Laporan Wartawan Serambi Indonesia, Indra Wijaya | Banda Aceh
SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH – Kepala Pos Wilayah (Kaposwil) Satuan Tugas Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Aceh, Safrizal ZA, meminta seluruh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) kabupaten/kota di Aceh mempercepat penyaluran dana stimulan rumah dan pembangunan hunian tetap (Huntap) bagi masyarakat terdampak bencana.
Permintaan tersebut disampaikan mengingat masa transisi darurat menuju pemulihan pascabencana di Aceh akan berakhir pada 30 Juli 2026.
"Saya minta seluruh jajaran BPBD segera mengakselerasi penyerapan dana stimulan dan mempercepat progres pembangunan Huntap. Hindari penundaan lagi, serta lakukan jemput bola agar hak masyarakat dapat terpenuhi tepat waktu," kata Safrizal ZA, Rabu (15/7/2026).
Baca juga: Aceh Tamiang Kembali Buka Pendataan Penerima Bantuan Stimulan untuk SK 5 dan SK 6
Safrizal menegaskan percepatan tersebut penting agar proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana dapat diselesaikan sesuai target, sehingga masyarakat segera memperoleh kembali tempat tinggal yang layak.
Berdasarkan data Satgas PRR per 14 Juli 2026, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah menyalurkan bantuan stimulan kepada BPBD di Aceh senilai Rp653,7 miliar. Dari jumlah itu, Rp570,03 miliar telah ditransfer ke rekening masyarakat.
Sementara itu, realisasi belanja dana stimulan di seluruh Aceh baru mencapai Rp240.576.246.500.
Dari seluruh kabupaten/kota, Aceh Tamiang mencatat realisasi belanja tertinggi dengan nilai Rp140,9 miliar. Sebaliknya, Gayo Lues menjadi daerah dengan realisasi terendah sehingga mendapat perhatian khusus dari Satgas PRR untuk mempercepat penyerapan anggaran.
Selain penyaluran dana stimulan, pembangunan hunian tetap bagi korban yang rumahnya mengalami rusak berat juga terus dikebut. Pemerintah menargetkan pembangunan 12.671 unit Huntap di Aceh.
Hingga pertengahan Juli 2026, sebanyak 398 unit Huntap masih dalam tahap pembangunan, sedangkan 85 unit telah selesai dibangun.
Safrizal berharap seluruh BPBD kabupaten/kota dapat mengoptimalkan koordinasi dengan seluruh pihak terkait agar penyaluran bantuan dan pembangunan Huntap tidak mengalami keterlambatan.
"Percepatan ini menjadi sangat penting agar masyarakat terdampak segera mendapatkan haknya dan dapat menempati rumah yang layak sebelum masa transisi pemulihan berakhir," pungkasnya.
