TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Ratusan pasukan berseragam memadati area Anjungan Multilateral Naval Exercise Komodo (MNEK), Center Poin of Indonesia (CPI), Jalan Metro Tanjung Bunga, Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel), Selasa (14/7/2026) pagi.
Mulai dari personel TNI, Polri, petugas Badan Penanggungan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan, Basarnas relawan kebencanaan, hingga organisasi kemasyarakatan.
Kehadiran mereka dalam rangka mengikuti Apel Kesiapsiagaan Bencana yang dipimpin Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin.
Pada momentum itu, Munafri ikut menggunakan seragam lapangan berwarna oranye khas BPBD lengkap dengan topi.
Kegiatan tersebut digelar di tengah meningkatnya potensi bencana Kekeringan di Kota Makassar.
Berdasarkan hasil kaji cepat BPBD Kota Makassar periode 1 Juni hingga 9 Juli 2026, bencana kekeringan telah melanda 173 titik di 27 kelurahan yang tersebar di enam kecamatan.
Kepala Pelaksana BPBD Makassar Muhammad Fadli Tahar menyampaikan, bencana kekeringan berdampak pada 12.717 rumah tinggal, 14.564 kepala keluarga (KK), atau sekitar 50.342 jiwa.
Dari jumlah tersebut, 24.192 jiwa berjenis kelamin laki-laki dan 26.150 jiwa perempuan.
Kecamatan Biringkanaya menjadi wilayah dengan dampak paling besar.
BPBD mencatat terdapat 58 titik kekeringan yang tersebar di empat kelurahan.
Sebanyak 4.084 rumah terdampak dengan 4.247 KK atau 14.787 jiwa mengalami kesulitan mendapatkan air bersih.
Posisi kedua ditempati Kecamatan Tallo.
Di wilayah ini, kekeringan terjadi di 36 titik pada empat kelurahan, berdampak terhadap 2.862 rumah, 3.884 KK, atau 13.762 jiwa.
Sementara itu, Kecamatan Tamalanrea mencatat 27 titik kekeringan yang tersebar di enam kelurahan.
Sebanyak 2.922 rumah, 3.018 KK, atau 9.947 jiwa terdampak.
Di Kecamatan Manggala, BPBD menemukan 29 titik kekeringan pada empat kelurahan.
Bencana tersebut memengaruhi 1.959 rumah, 2.263 KK, atau 7.610 jiwa.
Adapun Kecamatan Ujung Tanah memiliki 17 titik kekeringan di lima kelurahan dengan total 645 rumah, 842 KK, dan 2.921 jiwa terdampak.
Sedangkan Kecamatan Panakkukang menjadi wilayah dengan jumlah titik kekeringan paling sedikit, yakni enam titik di empat kelurahan.
Meski demikian, sebanyak 245 rumah, 310 KK, atau 1.324 jiwa tetap terdampak akibat terbatasnya pasokan air bersih.
"Data kaji cepat ini menjadi acuan kami untuk memetakan wilayah yang paling terdampak sehingga distribusi bantuan air bersih bisa dilakukan secara tepat sasaran," kata Muhammad Fadli.
Untuk mendukung penanganan kekeringan, BPBD Makassar mengerahkan 180 personel yang didukung empat unit kendaraan pikap, 57 unit tandon air, dan empat unit pompa air.
Menurutnya, masyarakat di wilayah terdampak selama ini memperoleh pasokan air dari berbagai sumber.
Mulai dari air tanah, jaringan PDAM, hingga Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS).
Namun, pada sejumlah lokasi, sumber air tersebut mengalami penurunan debit sehingga membutuhkan suplai tambahan.
"Kebutuhan yang paling mendesak saat ini adalah air bersih dan penambahan tandon air. Karena itu kami terus berkoordinasi dengan berbagai pihak agar distribusi air dapat menjangkau seluruh titik terdampak," katanya.
Kolaborasi Hadapi Ancaman Kekering
Sementara itu, Munafri Arifuddin saat diwawancara mengatakan, perubahan iklim yang memicu fenomena cuaca ekstrem harus diantisipasi secara bersama-sama.
Menurutnya, pemerintah tidak boleh menunggu hingga dampak kekeringan meluas sebelum mengambil langkah penanganan.
Ia menilai, tantangan terbesar pada musim kemarau bukan hanya berkurangnya pasokan air bersih.
Melainkan juga bagaimana memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi di tengah meningkatnya risiko bencana.
"Kalau kita melihat kondisi perubahan iklim hari ini, akan ada kemarau yang panjang," kata Munafri.
"Inilah yang harus kita antisipasi bagaimana seluruh penyediaan air bersih sebagai kebutuhan dasar harus terpenuhi, sehingga segala macam akses terhadap kebutuhan air ini bisa kita dapatkan," jelasnya.
Katanya, penanganan kekeringan membutuhkan kolaborasi seluruh pihak.
Pemerintah daerah, BPBD, PDAM, PLN hingga berbagai instansi lainnya diminta bekerja secara terpadu agar setiap potensi risiko dapat diminimalkan sebelum berkembang menjadi bencana yang lebih besar.
Selain ancaman kekeringan, pemerintah juga mewaspadai meningkatnya potensi kebakaran lahan maupun permukiman selama musim kemarau.
Di sisi lain, menurunnya ketersediaan air bersih dinilai dapat berdampak pada kondisi kesehatan masyarakat jika tidak segera diantisipasi.
Karena itu, pemerintah juga meminta PLN memastikan keamanan instalasi kelistrikan masyarakat sebagai salah satu langkah mencegah kebakaran.
Sementara sektor kesehatan disiapkan untuk mengantisipasi munculnya penyakit yang berpotensi meningkat saat musim kering.
Terkait enam kecamatan yang mulai terdampak kekeringan, Pemkot Makassar masih menunggu hasil kajian BPBD sebelum menentukan peningkatan status menjadi siaga bencana.
Kajian tersebut akan menjadi dasar dalam penentuan langkah penanganan berikutnya, termasuk mobilisasi sumber daya dan anggaran.
"Lagi-lagi dikaji oleh teman-teman BPBD bersama dengan semua pihak yang terlibat untuk memastikan apakah kita menaikkan ini ke dalam status siaga bencana. Kalau hasil kajiannya harus naik, ya kita harus mempersiapkan segala sesuatunya," kata Munafri.
Sebagai langkah antisipasi tahun ini, Pemkot Makassar menyiapkan sejumlah strategi.
PDAM diminta mengoptimalkan produksi air bersih dengan menghitung kapasitas debit secara maksimal, sementara pemerintah juga akan memperbanyak penyediaan tandon air di wilayah kecamatan yang rawan terdampak.
Selain itu, pembangunan sumur bor dalam juga disiapkan sebagai sumber air alternatif.
Distribusi air bersih melalui mobil tangki juga dipastikan menjadi prioritas selama musim kemarau.
Penyaluran akan dilakukan setiap hari secara terjadwal, terutama di kawasan yang mengalami penurunan pasokan air bersih.
Pemerintah menyebut layanan tersebut bahkan sudah mulai berjalan di beberapa titik, seiring upaya PDAM meningkatkan kapasitas produksi melalui optimalisasi intake.
"Kita maksimalkan PDAM, menghitung benar debitnya, kemudian pengadaan tandon-tandon untuk didistribusi ke wilayah kecamatan, dan memastikan pembangunan sumur-sumur bor dalam untuk mengantisipasi keadaan air yang kering," jelasnya. (*)
