SURYA.CO.ID, SURABAYA – Pemerintah Provinsi Jawa Timur saat ini tengah mempercepat proses pencairan dana Bantuan Politik bernilai fantastis mencapai Rp165 miliar bersumber dari APBD 2026 yang diperuntukkan bagi sepuluh partai politik pemilik kursi parlemen.
Langkah pencairan stimulus keuangan negara itu bergulir setelah mayoritas pengurus partai kedapatan gerak cepat mengajukan proposal sesuai regulasi.
Alokasi anggaran tahun ini dipastikan melonjak tajam menyusul adanya kenaikan nominal hak penerimaan perolehan suara parpol.
Baca juga: Pemprov Jatim Bagikan 42 Ribu Seragam Gratis untuk Siswa Berstatus Afirmasi
Kenaikan nilai bantuan itu otomatis membuat pundi-pundi keuangan sejumlah partai politik pemenang pemilu di tingkat provinsi melonjak sangat drastis.
Dari penjelasan sebelumnya, untuk tahun ini, Dana Banpol di Jawa Timur dipastikan naik, dari sebelumnya Rp 5.000 menjadi Rp 7.500 per suara.
Praktis, PKB sebagai jawara Pemilu 2024 di Jatim dengan torehan 4.517.228 suara dipastikan akan mendapat jatah pembagian dana paling besar.
Praktis, Banpol yang akan diterima oleh PKB adalah Rp 33,879,210,000 atau Rp 33,88 Miliar.
"Untuk tahun ini Banpol sudah proses pencairan, hampir 70 persen partai sedang mencairkan," kata Sekdaprov Jatim Adhy Karyono, Selasa (14/7/2026).
Dari salinan rencana anggaran yang diterima sebelumnya, pada tahun 2026 ini terdapat total dana Banpol yang disiapkan dan bersumber dari APBD Jawa Timur berkisar Rp165.042.547.500.
Jumlah ini dialokasikan bagi 10 partai politik pemilik kursi di DPRD Jatim.
Tentu tak hanya PKB, total ada 10 partai politik penerima Banpol di Jawa Timur.
Dikutip dalam sejumlah regulasi, pencairan Banpol memang harus diawali dari proposal pengajuan dari Parpol.
Adhy Karyono memastikan bahwa mayoritas Parpol di tingkat provinsi Jawa Timur telah memproses pengajuan.
Baca juga: Progres 20 Persen, Sekdaprov Jatim : Jangan Tolak Pendataan Petugas Sensus Ekonomi
Meski dana segar itu segera mengalir ke rekening masing-masing pengurus, Pemprov Jatim memberikan catatan kritis terkait pemanfaatannya.
Pemerintah berharap parpol tidak sekadar menghabiskan anggaran untuk operasional semata, melainkan fokus membangun moralitas dan akuntabilitas internal.
"Itu persoalan internal partai mana yang cepat mencairkan mana yang tidak, tapi prinsipnya kami tetap mengalokasikan dukungan untuk partai politik tetap berjalan," jelas Adhy.
Melalui dana itu, partai diwajibkan memberikan pendidikan politik bermutu bagi para kader demi menekan potensi praktik korupsi.
"Saya kira yang perlu dilakukan adalah bagaimana integritas itu, dengan semua pihak, disamping sistem yang betul-betul akuntabel dan tidak memungkinkan orang bisa berbuat yang lain. Saya kira integritas paling utama," ungkap Adhy.
