BANGKAPOS.COM - Pemerintah secara resmi memastikan seleksi CPNS 2026 akan dibuka dalam waktu dekat melalui persiapan yang kini mulai memasuki tahap pematangan.
Pengumuman resmi mengenai kepastian rekrutmen ini bakal segera disampaikan langsung kepada publik begitu seluruh tahapan persiapan selesai.
Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Zudan Arif Fakrulloh mengungkapkan bahwa pihak otoritas tengah mengintensifkan rencana seleksi calon pegawai negeri sipil tersebut.
Saat ini fokus utama terletak pada pemetaan kebutuhan aparatur sipil negara (ASN) di lingkup kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah.
Langkah ini diambil guna menjamin bahwa rekrutmen yang dibuka nantinya benar-benar selaras dengan keperluan riil di setiap instansi pelayanan publik.
Selain menghitung kebutuhan CPNS, pemerintah juga masih melakukan evaluasi terhadap kebutuhan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang hingga kini masih terus dipenuhi di berbagai daerah.
Menurut Kepala BKN, pembahasan mendalam terus dilakukan bersama sejumlah kementerian terkait agar jumlah formasi yang dibuka nantinya benar-benar sesuai dengan kebutuhan nasional.
Zudan menuturkan, persiapan rekrutmen ini dilakukan melalui koordinasi mengenai formasi dan kebutuhan riil ASN bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah.
"Kami saat ini sedang mematangkan koordinasi untuk seleksi CPNS. Saya, Bu Menpan, Pak Menteri Keuangan terus mematangkan bersama pemerintah daerah dan kementerian lembaga. Ini kebutuhannya berapa sedang kita hitung fix-nya," kata Zudan, saat ditemui di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Senin (13/7/2026) dikutip via Kompas.com.
Menurutnya, proses tersebut membutuhkan waktu karena pemerintah ingin memastikan jumlah formasi yang dibuka benar-benar berdasarkan kebutuhan setiap instansi.
Di tengah pembahasan seleksi CPNS, pemerintah juga masih fokus menyelesaikan sejumlah proses rekrutmen ASN yang telah berjalan.
Salah satunya adalah rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan tenaga pendidik di Sekolah Rakyat.
Program tersebut menjadi salah satu prioritas pemerintah dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan.
Zudan menuturkan, untuk saat ini pemerintah sedang menjalankan rekrutmen PPPK untuk mengisi kebutuhan guru pada Sekolah Rakyat.
Selain PPPK, pemerintah juga masih menyelesaikan proses penerimaan sekolah kedinasan pada tahun 2026.
Seleksi tersebut meliputi sejumlah institusi pendidikan kedinasan yang berada di bawah berbagai kementerian dan lembaga.
Di antaranya Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Politeknik Keuangan Negara STAN (PKN STAN), sekolah statistik, hingga sekolah intelijen.
"Sedang berjalan, rekrutmen untuk sekolah rakyat, untuk P3K sedang berjalan. Bulan ini kita sedang akan menyelesaikan untuk seleksi sekolah kedinasan. Seperti untuk IPDN, STAN, sekolah statistik, intelijen," tutur dia.
Pemerintah menargetkan seluruh proses seleksi sekolah kedinasan dapat diselesaikan sesuai jadwal sebelum memasuki tahapan rekrutmen berikutnya.
Meski pembahasan mengenai seleksi CPNS 2026 terus berlangsung, pemerintah belum menetapkan jumlah formasi maupun jadwal resmi pendaftaran.
Zudan menjelaskan, hasil pembahasan tersebut nantinya akan diumumkan langsung oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Rini Widyantini.
"Ini sedang kita matangkan dengan Ibu Menpan, nanti beliau yang akan mengumumkan. Yang lain terus kita koordinasikan agar segera bisa kita melaksanakan," ujar dia.
Dengan demikian, masyarakat diimbau menunggu informasi resmi dari pemerintah dan tidak mudah mempercayai informasi yang belum dapat dipastikan kebenarannya.
Menurut Zudan, penentuan formasi CPNS tidak dapat dilakukan secara terburu-buru.
Pemerintah harus lebih dahulu menghitung jumlah kebutuhan ASN secara menyeluruh, baik untuk CPNS maupun PPPK.
Perhitungan tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan jumlah ASN yang telah ada saat ini serta kebutuhan pelayanan di berbagai instansi.
"Jadi, kita itu sedang menghitung masih perlu P3K berapa, masih perlu CPNS berapa. Ini kita hitung secara matang. Karena ASN kita sekarang sudah 6,7 juta," kata dia.
Baca juga: Bagi Warga Babel Bersiap, Pemkab Basel Usul 70 Formasi CPNS, Prioritas Guru dan Dokter
Hasil perhitungan tersebut nantinya akan menjadi dasar dalam menentukan jumlah formasi yang dibuka pada seleksi CPNS 2026.
Pemerintah juga akan melakukan pemetaan terhadap jabatan-jabatan yang masih membutuhkan pegawai berstatus PNS.
Setiap kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah akan mengusulkan kebutuhan pegawai sesuai kondisi di masing-masing instansi.
Dengan pemetaan tersebut, pemerintah berharap distribusi ASN menjadi lebih merata dan sesuai kebutuhan pelayanan masyarakat.
Dalam kesempatan yang sama, Zudan juga meminta pemerintah daerah yang belum menyelesaikan proses pengangkatan tenaga non-ASN menjadi PPPK agar segera menuntaskannya.
Langkah tersebut dinilai penting untuk memberikan kepastian status kepegawaian bagi para tenaga non-ASN yang telah mengikuti proses seleksi.
"Ini dipetakan jabatan-jabatan tertentu yang masih perlu PNS berapa. Kemudian P3K yang belum selesai. Ini juga saya minta para kepala daerah yang belum mengangkat P3Knya, itu segera diselesaikan," ujar dia.
Menurut pemerintah, penyelesaian pengangkatan PPPK akan menjadi salah satu dasar dalam menentukan kebutuhan formasi CPNS ke depan.
Dengan demikian, proses rekrutmen ASN dapat berlangsung lebih terencana, efisien, dan sesuai kebutuhan riil di setiap instansi pemerintah. (Serambi News/ Kompas.com/Bangkapos.com)
