.

Bagaimana tidak, di SMP Gotong Royong, makanan tersebut dibagikan pada pagi hari pukul 08.00 WIB sebagai sarapan pembuka aktivitas belajar mengajar.

"Siswa di sini jarang ada yang sarapan dari rumah. Dengan adanya program ini, mereka sangat senang dan terbantu karena ada yang ditunggu setiap pagi. Ini benar-benar tepat sasaran dan langsung dirasakan asas manfaatnya bagi anak-anak kami," pungkas Amelita.

Baca juga: Fenomena Pengangguran Usia Matang di Kota Yogya, Ada Stigma Warga Enggan Merantau 

Tak jadi kendala
Sementara di SMP Negeri 4 Pengasih, MPLS pada Senin (13/7) diikuti empat anak. "Yang diterima dalam sistem ada lima anak, tapi yang daftar ulang ada empat anak," kata Wakil Kepala Bidang Kurikulum SMPN 4 Pengasih, Supriyadi.

Meski hanya ada empat anak, pihaknya memastikan pelaksanaan MPLS tetap berjalan seperti biasa tanpa kendala. MPLS berlangsung selama lima hari ke depan, dengan tema "MPLS Ramah" sesuai arahan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) RI.

Supriyadi mengatakan, empat anak baru ini langsung dipertemukan dengan kakak kelasnya di satu ruangan. Tujuannya agar mereka segera beradaptasi dan lebih cepat mengenal satu sama lain.

Usai MPLS, para pelajar akan mulai mengikuti aktivitas pembelajaran. Supriyadi menyatakan sedikitnya murid tak akan menjadi kendala, justru akan membuat para guru bisa lebih fokus dalam mengajar karena secara personal menjadi lebih dekat.

Ia justru berharap empat pelajar baru ini bisa memberikan kontribusi dalam bentuk prestasinya. Sebab akan menjadi bukti bagi masyarakat umum bahwa SMPN 4 Pengasih tetap mampu menghasilkan pelajar berkualitas walau hanya sedikit.

"Jadi tahun depan bisa lebih banyak anak yang berminat mendaftar ke sini," jelas Supriyadi.

Kontras dengan SMPN 4 Pengasih, pelaksanaan MPLS di SMPN 1 Wates berlangsung secara meriah. Apalagi sekolah ini sudah menggunakan gedung baru untuk tahun ajaran ini.

Kepala SMPN 1 Wates, Sugeng Widadi mengatakan total ada 191 pelajar baru yang diterima tahun ini. Seharusnya ada 192 pelajar sesuai kuota, namun satu anak memutuskan mundur karena diterima di sekolah lain.

"Kami isi kegiatan MPLS hari ini dengan demonstrasi pelajar dari berbagai ekstrakurikuler (ekskul) agar pelajar baru berminat bergabung ke ekskul yang disukai," kata Sugeng.

Sekretaris Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kulon Progo, Nur Hadiyanto mengatakan pihak sekolah harus melakukan sosialisasi terkait pelaksanaan MPLS ke masyarakat, khususnya pada wali pelajar.

"Sosialisasi perlu dilakukan agar tidak terjadi kebingungan di masyarakat terkait pelaksanaan MPLS," kata Nur Hadi.

Pihaknya akan memastikan pelaksanaan MPLS di Kulon Progo bebas dari perploncoan, kekerasan, pungutan, aktivitas tidak relevan, hingga penggunaan atribut yang tidak edukatif. Selain itu harus dipastikan bebas dari segala bentuk pelanggaran.

"Pelaksanaan MPLS harus berasaskan budaya sekolah yang aman dan nyaman sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku agar tidak terjadi penyimpangan," ujarnya.

Nur Hadi mengatakan, MPLS di sekolah harus mengedepankan keramahan. Pesan tersebut diperkuat dengan anjuran dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) RI terkait pelaksanaan MPLS tahun ini.

Pihaknya pun sudah berkoordinasi dengan seluruh kepala sekolah, guru, tenaga pendidikan, hingga pengawas agar mematuhi anjuran tersebut. Pihak sekolah diminta melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan MPLS, di mana Disdikpora Kulon Progo juga mengawasi pelaksanaannya.

"Hasil evaluasi disampaikan ke orang tua dan Disdikpora paling lambat 30 hari usai MPLS," jelas Nur Hadi. (aka/alx)