SURYAMALANG.COM, KABUPATEN MALANG - Meski bukan dinas penghasil atau yang menangani proyek fisik, namun Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Malang, lihai menggali potensi pendapatan.

Itu bukan dengan cara mengotak-atik anggaran yang dikelolanya tiap tahun Rp 4,5 triliun, namun Kepala BKAD, Yetty Nurhayati, cukup kreatif membaca peluang.

Keuletan Yetty Nurhayati itu bisa membuat Bupati Malang, Muhammad Sanusi, mengacungi jempol karena kegiatan dari ide kreatifnya itu mampu mendapatkan anggaran tambahan berkisar Rp 7 miliar tahun 2026 ini.

Caranya, Yetty Nurhayati membuat kegiatan coaching clinic yang dilakukan di kantornya.

Pesertanya sekitar 71 ASN Pemkab Malang, mulai dari Kecamatan, Badan, Dinas, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, hingga perwakilan dari tiga Rumah Sakit Umum Daerah.

Para peserta selama ini bagian mengelola Barang Milik Daerah (BMD).

"Mereka harus bisa menyebutkan apa saja aset daerah yang dikelolanya."

"Itu harus terdata dengan baik, serta harus dibuktikan dengan dokumen resmi," ungkap Yetty kepada SURYAMALANG.COM, Rabu (15/7/2026).

Baca juga: Kepala Inspektorat Dijabat Plt, Fraksi Gerindra-NasDem Kabupaten Malang Minta Diisi Pejabat Senior

Makanya, menurut Yetty, kegiatan itu bukan sekadar melakukan bimbingan atau kepelatihan rutin untuk mereka yang mengelola aset itu.

Namun, mereka harus bisa akuntabel, transparan karena aset daerah yang dikelolanya itu bernilai ratusan miliar, mulai ribuan sepeda motor dinas, ratusan mobil dinas.

Belum lagi aset tak bergerak, seperti tanah. Itu ada sekitar 3.377 bidang.

"Mereka bukan cuma harus cakap mengelola aset daerah sebanyak itu, namun juga harus berkualitas."

"Sebab, jika tidak, malah aset itu jadi beban Pemkab," ungkap Yetty, yang jadi salah satu narasumber di acara coaching clinic.

Pada coaching clinic juga menghadirkan Yerry Siswanto ST, Analis Keuangan Pusat, sebagai narasumber.

Menurut Yetty, di acara coaching clinic, semua peserta juga terlibat aktif, bukan sekadar jadi pendengar. Mereka harus berdialog terutama terkait kendala dan masalahnya biar aset yang dikelolanya tak kian rusak.

Misalkan, jika mereka mengelola sepeda dinas, mobil dinas, itu harus dibuktikan dengan kepemilikan STNK, dan BPKB. STNK dan BPKB-nya itu tak boleh dalam kondisi mati karena ASN harus jadi contoh buat masyarakat.

Itu harus ditunjukkan di depan Yetty, termasuk aset tanah, juga tak boleh dalam status sengketa atau dikuasai orang lain.

Begitu sudah dilaporkan semua, menurut Yetty, baru diketahui mana aset yang bisa dipertahankan, mana yang jadi beban, sehingga tak boleh disimpan di gudang namun harus dilelang.

"Seperti kemarin itu (setelah acara coaching clinic), akhirnya kami ajukan untuk dilakukan lelang sepeda motor, mobil karena barang itu sudah rusak."

"Jika disimpan malah kian rusak dan jadi beban," ungkapnya.

Akhirnya, dari penyelamatan aset daerah seperti itu, menurut Yetty, itu bukan cuma meringankan beban perawatan namun juga menghasilkan pendapatan.

Berapa hasilnya, Yetty enggan membocorkan, namun diketahui sekitar Rp 6 miliar lebih, yang masuk ke PAD.

Itu belum termasuk penyelamatan aset lainnya. Seperti tanah seluas 54 hektare (Ha), yang bekas tanah kas desa (TKD) Dampit. Itu akan disewa para petani dengan harga sewanya Rp 922 juta per tahun.

"Ya, memang harus kreatif untuk mencari peluang seperti itu," ungkapnya.

Menanggapi hal itu, Sekda Kabupaten Malang, Budiar, memberikan apresiasi karena Yetty dinilai cukup bagus pengelolaan anggaran dan perencanaannya.

"Bagus lah, kalau BKAD bisa mengelola aset daerah apalagi juga bisa menghasilkan masukan buat PAD," tutur Budiar.

Baca juga: Disebut Berada di Pinggir Sungai Tanpa Akses Jalan, Ini Fakta Sebenarnya Kopdes Sidodadi Malang