TRIBUNPADANG.COM, SOLOK SELATAN - Upaya membuka alternatif baru menuju puncak Gunung Kerinci (3.805 mdpl) dari sisi utara memasuki babak baru.
Pemerintah Kabupaten Solok Selatan bersama Balai Besar Taman Nasional Kerinci Seblat resmi menyepakati kerja sama pemanfaatan jasa lingkungan untuk pengembangan jalur pendakian.
Langkah ini diharapkan mampu memecah konsentrasi kunjungan sekaligus menggerakkan simpul ekonomi warga di kaki gunung, dengan catatan komitmen konservasi tetap dijaga ketat.
Kesepakatan tersebut dikukuhkan melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang berlangsung di Ruang Rapat Bupati Solok Selatan, Padang Aro, Senin (13/7/2026).
Baca juga: Temui Mensos, Bupati Solok Selatan Dorong Percepatan Pembangunan Sekolah Rakyat
Kerja sama ini menandai legalitas pengelolaan ruang wisata alam di dalam kawasan taman nasional seluas 55 hektar yang terletak di Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat.
Bagi Solok Selatan, momentum ini merupakan langkah strategis untuk menyejajarkan diri dengan jalur pendakian klasik via Kersik Tuo di Kabupaten Kerinci, Jambi, yang selama ini mendominasi kunjungan para pendaki.
Jalur utara ini menawarkan sensasi petualangan yang berbeda karena melintasi vegetasi hutan hujan tropis yang relatif masih rapat dan alami.
Berdasarkan beleid kesepakatan yang ditandatangani, area pengembangan seluas 55 hektar tersebut tidak berdiri tunggal, melainkan bersinggungan dengan beberapa zonasi taman nasional. Wilayah kerja sama ini mencakup sebagian zona pemanfaatan, zona rehabilitasi, dan zona rimba TNKS.
Pembagian ruang ini menuntut kehati-hatian ekstra dalam implementasi di lapangan. Penggunaan zona rimba dan rehabilitasi untuk aktivitas wisata terbatas mengharuskan pemda mematuhi protokol lingkungan yang ketat guna mencegah fragmentasi habitat satwa liar di salah satu benteng pertahanan keanekaragaman hayati Sumatera tersebut.
Baca juga: Gunakan Dana Apresiasi Kemendagri, Pemkab Solsel Genjot Pelatihan Kerja untuk Tekan Pengangguran
Bupati Solok Selatan Khairunas menegaskan, pengembangan infrastruktur di sepanjang jalur ini dipastikan tidak akan mengubah bentang alam secara destruktif. Pemda berkomitmen penuh untuk tunduk pada prinsip-prinsip kepariwisataan hijau (green tourism).
"Pendakian Gunung Kerinci melalui Solok Selatan kami siapkan sebagai destinasi wisata alam yang berkelanjutan. Pembangunan sarana pendukung kelak sepenuhnya mengacu pada ketentuan teknis kehutanan agar fungsi utama kawasan sebagai penyangga kehidupan tidak terganggu," ujar Khairunas.
Di balik aspek kelestarian, ada asa besar yang digantungkan pada pundak sektor pariwisata ini. Solok Selatan selama ini terus berupaya mencari mesin pertumbuhan ekonomi baru di luar sektor pertanian konvensional dan perkebunan sawit atau karet yang fluktuatif.
Kehadiran jalur pendakian resmi ini diproyeksikan mampu menumbuhkan ekosistem ekonomi kerakyatan yang padat karya.
Khairunas menyebut, rantai pasok pariwisata ini dirancang untuk langsung menyentuh lapisan masyarakat terbawah di sekitar pintu rimba (basecamp).
Masyarakat setempat tidak hanya akan ditempatkan sebagai penonton. Mereka dipersiapkan untuk mengisi peran-peran kunci, mulai dari penyedia jasa pemandu wisata (guide), porter barang, pengelolaan penginapan rakyat (homestay), usaha kuliner, jasa transportasi lokal, hingga hilirisasi produk-produk UMKM khas Solok Selatan.
Pola pemberdayaan ini dinilai krusial. Jika masyarakat merasakan manfaat ekonomi langsung dari keberadaan hutan yang lestari, secara tidak langsung kesadaran mereka untuk menjaga kawasan TNKS dari pembalakan liar atau perburuan satwa akan meningkat dengan sendirinya.
Gunung Kerinci, yang menyandang status sebagai gunung api tertinggi di Asia Tenggara sekaligus bagian dari situs warisan dunia UNESCO (Tropical Rainforest Heritage of Sumatra), memiliki daya tarik magis bagi para petualang.
Statusnya sebagai salah satu dari tujuh puncak tertinggi di Indonesia (Seven Summits) selalu berhasil menarik minat pendaki domestik dan mancanegara.
Namun, tingginya minat kunjungan kerap kali berbanding lurus dengan ancaman kerusakan lingkungan. Masalah sampah plastik, vandalisme, hingga pembukaan jalur-jalur ilegal menjadi pekerjaan rumah menahun di kawasan gunung tinggi Indonesia.
Baca juga: Solok Selatan Kaji Desentralisasi Pengelolaan Sampah hingga Tingkat Kecamatan
Oleh karena itu, poin penting dalam PKS yang berlaku selama empat tahun ini adalah penekanan pada aspek pengawasan, peningkatan jalur pendakian yang ramah lingkungan, serta edukasi pengunjung. Pembatasan kuota pendaki (carrying capacity) harian menjadi instrumen penting yang harus diterapkan guna menjaga daya dukung lingkungan di jalur Sangir.
Pihak BBTNKS menekankan bahwa izin pemanfaatan ini dibatasi pada koridor wisata terbatas. Segala bentuk pembangunan fisik di zona pemanfaatan wajib menggunakan material ramah lingkungan yang seminimal mungkin menggunakan semen masif, demi menjaga estetika alami dan resapan air hutan hujan tropis.
Meski kesepakatan di atas kertas telah dicapai, tantangan sesungguhnya baru saja dimulai bagi Pemerintah Kabupaten Solok Selatan. Infrastruktur penunjang dari pusat kabupaten menuju titik awal pendakian masih memerlukan pembenahan yang signifikan.
Kesiapan mental dan kapasitas masyarakat lokal untuk menerima wisatawan asing juga memerlukan pendampingan berkelanjutan.
Pelatihan sertifikasi pemandu wisata gunung berstandar nasional dan manajemen pengelolaan homestay berbasis komunitas menjadi agenda mendesak yang harus diselesaikan pemda dalam waktu dekat.
Baca juga: Sekolah Rakyat Solok Selatan Segera Dibangun, Pemkab Targetkan Putus Rantai Kemiskinan
Tanpa kesiapan kapasitas lokal, kue ekonomi pariwisata ini dikhawatirkan justru akan dinikmati oleh operator wisata dari luar daerah.
Melalui komitmen bersama ini, Solok Selatan sedang menguji sebuah formula penting: bagaimana sebuah daerah dapat meningkatkan kesejahteraan warganya tanpa harus mengorbankan kelestarian bentang alam yang menjadi paru-paru dunia.
Keberhasilan jalur pendakian via Solok Selatan dalam empat tahun ke depan akan menjadi pembuktian apakah pariwisata ekologis di Sumatera Barat mampu berjalan selaras dengan kaidah konservasi ketat TNKS.(*)
