TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Kuota program bedah rumah di Provinsi Riau melonjak tajam pada 2026. Jumlah bantuan yang diterima Riau meningkat lebih dari 10 kali lipat dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Pada 2025, Riau hanya mendapat kuota 433 unit melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Tahun ini, jumlah tersebut melonjak menjadi 5.000 unit.

Jika dibandingkan, kuota bedah rumah Riau pada 2026 mencapai sekitar 11,5 kali lipat dari kuota tahun sebelumnya.

Pelaksana Tugas (Plt.) Gubernur Riau SF Hariyanto mengatakan, Riau awalnya mendapat alokasi 4.687 unit BSPS pada 2026. Namun, pemerintah pusat kembali memberikan tambahan kuota sekitar dua pekan lalu.

“Pada awalnya, kuota Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya atau bedah rumah untuk Provinsi Riau tahun 2025 memang ditetapkan sebanyak 433 unit. Alhamdulillah di 2026, kita dapat bantuan sebanyak 4.687 unit,” kata SF Hariyanto,Selasa (14/7/2026).

“Kemudian, kemarin kita mendapatkan tambahan lagi dari pemerintah pusat kira-kira dua minggu yang lalu, menjadi 5.000 unit,” lanjutnya.

Lonjakan kuota tersebut dinilai penting. Sebab, persoalan rumah tidak layak huni masih menjadi tantangan di Riau.

Baca juga: Dua Tradisi di Kampar Direkomendasikan Jadi Warisan Budaya Takbenda Indonesia

Baca juga: Sebelum Ditemukan Tewas di Semak Samping RSUD Siak, Dokter Spesialis Sempat Dikabarkan Hilang

SF Hariyanto menyebut, baru 78,8 persen rumah tangga di Riau yang memiliki akses terhadap hunian layak.

 Artinya, masih ada sekitar 21,2 persen rumah tangga yang belum memenuhi seluruh kriteria hunian layak.

“Kita semua memahami tantangan perumahan di Riau masih cukup besar. Data menunjukkan persentase rumah tangga di Riau yang memiliki akses terhadap hunian layak baru mencapai 78,8 persen,” ujarnya.

Menurut SF Hariyanto, persoalan perumahan tidak hanya menyangkut ketersediaan rumah. Kemampuan masyarakat membeli rumah juga menjadi tantangan.

Selain itu, kualitas bangunan, ketersediaan lahan, pembiayaan, jalan, drainase, air bersih, dan sanitasi turut memengaruhi kelayakan hunian masyarakat.

“Angka ini bukan hanya menunjukkan besarnya kebutuhan rumah. Di dalamnya juga terdapat persoalan kemampuan masyarakat membeli rumah, kualitas bangunan, ketersediaan lahan, pembiayaan, serta dukungan jalan, drainase, air bersih, dan sanitasi,” jelasnya.

Pemerintah Provinsi Riau, kata SF Hariyanto, akan mengawal program tersebut sebagai bagian dari dukungan terhadap program tiga juta rumah yang dicanangkan pemerintah pusat.

Program itu diarahkan untuk memperluas akses masyarakat berpenghasilan rendah terhadap rumah layak.

Pemerintah juga mendorong perbaikan rumah tidak layak huni dan kawasan permukiman yang didukung infrastruktur dasar.

SF Hariyanto mengapresiasi dukungan pemerintah pusat terhadap Riau.

Namun, besarnya kuota yang diterima juga menjadi tanggung jawab besar bagi pemerintah daerah untuk memastikan program berjalan dengan baik.

“Terima kasih banyak, itu bantuan luar biasa dari Bapak Presiden melalui Bapak Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman yang telah menambah kuota. Kami tidak menyangka. Jadi tanggung jawab kita di sini sangat besar,” katanya. (Syaiful Misgiono)