TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG – Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Kota Semarang masih menghadapi sejumlah tantangan.
Hingga pertengahan Juli 2026, capaian pendataan baru menyentuh 38 persen, masih di bawah target 40 persen.
Salah satu kendala yang diungkap Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang adalah adanya petugas lapangan yang mengundurkan diri karena beban kerja di lapangan dinilai lebih berat dari perkiraan.
Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng Pramestuti, mengatakan waktu pelaksanaan sensus masih berlangsung hingga 31 Agustus 2026.
Meski demikian, percepatan pendataan tetap menjadi perhatian agar target yang telah ditetapkan dapat tercapai.
"(Sensus) Ini akan berakhir sampai dengan tanggal 31 Agustus. Masih ada banyak waktu, tetapi Kota Semarang harus mengejar ketertinggalan.
Karena targetnya belum mencapai 40 persen. Kita baru 38 persen," kata Agustina kepada Tribun Jateng, Selasa (14/7/2026).
Baca juga: Maling dari Mranggen Demak Cuma Butuh 15 Detik Curi Motor di Angkringan Papandayan Semarang
Menurut Agustina, proses pendataan di lapangan tidak hanya terkendala persepsi masyarakat yang mengaitkan sensus dengan pajak.
Petugas juga menghadapi hambatan saat memasuki sejumlah kawasan industri maupun perumahan.
Selain itu, sebagian petugas sensus memilih mengundurkan diri setelah merasakan langsung tantangan di lapangan.
"Kendala lainnya adalah memang ada petugas-petugas dari BPS itu ketika terjun ke masyarakat ternyata give up 'menyerah', mengundurkan diri, resign.
Merasa, 'Oh ini terlalu berat, tidak seperti yang dibayangkan', dan lain sebagainya.
Yang tadi kemudian disampaikan untuk ada proses penggantian petugas secara cepat di tanggal 18 Juli," terangnya.
Pemkot Semarang juga akan memperkuat koordinasi antara petugas sensus dengan pemerintah wilayah agar pelaksanaan pendataan berjalan lebih efektif.
"Nah ini akan dibantu oleh teman-teman di wilayah. Pak Camat tadi sudah, Bu Camat juga sudah saya sampaikan memang kendalanya ada beberapa kecamatan yang petugas koordinator camatnya belum koordinasi dengan Pak Camat atau Bu Camat. Nah ini akan dibuat lain," katanya.
Selain persoalan koordinasi, akses menuju beberapa lokasi juga menjadi tantangan tersendiri bagi petugas.
"Kemudian yang ketiga mereka kesulitan masuk ke kawasan-kawasan tertentu ya: kawasan industri dan kawasan perumahan elit," ucapnya.
Untuk mendorong percepatan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026, Pemerintah Kota Semarang menyiapkan skema penghargaan bagi kecamatan atau kelurahan yang mampu mencatatkan capaian pendataan terbaik.
"Bahkan tadi Pak Sekda mengatakan bahwa jika memang kita bisa membuat kala waktu misalnya di minggu pertama bulan Agustus yang paling tinggi dari capaian seluruh persentasen seluruh kelurahan ini yang paling tinggi akan mendapatkan hadiah tertentu dari Pemerintah Kota Semarang," ujarnya.
Penghargaan tersebut, lanjut Agustina, dapat berupa dukungan kegiatan maupun pengadaan sarana yang dibutuhkan di tingkat kelurahan atau kecamatan.
"Misalnya mereka akan dapat hadiah wayangan atau dapat hadiah untuk pembelian barang-barang support yang di kecamatan atau di kelurahan.
Tapi formulasinya itu baru mungkin diumumkan nanti hari Senin depan," kata Agustina.
Agustina juga mengajak masyarakat agar tidak ragu menerima petugas sensus dan memberikan data yang diperlukan.
Menurutnya, seluruh petugas telah mendapatkan pelatihan khusus serta memiliki kewajiban menjaga kerahasiaan data responden.
"Pada proses pelatihan saya hadir. Dan di situ diberikan sebuah pelatihan yang sangat lama 3 hari online, 3 hari offline.
Ada sebuah proses dedikasi, mereka menyimpan data hanya untuk kepentingan sensus," katanya.
Ia menjelaskan, seluruh data yang dikumpulkan langsung dimasukkan ke perangkat resmi milik Badan Pusat Statistik (BPS) dan tersimpan dalam sistem yang telah dilengkapi mekanisme pengamanan.
"Semua datanya dimasukkan dalam satu alat yang disiapkan oleh BPS dan setelah itu langsung terkoneksi.
Datanya akan langsung terkunci. Data akan bisa diubah jika mereka mendapatkan proses verifikasi ada ketidaktahuan salah ketik, salah apa bisa kemudian diubah. Kalau tidak, tidak bisa," klaimnya.
Agustina juga menegaskan bahwa pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 tidak berkaitan dengan kegiatan penagihan pajak.
Ia menjelaskan bahwa kegiatan yang dilakukan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) merupakan agenda berbeda yang telah berjalan sejak Mei 2026.
"Proses untuk pemutakhiran data pajak yang dilakukan oleh Bapenda itu dilakukan sejak bulan Mei.
Pemutakhiran data pajak itu untuk memutakhirkan data pembaharuan. Pembaharuan data bukan penagihan pajak," katanya.
Di akhir keterangannya, Agustina meminta seluruh jajaran pemerintah, termasuk camat, lurah, ketua RT, dan RW, ikut memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya Sensus Ekonomi 2026.
"Saya sudah sampaikan di proses rapat koordinasi, kita undang semua camat untuk menyampaikan kepada lurah, ketua RT, RW bahwa kita harus men-support proses sensus ini," imbuhnya. (idy)
