TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR — Hasil Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2026/2027 menjadi alarm bagi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali segera membenahi ketimpangan jumlah peserta didik.

Sejumlah sekolah minim siswa baru baru hampir merata di Kabupaten yang ada di Bali. Di antaranya di Kabupaten Jembrana, Karangasem, dan Klungkung ada satu Sekolah Dasar Negeri (SDN) bahkan nihil siswa baru. 

Di SD Negeri 6 Bhuana Giri, di Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem misalnya tak ada murid baru yang mengikuti MPLS. Yang tersisa hanyalah 4 siswa yang masih bertahan belajar di sekolah tersebut.

Baca juga: Diikuti 428 Siswa Baru, MPLS Ramah Anak SMAN 4 Denpasar Resmi Dimulai Selama 5 Hari

Tahun ajaran 2026/2027 menjadi tahun keempat berturut-turut bagi SDN 6 Bhuana Giri tanpa satu pun siswa baru.

Kondisi serupa juga terjadi di SD Negeri 2 Tanglad, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung. Sekolah ini kembali menghadapi krisis peserta didik.

Pada penerimaan siswa baru TA 2026/2027, sekolah tersebut tidak memperoleh satu pun siswa di kelas I. 

Ada juga SDN yang hanya mendapatkan 2 siswa baru. Satu di antaranya SDN 5 Pohsanten, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana. Begitu juga di SD Negeri 3 Bukit, Desa Bukit, Kecamatan/Kabupaten Karangasem. Di ruang kelas 1 sekolah itu, hanya ada dua siswa baru yang mengikuti MPLS.

Baca juga: Kak Seto Dorong Kurikulum Ramah Anak Di Bali, Tegaskan Sekolah Harus Menyesuaikan Kebutuhan Siswa

Sejumlah sekolah yang sepi peminat bakal dievaluasi.

Langkah konkret, opsi regrouping (penggabungan sekolah) hingga penambahan Ruang Kelas Baru (RKB) mulai dimatangkan demi efektivitas proses belajar-mengajar.

Wakil Gubernur (Wagub) Bali, Nyoman Giri Prasta mengungkapkan, pihaknya telah berkoordinasi intensif dengan Dinas Pendidikan (Disdik) untuk memetakan sekolah yang kekurangan siswa tersebut.

Ia menilai, pengalihan siswa ke sekolah lain dalam satu wilayah yang sama menjadi solusi logis agar kuota rombongan belajar (rombel) dapat terpenuhi sesuai standar Data Pokok Pendidikan (Dapodik).

“Jadi berbicara tentang ada sekolah yang mendapatkan siswa yang sedikit, kami sudah melaksanakan koordinasi. Karena memang di areal wilayah desa itu ada sekolah yang lain. Sehingga di sekolah lain ini bisa terakomodir sesuai dengan jumlah per kelas, berkenaan dengan Dapodiknya,” ujar Giri Prasta saat diwawancarai di Kantor DPRD Bali, Selasa (14/7/2026).

Langkah evaluasi ini dinilai mendesak lantaran adanya temuan anomali pada jenjang kelas di beberapa sekolah. Di antaranya ada kekosongan siswa pada angkatan tertentu secara selang-seling.

“Di Bali ini kelas 1-nya ada, kelas 2-nya enggak ada. Kelas 3-nya ada, kelas 4-nya enggak ada. Maka evaluasi yang kita lakukan ke depan kaitannya dengan kemungkinannya besar kita akan melaksanakan salah satunya adalah regrouping,” jelas Giri Prasta. 

Melalui skema regrouping, aset atau bangunan sekolah yang tidak lagi digunakan akan dialihfungsikan untuk pemenuhan fasilitas umum lainnya. Sebaliknya, sekolah yang menerima penggabungan siswa akan diperkuat secara infrastruktur. 

“Kita akan memfungsikan sekolah itu menjadi fasilitas umum yang lain, sehingga sekolah yang sudah ada yang lain ini kita perkuat lagi bahkan kita akan bangunkan untuk RKB-nya, ruang kelas barunya," tambahnya.

Giri Prasta menegaskan kebijakan penggabungan ini sama sekali tidak akan mengancam posisi para tenaga pendidik. Pasalnya, Bali saat ini masih menghadapi kendala kekurangan guru, sehingga retribusi atau pemindahan tugas guru diyakini berjalan aman.

“Kalau berbicara masalah tenaga guru, kalau di Provinsi Bali ini kita masih kurang. Maka kita di Bali ini juga ada dengan tenaga BOS. Untuk penempatan, apalagi nanti guru adalah PNS, itu bisa untuk ditempatkan di mana saja,” terangnya.

