TRIBUNBANYUMAS.COM, PURWOKERTO - Anggota Komisi 4 DPRD Kabupaten Banyumas, Rachmat Imanda menyoroti adanya puluhan SD dan SMP negeri yang kekurangan siswa dalam Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026.
Menurutnya, Komisi 4 berencana memanggil Dinas Pendidikan (Dindik) Kabupaten Banyumas untuk mendalami permasalahan yang terjadi.
Berdasarkan data yang diterima Komisi 4 DPRD Banyumas, jenjang SD yang tidak memenuhi jumlah rombel ada 61 sekolah, sedangkan SMP sejumlah 8 sekolah.
"Komisi 4 mencermati kekurangan siswa ini menjadi kondisi yang cukup memprihatinkan."
"Bahkan, SDN 8 Kranji hanya mendapatkan 3 siswa saja. Ini tidak sekadar angka statistik, tapi menyangkut keberlangsungan sekolah dan pemerataan akses pendidikan," katanya kepada Tribunbanyumas.com, Rabu (15/7/2026).
Baca juga: SD Negeri 8 Kranji Purwokerto Hanya Dapat Tiga Murid Baru, Kursi Kosong Menganga
Imanda yang merupakan legislator dari Fraksi Partai Gerinda mengatakan, setelah ditutupnya SPMB, Dindik Banyumas sempat membuat solusi membuka pendaftaran offline (luring).
Sebagai solusi jangka pendek, upaya itu diapresiasi.
"Namun, atas kejadian kekurangan siswa ini menjadi momentum bersama untuk mengevaluasi SPMB secara menyeluruh," ungkapnya.
Imanda menjelaskan, rencana pemanggilan Dindik Banyumas oleh Komisi 4 untuk mendalami akar permasalahan.
Menurutnya, perlu ada diskusi bersama agar mendapatkan data valid permasalahan.
Penyebabnya bisa beragam, bisa jadi orang yang ingin menyekolahkan anaknya memang sedikit.
Faktor lain, bisa jadi masyarakat tidak memahami pendaftaran online SPMB karena berdasarkan data, akun pendaftar itu sedikit.
"Bisa jadi sosialisasinya, karena ini mengubah sistem dari yang biasa ke online."
"Di Banyumas, untuk jenjang SD, pendaftaran SPMB secara online baru yang pertama kali," jelasnya.
Baca juga: Gara-gara Domisili, Semua Lulusan SDN 1 Cikidang Tak Lolos SPMB di 3 SMP Negeri di Cilongok Banyumas
Menurut Imanda, faktor lain bisa karena jumlah sekolah banyak tetapi tidak sebanding dengan jumlah calon siswa.
Maka, perlu dipikirkan solusi, seperti apakah perlu dilakukan penggabungan atau tidak.
Termasuk, evaluasi pemetaan demografi per zona di setiap wilayah sebelum berlangsungnya proses SPMB.
"Jadi, perlu dipetakan benar-benar, proyeksi lulusan berapa dan peta per zona."
"Dindik juga perlu berkoordinasi dengan Kemenag untuk mengetahui lulusan dari MI dan MTs," ungkapnya.
Imanda mengungkapkan, Dindik Banyumas perlu melakukan evaluasi untuk mencegah adanya potensi anak tidak sekolah (ATS).
Dia memberikan sejumlah saran dan masukan untuk perbaikan SPMB.
Pertama, perlu dilakukan sosialisasi mekanisme pendaftaran SPMB online lebih dini sampai akar rumput, melibatkan RT, RW, dan Pemerintahan Desa (Pemdes).
Tidak hanya sosialisasi melalui media sosial, tetapi sosialisasi langsung ke masyarakat.
"Saat ini, pengumuman digital memang menjadi hal umum, tapi tidak semua orangtua memahami itu."
"Secara realita, terutama daerah pinggiran, sosialisasi manual tetap harus dilakukan," ujarnya.
Baca juga: Akses Warga Cirahab Banyumas Bakal Makin Lancar, Jalan Beton 665 Meter Tengah Dibangun Lewat TMMD
Kedua adalah evaluasi tentang sistem zonasi, yaitu memperjelas peta wilayah zonasi.
Ketiga, perlu dipikirkan opsi merger atau regrouping sekolah-sekolah yang jumlahnya sedikit saat SPMB.
Dia menilai, tidak perlu dipaksakan tetap berlangsung saat jumlah siswanya sedikit.
"Terakhir, memperkuat pendampingan pendaftaran sampai tingkat desa mengantisipasi ada yang kesulitan. Pendampingan ini melibatkan sekolah dan Pemdes," ungkapnya.
Imanda menilai, permasalahan sedikitnya jumlah siswa tidak hanya menjadi PR bagi Dindik, tetapi PR bersama.
Karena jika berimbas terhadap anak putus sekolah maka ini PR bersama.
"Jadi saran saya, sosialisasi lebih awal sampai menjangkau akar rumput. Saya kira orangtua yang bingung dengan sistem SPMB online pasti ada, jadi harus ada juga peran RT RW," pesannya. (*)
