TRIBUN-TIMUR.COM, PINRANG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pinrang, Sulawesi Selatan (Sulsel), melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), menetapkan status siaga darurat bencana hidrometeorologi kering untuk mengantisipasi dampak musim kemarau.

Status siaga darurat tersebut telah diberlakukan sejak 1 Mei 2026 dan dijadwalkan berakhir pada 29 Juli 2026.

Namun, BPBD Pinrang berencana memperpanjang masa berlaku status tersebut mengingat potensi kekeringan dan kebakaran lahan masih tinggi.

Kepala Pelaksana BPBD Pinrang, Rhommy Manule, mengatakan penetapan status siaga darurat menjadi dasar hukum bagi seluruh personel untuk bergerak cepat menangani potensi bencana.

"Kami sudah mengeluarkan status siaga darurat hidrometeorologi kering sejak awal Mei," kata Rhommy kepada Tribun-Timur.com, Rabu (15/7/2026).

Menurut Rhommy, status siaga darurat diberlakukan untuk seluruh wilayah Kabupaten Pinrang. Meski demikian, sejumlah kecamatan menjadi prioritas pengawasan karena memiliki tingkat kerawanan lebih tinggi.

Kecamatan Lembang dan Batulappa menjadi wilayah yang paling diwaspadai.

Selain itu, kawasan Malimpung yang berbatasan dengan Kabupaten Enrekang serta wilayah perbatasan Kecamatan Suppa dengan Kota Parepare juga masuk dalam pemetaan daerah rawan kebakaran.

"Daerah perbatasan tersebut memiliki lahan-lahan luas yang sangat rawan terbakar," ujarnya.

BPBD Pinrang saat ini memfokuskan kesiapsiagaan pada potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Sementara penanganan kebakaran rumah tetap menjadi bagian dari pelayanan kedaruratan.

Berdasarkan informasi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), bencana hidrometeorologi kering merupakan bencana yang terjadi akibat minimnya curah hujan dalam waktu lama sehingga memicu kekeringan.

Fenomena ini umumnya dipengaruhi perubahan iklim global maupun anomali cuaca yang menyebabkan defisit curah hujan di suatu wilayah.

Kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau juga diperkuat oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkar) Pinrang.

Kepala Bidang Damkar dan Penyelamatan Pinrang, Dirna, mengatakan seluruh personel disiagakan selama 24 jam untuk mengantisipasi meningkatnya kejadian kebakaran.

"Kami tetap melakukan standby satu kali 24 jam dengan personel yang ada," katanya.

Selain personel, Damkar juga memastikan seluruh armada operasional dalam kondisi siap digunakan.

"Kami tetap mengedepankan dan memperhatikan armada-armada yang siap. Kondisi BBM harus penuh, air tersedia, pokoknya personel dan armada selalu dalam keadaan siaga," ujarnya.

Memasuki pertengahan Juli, Damkar mencatat kasus kebakaran lahan mulai meningkat.

Desa Watang Pulu, Kecamatan Suppa, menjadi salah satu wilayah yang paling sering mengalami kebakaran.

"Desa Watang Pulu sudah beberapa kali terjadi kebakaran lahan," ungkap Dirna.

Menurutnya, sebagian besar kebakaran dipicu aktivitas warga yang membuka atau membersihkan lahan dengan cara membakar tanpa pengawasan.

"Masyarakat sengaja membakar lahan tanpa pengawasan sehingga api membesar," katanya.

Selain Desa Watang Pulu, Kelurahan Tellumpanua di Kecamatan Suppa juga menjadi daerah yang kerap terjadi kebakaran lahan.

Untuk mengantisipasi kejadian serupa, Damkar meningkatkan koordinasi dengan pemerintah desa agar terus mengimbau masyarakat tidak membakar lahan selama musim kemarau.

"Alhamdulillah, kepala desa selalu mengimbau warganya agar tidak melakukan pembakaran lahan," ujar Dirna.

Saat ini, pos-pos Damkar di Kecamatan Mattiro Bulu, Duampanua, dan wilayah Kota Pinrang dipastikan dalam kondisi siaga.

"Personel dan armada di Mattiro Bulu, Duampanua, maupun di kota semuanya sudah siap," tutupnya.

Laporan wartawan Tribun-Timur.com/Moh Faizal Lupphy S.