Pemerintah daerah juga tengah mengkaji pemberian stimulus tambahan bagi guru yang bersedia mengabdi di wilayah-wilayah pelosok guna menjaga kualitas pengajaran yang merata.

“Saya kira bagaimana harus kita memberikan tambahan insentif karena guru itu harus mendapatkan tunjangan yang layak. Misalkan dengan tempat-tempat yang terpencil seperti itu,” tuturnya.

Saat dipastikan kembali mengenai nasib kepastian seluruh tenaga pendidik pasca-kebijakan ini bergulir, Giri Prasta memberikan jawaban optimistis. “Sudah pasti. Sudah pasti,” tegasnya.

SD Berprestasi

Prestasi yang ditorehkan siswa ternyata juga belum mampu mendongkrak minat masyarakat untuk menyekolahkan anaknya di SD Negeri 1 Semarapura Kelod Kangin, Kecamatan Klungkung.

Hingga penutupan SPMB TA 2026/2027 kemarin baru menerima 6 siswa baru.
Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Klungkung, Ketut Sujana tidak menampik, sekolah itu setiap tahunnya memang minim mendapatkan siswa. Terlebih jaraknya tidak terlalau jauh dengan SD 2 Semarapura Kelod Kangin.

Menurut Sujana, secara fisik bangunan SDN 1 Semarapura Kelod Kangin bangunannya masih bagus. Juga ada TK di sekolah itu. Bahkan sekolah ini selama beberapa tahun terakhir dikenal sebagai SD yang konsisten mencetak prestasi, terutama di bidang olahraga.  

Kepala SD Negeri 1 Semarapura Kelod Kangin, Ni Nyoman Suardani mengungkapkan,  jumlah pendaftar tahun ini mengalami penurunan cukup tajam dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Berbagai upaya telah dilakukan pihak sekolah untuk menarik minat masyarakat, mulai dari sosialisasi program unggulan hingga mendatangi langsung calon orang tua murid.

“Saya sampai jemput bola mendatangi dan menanyakan langsung kepada orang tua. Mudah-mudahan masih ada tambahan pendaftar sebelum penutupan,” ujar Suardani, Kamis (2/7) lalu.

Menghadapi kondisi tersebut, Suardani mengaku telah berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Klungkung. Ia berharap proses belajar mengajar tetap dapat berlangsung meski jumlah siswa baru sangat minim.

Selain itu, ia berharap sekolah yang dipimpinnya tidak masuk dalam kebijakan regrouping atau penggabungan sekolah.

“Harapan saya sekolah ini tetap bisa berjalan. Guru-gurunya sudah lengkap dan sarana prasarananya juga sudah tersedia,” harapnya. 

Disdik Singgung Anggapan Sekolah Favorit

Pelaksanaan SPMB Tahun Ajaran 2026/2027 di Kabupaten Bangli menyisakan pekerjaan rumah bagi Dinas Pendidikan (Disdik). Di tengah kenaikan jumlah siswa baru jenjang SD menjadi 3.334 orang, masih ada 7 Sekolah Dasar Negeri (SDN) yang hanya memperoleh 3 hingga 6 peserta didik baru.

Data Dinas Pendidikan Kabupaten Bangli mencatat, SDN 1 Sukawana hanya menerima 3 siswa, SDN 7 Jehem dan SDN 5 Batur masing-masing 4 siswa. SDN 4 Kayubihi, SDN 4 Tembuku, dan SDN 3 Sukawana masing-masing 5 siswa, sedangkan SDN 3 Cempaga menerima 6 siswa.

Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Bangli, I Komang Pariartha mengatakan, kondisi tersebut dipengaruhi banyaknya SD dalam satu wilayah sehingga calon siswa terkonsentrasi di sekolah-sekolah tertentu. Untuk mengatasi ketimpangan itu, Disdik telah melakukan penyesuaian jumlah rombongan belajar (rombel). 

Salah satunya di SD Negeri 5 Bangli yang sebelumnya mendapatkan dua rombel, kini hanya satu rombel sehingga sekolah-sekolah di sekitarnya dapat memperoleh lebih banyak peserta didik. “Seperti di Kota Bangli, SD 5 yang dulunya menerima dua kelas, sekarang hanya menerima satu kelas.

Dengan demikian SD yang dulunya kekurangan siswa di dekat SD 5 sekarang sudah mendapatkan 28 siswa,” ujar Pariartha, Selasa (14/7).

