TRIBUNJAMBI.COM - Mantan Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri Susno Duadji melontarkan kritik terhadap polemik yang menyeret nama Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo terkait pengangkatan Aisyah Zakiyyah sebagai Komisaris PT PP (Persero) Tbk.

Aisyah menjadi sorotan publik karena memiliki hubungan keluarga dengan Dody Hanggodo. Isu tersebut kembali ramai diperbincangkan setelah Susno mengunggah komentarnya melalui akun X pribadinya, Minggu (12/7/2026).

Dalam unggahannya, Susno membagikan foto Dody Hanggodo bersama Aisyah Zakiyyah disertai narasi yang menyinggung pengangkatan komisaris di tengah polemik lain yang sempat mengaitkan Menteri PU dengan isu penggunaan anggaran negara untuk perjalanan keluarga ke Amerika Serikat.

"Menteri model begini mesti sudah harus ditendang jauh dari kabinet, ngotori negeri konoha rusak negara," tulis Susno.

Unggahan tersebut memicu beragam respons dari warganet dan kembali mengangkat isu dugaan nepotisme dalam pengisian jabatan di lingkungan badan usaha milik negara (BUMN).

Baca juga: Profil Kuntadi yang Diusulkan Jadi Jampidsus Gantikan Febrie, Pernah Usut Kasus Besar

Baca juga: Bansos BLT Dana Desa Rp300 Ribu, Buruan Cek Syarat dan Cara Ceknya

Pengangkatan Komisaris Dilakukan Melalui RUPS

Di tengah polemik yang berkembang, narasi bahwa Menteri PU secara langsung mengangkat keponakannya sebagai komisaris tidak sepenuhnya tepat.

Berdasarkan mekanisme tata kelola perusahaan, penetapan komisaris PT PP dilakukan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang melibatkan pemegang saham, termasuk Kementerian BUMN, sesuai ketentuan yang berlaku.

Aisyah Zakiyyah sendiri resmi menjabat sebagai Komisaris PT PP sejak 19 Mei 2026.

Sebelum menduduki posisi tersebut, ia diketahui menjabat sebagai Tenaga Ahli Bidang Komunikasi sekaligus Juru Bicara Menteri Pekerjaan Umum.

Hubungan keluarga dengan Dody Hanggodo kemudian menjadi perhatian publik dan memunculkan berbagai perdebatan di media sosial.

Sorotan terhadap pengangkatan tersebut juga muncul di tengah polemik lain yang sebelumnya melibatkan Menteri PU terkait kabar rencana perjalanan istri dan anaknya ke Amerika Serikat menggunakan APBN. Informasi tersebut telah dibantah oleh Kementerian Pekerjaan Umum.

Profil Aisyah Zakiyyah

Berdasarkan informasi resmi perusahaan, Aisyah Zakiyyah lahir di Jakarta pada 30 Desember 1993 dan diangkat sebagai Komisaris PT PP (Persero) Tbk melalui RUPS pada 19 Mei 2026.

Dalam profil perusahaan disebutkan bahwa Aisyah tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Dewan Komisaris, Direksi, maupun pemegang saham PT PP, sebagaimana ketentuan tata kelola perusahaan terbuka.

Latar Belakang Pendidikan

Aisyah menempuh pendidikan tinggi di luar negeri.

Ia memperoleh gelar Sarjana (Bachelor's Degree) bidang Applied Chemistry and Biochemistry dari Gunma University, Jepang, pada 2015.

Selanjutnya, ia meraih gelar Magister (Master's Degree) bidang International Communication dari Macquarie University, Sydney, Australia, pada 2018.

Perjalanan Karier

Sebelum menjadi Komisaris PT PP, Aisyah memiliki pengalaman di sektor swasta maupun pemerintahan.

Beberapa posisi yang pernah diembannya antara lain:

2021: E-commerce and Marketing Manager di Lingble Ltd., Singapura.

2023–2024: Sales Division Team Leader PT Toyota Tsusho Systems Indonesia.

2025–2026: Tenaga Ahli Bidang Komunikasi sekaligus Juru Bicara Menteri Pekerjaan Umum.

2026: Diangkat sebagai Komisaris PT PP (Persero) Tbk.

Hubungan Keluarga Jadi Sorotan

Meski memiliki latar belakang pendidikan dan pengalaman profesional, pengangkatan Aisyah tetap menuai perhatian karena ia merupakan keponakan Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo.

Hingga kini belum ada pernyataan resmi yang menyebut hubungan keluarga tersebut memengaruhi proses penunjukannya sebagai komisaris.

Sementara itu, PT PP dalam profil resminya di Bursa Efek Indonesia tetap mencantumkan bahwa Aisyah tidak memiliki hubungan afiliasi dengan jajaran komisaris, direksi, maupun pemegang saham perseroan.

Polemik mengenai penunjukan Aisyah pun masih menjadi perbincangan publik, terutama di media sosial, seiring munculnya kritik maupun pembelaan terhadap mekanisme pengisian jabatan komisaris di perusahaan pelat merah.