BANGKAPOS.COM, BANGKA – Penggunaan anggaran daerah untuk perbaikan amblasnya Moveable Bridge (MB) Pelabuhan Penyeberangan Sadai terancam batal.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bangka Selatan bersama pemerintah daerah memilih mendorong revitalisasi total ke pemerintah pusat karena kondisi konstruksi pelabuhan dinilai tidak lagi memungkinkan hanya diperbaiki sebagian.
Upaya tersebut akan dibawa dalam audiensi dengan Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.
Ketua DPRD Bangka Selatan, Erwin Asmadi mengungkapkan, kondisi Pelabuhan Penyeberangan Sadai saat ini tidak dapat digunakan sehingga membutuhkan penanganan serius.
Perbaikan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sulit dilakukan karena dikhawatirkan hanya menyelesaikan kerusakan pada bagian tertentu sementara struktur lainnya tetap bermasalah.
DPRD menilai pembangunan kembali melalui program revitalisasi pemerintah pusat menjadi pilihan yang lebih memungkinkan dibandingkan perbaikan parsial.
“Memang benar, kami akan melakukan audiensi ke Kementerian Perhubungan menindaklanjuti amblasnya MB Pelabuhan Penyeberangan Sadai,” kata dia kepada Bangkapos.com, Selasa (14/7/2026).
Erwin Asmadi menyebut, apabila perbaikan hanya dilakukan pada bagian MB pelabuhan, tidak menutup kemungkinan kerusakan akan kembali terjadi pada bagian lain.
Kondisi tersebut membuat penggunaan anggaran daerah untuk perbaikan sementara dinilai kurang efektif karena usia dan kondisi konstruksi pelabuhan sudah mengalami penurunan.
DPRD bersama Pemkab Bangka Selatan akan mengusulkan agar Pelabuhan Penyeberangan Sadai masuk dalam program revitalisasi pelabuhan yang sedang dijalankan Kementerian Perhubungan.
Audiensi tersebut akan melibatkan DPRD, Bupati Bangka Selatan, Dinas Perhubungan, serta anggota Badan Anggaran DPRD.
Pertemuan dengan pemerintah pusat diharapkan dapat membuka peluang pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Sadai secara menyeluruh, bukan hanya mengganti komponen yang mengalami kerusakan.
Pemerintah daerah juga masih akan melihat hasil pembahasan dengan Kementerian Perhubungan terkait langkah lanjutan penanganan aset tersebut.
“Prioritas utama juga untuk pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Sadai. Karena sekarang Kementerian Perhubungan ada program revitalisasi pelabuhan, mudah-mudahan usulan ini masuk,” urai Erwin Asmadi.
Adapun rencana penggunaan anggaran sekitar Rp1 miliar dari APBD yang sebelumnya dialokasikan untuk perbaikan MB Pelabuhan Penyeberangan Sadai kemungkinan tidak akan dilanjutkan.
Legislatif menilai pelaksanaan perbaikan dengan kondisi konstruksi yang sudah tua berpotensi menjadi pemborosan anggaran.
Dana tersebut lebih baik dialihkan untuk kebutuhan lain apabila revitalisasi dari pemerintah pusat dapat dilakukan.
Berdasarkan kajian awal, penggantian MB baru membutuhkan anggaran sekitar Rp3,5 miliar hingga Rp3,6 miliar.
Namun, penggantian MB saja belum menjadi solusi karena ditemukan adanya persoalan pada konstruksi dan pondasi pelabuhan.
Kondisi tersebut membuat pemerintah daerah memilih mengupayakan pembangunan melalui dukungan pemerintah pusat.
“Tapi itu pun kalau kita laksanakan pembelian MB baru juga tidak memungkinkan. Karena konstruksi mengalami pengeroposan pondasi pelabuhan,” bebernya.
Erwin mengatakan, secara umum usia maksimal fasilitas pelabuhan dapat mencapai sekitar 25 tahun apabila dilakukan perawatan rutin secara berkala.
Namun, kondisi Pelabuhan Penyeberangan Sadai saat ini dinilai membutuhkan penanganan lebih besar karena tidak pernah mendapatkan perawatan besar dalam waktu lama. Pemerintah daerah kini tengah mempertimbangkan skema pengelolaan apabila aset pelabuhan nantinya diserahkan kepada pemerintah pusat.
Penyerahan aset kepada pemerintah pusat masih dalam tahap kajian untuk melihat dampak yang akan diterima daerah.
Pemerintah daerah tetap mempertimbangkan manfaat ekonomi yang dapat diperoleh masyarakat Bangka Selatan dari keberadaan pelabuhan tersebut. Ia menegaskan, aspek utama yang ingin dicapai adalah kembali beroperasinya pelabuhan dan mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan.
“Ini masih kita kaji apabila aset kita serahkan ke pemerintah pusat, dampak apa yang didapatkan oleh pemerintah daerah. Terpenting perkembangan ekonomi masyarakat yang kita harapkan,” pungkas Erwin Asmadi. (Bangkapos.com/Cepi Marlianto)