Disdik juga memberikan relaksasi bagi sekolah yang menerima siswa melebihi batas maksimal 28 siswa per kelas dengan mempertimbangkan kedekatan domisili. “Kemarin beberapa sekolah ada penerimaan melebihi 28 orang per kelas. Kami lakukan relaksasi karena kedekatan sekolah,” katanya.

Dalam proses seleksi, Disdik juga memprioritaskan calon peserta didik yang memenuhi syarat usia.

“Kami utamakan anak-anak yang memenuhi syarat. Misalnya umurnya belum enam tahun, kami sarankan masuk tahun depan. Yang kami prioritaskan adalah yang sudah berusia enam tahun,” jelasnya.

Untuk SPMB tahun depan, Disdik Bangli akan memperkuat sosialisasi kepada masyarakat agar tidak terjadi penumpukan pendaftar di sekolah tertentu. “Yang paling penting adalah orang tua siswa, karena masih saja ada anggapan sekolah favorit dan tidak favorit. Padahal dengan Kurikulum Merdeka semua sekolah itu sama, bergantung kemampuan anaknya,” tegas Pariartha.

Ia menambahkan, hasil Tes Kemampuan Akademik (TKA) membuktikan prestasi tidak hanya diraih sekolah yang selama ini dianggap favorit. “Buktinya kemarin TKA tidak didominasi oleh sekolah yang dianggap favorit. Sekolah pinggiran juga banyak yang hasilnya baik,” ujarnya.

Pada SPMB tahun ini, jumlah peserta didik baru jenjang SD mencapai 3.334 siswa, naik dibanding tahun lalu yang sebanyak 3.304 siswa. Jenjang SMP menerima 3.534 siswa, turun dari 3.642 siswa pada tahun sebelumnya. Adapun rincian penerimaan SMP terdiri atas jalur afirmasi 124 siswa, mutasi 22 siswa, prestasi 484 siswa, dan domisili 2.904 siswa. 

Penumpukan Calon Siswa di Sekolah Tertentu

Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Bali, I Nyoman Suwirta, menyoroti adanya penumpukan calon siswa di sekolah-sekolah tertentu. Sedangkan sekolah lain justru menyisakan ruang kosong yang cukup besar. Ia meminta masyarakat untuk lebih fleksibel dalam memilih sekolah.

“Harapan kami Dinas Pendidikan bisa menyelesaikan dengan tuntas anak-anak kita yang belum dapat sekolah termasuk anak-anak kita yang mungkin menginginkan di tempat-tempat yang sudah penuh. Saya berharap juga orang tua atau siswa bisa menerima, tidak harus berdesak-desakan di tempat yang sudah penuh,” ungkap Suwirta.

Untuk mengurai masalah klasik tahunan ini, Komisi IV berkomitmen melakukan pemantauan langsung ke sekolah sepi peminat untuk membedah akar persoalannya, baik dari sisi mutu SDM maupun fasilitas fisik.

“Perjalanan kami berikutnya setelah ini kami justru akan berkunjung bukan sekolah yang kelebihan murid, tapi kami akan berkunjung ke sekolah-sekolah yang tidak dapat murid. Apakah memperbaiki sumber daya manusia, apakah memperbaiki infrastrukturnya? Tentu ini masih kita berproses,” paparnya.

Suwirta mengusulkan strategi berani berupa rotasi para kepala sekolah berprestasi ke sekolah yang sepi peminat.

“Ini kita harus berani mencoba bahwa sekolah-sekolah yang favorit, kepala sekolahnya mungkin dipindahkan aja ke sekolah-sekolah yang tidak favorit atau belum dapat murid. Guru atau kepala sekolah yang hebat itu kalau mampu membuat sekolah yang tidak favorit jadi favorit. Itu baru hebat Namanya,” kata Suwirta.

Penggabungan tingkat SD di kabupaten/kota disarankan tetap hati-hati dengan melihat dinamika demografi lokal. 

“Di satu sisi memang ada sekolah yang memang harus segera di-regrouping. Tentunya saya berharap di masing-masing kabupaten kota, bupati, wali kota, Dinas Pendidikan saya yakin sudah dilakukan pemetaan untuk segera memetakan agar sekolah-sekolah yang belum dapat siswa ini mau diapakan,” tambahnya.

Khusus jenjang SMA di bawah wewenang provinsi, ada usulan reposisi kelembagaan agar lebih memikat minat pasar.

“Saya kemarin sudah melontarkan satu ide yaitu sekolah SMA Plus atau dijadikan SMK. Karena anak-anak sekarang lebih cenderung ke pariwisata. Maka pemerintah dalam hal ini Dinas Pendidikan harus mengevaluasi dan melakukan pemetaan di masing-masing kabupaten kota,” pungkasnya. (*)