Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Calvin Louis Erari

TRIBUN-PAPUA.COM. NABIRE - Masalah Data Pokok Pendidikan (Dapodik) bagi siswa Sekolah Dasar (SD) di Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah masih menjadi tantangan serius hingga kini.

Para guru dan operator sekolah dilaporkan sering mengalami kendala administratif saat mencoba melakukan sinkronisasi data siswa ke sistem pusat.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire, Dina Pitjer mengungkapkan, akar dari permasalahan ini sebagian besar bersumber dari ketidakkonsistenan data keluarga siswa.

Baca juga: Zulkifli Hasan: Merauke Akan Jadi Pusat Mandiri Pangan dan Energi B50 untuk Papua

Menurut dia, dokumen kependudukan orang tua yang sering berubah-ubah menjadi penyebab utama terhambatnya validasi data anak di sekolah.

"Itulah penyebab hingga Dapodik sering jadi masalah," kata Dina Pitjer kepada awak media, termasuk Trubun-Papua.com, Rabu, (15/7/2026).

​Dia menjelaskan, ketidaksesuaian antara Kartu Keluarga (KK) dengan data riil yang diserahkan ke pihak sekolah sering kali membuat sistem menolak proses input.

Akibat data penunjang yang tidak sinkron, riwayat pendidikan anak di sistem pusat menjadi terganggu.

Baca juga: Polda Papua Awasi Ketat Antrean BBM di Jayapura, Dua Tersangka Penimbun Solar Ditahan

Guna mengatasi hambatan ini, Dina bilang pihaknya tidak tinggal diam namun menggencarkan kolaborasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) untuk memperbaiki dan menyelaraskan data yang bermasalah.

​Melalui sinergi lintas instansi ini, proses verifikasi data kependudukan siswa dapat berjalan lebih cepat tanpa membingungkan para guru di sekolah.

Dina berharap orang tua murid di Nabire untuk lebih peduli terhadap konsistensi data administrasi keluarga mereka dengan tidak lagi merubah-rubah data keluarga mereka tanpa koordinasi yang jelas, demi menjamin kelancaran masa depan sekolah anak-anak mereka.

​"Hal ini penting supaya tidak berdampak kepada administrasi setiap anak di kemudian hari," pungkasnya. (*)