TRIBUNMATARAMAN.COM, TRENGGALEK - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Trenggalek serius melirik potensi perdagangan karbon dari sektor kehutanan sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) baru. 

Kendati demikian, proses untuk merealisasikan hal tersebut diakui tidak mudah dan membutuhkan tahapan yang panjang.

Hal ini mengemuka dalam Workshop Policy Outreach bertajuk 'Centering Gender And Ecological Justice in Southeast Asian Forest Landscape Governance: Lessons From Indonesia and Lao PDR' yang diselenggarakan di Smart Center, Pendopo Manggala Praja Nugraha Trenggalek.

Workshop tersebut secara khusus menggali potensi karbon pada Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus (KHDPK) Perhutanan Sosial dalam dokumen Rencana Kerja Perhutanan Sosial (RKPS).

Baca juga: 3 SD di Blitar Tak Dapat Murid Baru, Dinas Pendidikan akan Lakukan Kajian

Agenda ini terselenggara berkat fasilitasi dari Lembaga Studi Ekosistem Hutan (Lesehan) yang dipimpin oleh Prof. Rahmanta.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala DLH Trenggalek, Cusi Kurniawati menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasihnya atas terselenggaranya lokakarya tersebut.

Menurutnya, acara ini memberikan banyak wawasan (insight) baru bagi jajaran pemkab.

"Kami dari Pemkab Trenggalek berterima kasih atas fasilitasi dari workshop ini. Di dalam workshop ini bukan hanya membahas tentang karbon di perhutanan sosial, tetapi banyak sekali wawasan yang kita dapatkan," ujar Cusi saat ditemui di Smart Center Pendopo Manggala Praja Nugraha, Senin (13/7/2026).

Cusi menjelaskan materi dan pandangan yang dipaparkan oleh para narasumber—mulai dari Direktur, Kepala Balai Perhutanan Sosial, Kepala Balai Pengelolaan Hutan Lestari, hingga Kepala Cabang Dinas Kehutanan menegaskan betapa besarnya potensi kehutanan yang dimiliki Bumi Menak Sopal.

Ia menyebutkan wilayah Kabupaten Trenggalek saat ini didominasi oleh kawasan hutan yang berfungsi sebagai penyimpan karbon.

Potensi komoditas tak kasat mata inilah yang diharapkan Bupati Trenggalek ke depan bisa mendatangkan PAD.

"Kita punya hutan yang mendominasi Kabupaten Trenggalek, di mana hutan-hutan itu menyimpan karbon. Harapan Pak Bupati, karbon itu suatu saat nanti bisa menjadi PAD. Karbon itu barangnya tidak kelihatan, tetapi bisa dijual nantinya," lanjutnya.

Meski potensial, Cusi menekankan perdagangan karbon ini bukan merupakan program instan.

Saat ini, Pemkab Trenggalek tengah fokus melakukan kajian mendalam terhadap kandungan karbon di kawasan hutan yang dikelola oleh kelompok-kelompok perhutanan sosial.

Saat ditanya mengenai keseriusan pemkab agar program ini tidak sekadar menjadi wacana, Cusi menegaskan langkah ini adalah komitmen nyata yang harus dimulai sejak dini meski medannya berat.

"Bukan, ini bukan sekadar wacana. Tetapi memang perjuangannya sangat besar, sangat panjang, dan sangat berat. Namun, itu harus kita lakukan. Kita mulai satu per satu yang bisa kita lakukan," paparnya.

Ke depan, Pemkab Trenggalek berkomitmen untuk mengikuti seluruh regulasi dan prosedur yang berlaku, termasuk penyusunan dan pengurusan dokumen-dokumen administratif yang diperlukan.

"Nanti akan banyak pengurusan dokumen dan sebagainya. Ya, kita lakukan semuanya sesuai dengan tahapan," tutupnya 

(Madchan Jazuli/TribunMataraman.com)