TRIBUN-MEDAN.com – Antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU Sumatera Utara sejak awal pekan ini memunculkan keresahan publik.

Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut dan Gubernur Sumut Bobby Nasution sama-sama memberikan penjelasan, namun dengan sudut pandang berbeda.

Versi Pertamina: Lonjakan Konsumsi PascLibur Sekolah

Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut, Fahrougi Andriani Sumampouw, menegaskan antrean panjang bukan karena kelangkaan stok, melainkan meningkatnya kebutuhan masyarakat setelah libur sekolah.

“Dalam beberapa hari terakhir terdapat peningkatan kebutuhan BBM masyarakat, khususnya pascalibur sekolah yang cukup signifikan. Peningkatan konsumsi tersebut membutuhkan penyesuaian kapasitas angkutan dan ritase mobil tangki agar distribusi ke SPBU dapat kembali mengimbangi kebutuhan masyarakat,” ujarnya.

Pertamina memastikan stok di Fuel Terminal Medan Group aman, namun distribusi harus dipercepat. Upaya yang dilakukan antara lain:

Operasional 24 jam di Fuel Terminal Medan.

Penambahan 20 mobil tangki dan skema spot charter.

Alih suplai dari Kisaran, Pematangsiantar, dan Lhokseumawe.

Dukungan TNI untuk mempercepat distribusi.

Pertamina juga mengimbau masyarakat membeli BBM sesuai kebutuhan agar pelayanan lebih tertib.

Versi Gubernur Bobby: Pemberhentian Massal Supir Tangki

Gubernur Sumut Bobby Nasution menegaskan stok BBM aman, namun distribusi terganggu karena supir mobil tangki berhenti massal.

“Yang saya sampaikan dari hasil koordinasi dengan pihak Pertamina itu bukan kelangkaan BBMnya. Tapi pengemudi yang antar BBM-nya terjadi pemberhentian massal,” katanya.

Untuk mengatasi hal ini, Bobby meminta TNI-Polri menggantikan sementara peran supir tangki.

“Karena ada pemberhentian massal, truk pengangkutnya tidak bisa beroperasi. Maka dari itu kami sudah berkoordinasi dengan Pertamina, petugas TNI dan Polisi untuk menjadi driver dan mengantar serta mengecek pengamanan pasokan BBM,” jelasnya.

Ombudsman: Tata Kelola Distribusi Belum Optimal

Kepala Ombudsman RI Sumut, Herdensi, menilai gangguan distribusi ini menunjukkan lemahnya tata kelola pelayanan.

“Masyarakat berhak memperoleh pelayanan yang mudah, cepat, dan berkepastian, termasuk dalam memperoleh akses terhadap BBM,” ujarnya.

Ombudsman mendesak Pertamina:

Transparansi informasi terkait penyebab gangguan dan target normalisasi.

Pengawasan SPBU agar tidak terjadi praktik merugikan konsumen.

Langkah korektif bila ditemukan maladministrasi.

(*/Tribun-medan.com)

Baca juga: Gubsu Bobby Sebut BBM Sulit Efek Sopir Diberhentikan Massal, Pertamina Berdalih imbas Libur Sekolah

Baca juga: Pertamina Masih Berdalih, Antrean BBM di Sumut Dipicu Lonjakan Konsumsi Pascalibur Sekolah

Baca juga: Antrean Panjang BBM: Warga Curiga Penimbunan dan Alih Fungsi Subsidi

Baca juga: Ombudsman Sumut Peringatkan Pertamina, Gangguan Distribusi BBM Berpotensi Picu Panic Buying