TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat menerima kunjungan Petugas Sensus Ekonomi dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kalimantan Barat dalam rangka pendataan Sensus Ekonomi Tahun 2026, Kegiatan yang berlangsung di Rumah Dinas Kepala Kantor Wilayah ini merupakan tindak lanjut Surat Edaran Menteri Hukum dan Surat Edaran Gubernur Kalimantan Barat yang menginstruksikan seluruh instansi vertikal dan perangkat daerah untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026, Senin (13/7).

Dalam pertemuan tersebut, disampaikan bahwa hasil Sensus Ekonomi 2026 akan menjadi basis data strategis dalam penyusunan kebijakan pembangunan nasional dan daerah, termasuk penentuan desil kesejahteraan masyarakat sebagai dasar penyaluran program bantuan sosial yang tepat sasaran.

Kepala Kantor Wilayah secara langsung mengikuti proses pendataan sebagai responden melalui wawancara bersama petugas BPS sebuah gestur yang mencerminkan dukungan nyata pimpinan tertinggi Kanwil Kemenkum Kalbar terhadap program statistik nasional.

Kepala Kanwil Kemenkum Kalbar, Jonny Pesta Simamora, menegaskan bahwa partisipasi aktif dalam Sensus Ekonomi merupakan bentuk tanggung jawab bersama dalam menyediakan data yang valid sebagai fondasi kebijakan publik yang berkualitas.

"Data yang akurat adalah kunci lahirnya kebijakan yang tepat sasaran. Saya mendukung penuh pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 ini karena hasilnya akan langsung berdampak pada kualitas program pembangunan, termasuk penyaluran bantuan sosial yang benar-benar menjangkau mereka yang paling membutuhkan. Saya mengajak seluruh jajaran Kanwil Kemenkum Kalbar dan seluruh pemangku kepentingan untuk berpartisipasi aktif dan memberikan data yang jujur serta akurat kepada petugas BPS," tegas Jonny.

Baca juga: Tak Berhenti di Hari Pertama, Kemenkum Kalbar Lanjutkan Pendampingan Hak Cipta bagi Kampus Pontianak

Jonny juga menekankan bahwa data hasil Sensus Ekonomi hendaknya dimanfaatkan sebagai basis inventarisasi kebijakan bersama oleh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam pengambilan keputusan berbasis bukti (evidence-based policy).

Kerahasiaan data pribadi masyarakat harus tetap dijamin sesuai ketentuan, sementara hasil pengolahan statistik dapat dimanfaatkan secara luas oleh seluruh pemangku kepentingan untuk pembangunan yang lebih terarah.

Mengingat kondisi sosial ekonomi masyarakat yang terus berubah, Jonny mendorong BPS untuk memperkuat Forum Komunikasi Publik sebagai wadah koordinasi dan penyebaran informasi statistik, termasuk hasil pemeringkatan kondisi ekonomi keluarga, agar dapat dimanfaatkan secara optimal dalam mendukung pembangunan yang tepat sasaran.

Sebagai tindak lanjut, Kanwil Kemenkum Kalbar akan terus mendorong keberhasilan Sensus Ekonomi 2026 melalui dukungan, koordinasi, dan partisipasi aktif seluruh jajaran, serta mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk berperan aktif menyediakan data yang akurat guna mendukung penyusunan kebijakan pembangunan yang efektif dan berkeadilan bagi masyarakat Kalimantan Barat. (*)