TRIBUNJOGJA.COM, KULON PROGO - Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kulon Progo mencatat ada sejumlah Sekolah Dasar (SD) yang tak menerima pelajar baru pada tahun ini.
Kondisi itu praktis membuat berbagai SD tersebut mengalami kekurangan pelajar.
Sekretaris Disdikpora Kulon Progo, Nur Hadiyanto, mengatakan setidaknya ada 7 SD di wilayahnya yang sama sekali tidak mendapatkan siswa baru di tahun ini.
"Terdiri dari 4 SD negeri dan 3 SD swasta," kata Nur Hadi ditemui pada Rabu (15/07/2026).
Keempat SD negeri tersebut adalah SDN Pendem, SDN 2 Balong, SDN Ngaliyan, dan SDN Wijimulyo Lor.
Sedangkan tiga SD swasta yang tidak mendapat pelajar baru adalah SD BOPKRI Gunung Ijo, SD Kristen Plampang dan SD Kanisius Pelem Dukuh.
Nur Hadi mengatakan pihaknya sudah memprediksi akan terjadi kekurangan pelajar SD baru di sejumlah wilayah.
Sebab pihaknya mengacu pada angka kelahiran yang cenderung turun di sejumlah kapanewon.
"Turunnya angka kelahiran di Kulon Progo memicu penurunan jumlah anak usia sekolah," ujarnya.
Nur Hadi pun mengakui jumlah SD yang ada saat ini melampaui jumlah anak usia sekolah di Kulon Progo.
Sebab hampir di tiap padukuhan terdapat minimal 1 unit SD.
Baca juga: Hari Pertama SMPN 1 Wates Kulon Progo Tempati Gedung Baru, Warga Sekolah Harus Berjibaku dengan Debu
Kekurangan pelajar baru salah satunya bisa berdampak pada pencairan TPG (Tunjangan Profesi Guru).
Sebab syarat untuk bisa menerima TPG adalah jumlah minimal jam pelajaran dan rombongan kelas (rombel) minimal 20 anak.
"Kalau kurang dari 20 anak terancam tidak bisa menerima TPG, maka solusi dari kami adalah menugaskan guru untuk menambah jam pelajaran di sekolah lain," jelas Nur Hadi.
Sebelumnya, sejumlah SMP (Sekolah Menengah Pertama) di Kulon Progo juga mengalami kekurangan pelajar baru.
Salah satunya di SMPN 4 Pengasih, yang tahun ini hanya mendapat 4 pelajar baru.
Kepala Disdikpora Kulon Progo, Nur Wahyudi, ada ketimpangan tinggi antara SMP di wilayah perkotaan dengan SMP di wilayah Pegunungan Menoreh.
Sebab, kuota SMP di perkotaan rata-rata bisa terpenuhi sampai 100 persen, sedangkan kuota SMP di Pegunungan Menoreh terpenuhi tak sampai separuhnya.
"Jumlah lulusan SD yang tidak sebanding dengan jumlah kursi pelajar baru di SMP turut mempengaruhi, termasuk pilihan dari orang tua dalam menentukan sekolah untuk anak," jelas Nur Wahyudi beberapa waktu lalu.(*)
