Laporan Wartawan Tribun Jabar, Putri Puspita

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Rencana Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk kembali memberlakukan Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) di SMA/SMK negeri menuai beragam tanggapan dari para orang tua siswa. 

Meski sebagian besar mengaku tidak keberatan jika sekolah negeri kembali berbayar, mereka berharap kebijakan tersebut diterapkan secara adil dan tidak lagi mengacu pada sistem desil yang dinilai masih menyisakan banyak persoalan.

Sejumlah orang tua menilai persoalan utama bukan terletak pada ada atau tidaknya SPP, melainkan pada mekanisme penentuan besaran biaya dan sistem penerimaan murid baru (SPMB) yang dinilai perlu dibenahi.

Aila, warga Sukajadi, Bandung, mengaku keluarganya masuk kategori desil 6 hingga 10. 

Namun, ia mempertanyakan dasar penentuan kategori tersebut karena merasa kondisi ekonomi keluarganya tidak sepenuhnya mencerminkan status yang diberikan.

“Alhamdulillah dianggap mampu, anak masuk negeri rencananya uangnya mau disimpan buat kuliah. Tapi kalau memang SPP di sekolah negeri masih lebih murah dibanding swasta yang tadinya kami incar, insyaallah tidak masalah,” ujar Aila saat dihubungi, Rabu (15/7/2026).

Menurut Aila, biaya operasional dan peningkatan fasilitas sekolah memang membutuhkan dukungan pendanaan sehingga kebijakan SPP dinilai wajar. 

Namun ia meminta pemerintah tidak lagi menjadikan desil sebagai dasar penentuan besaran biaya.

Ia menilai banyak masyarakat yang mengalami ketidaksesuaian data desil dengan kondisi ekonomi sebenarnya. Hal tersebut, menurutnya, juga banyak dikeluhkan masyarakat di berbagai forum diskusi.

“Silakan berbayar, kami juga ikhlas. Tapi semua bayar dengan nominal yang sama, jangan ada yang besar dan kecil hanya karena desil. Kalau memang ada jalur afirmasi, cek benar-benar apakah penerimanya memang tidak mampu,” katanya.

Selain itu, Aila berharap apabila SPP kembali diberlakukan, pemerintah juga mengembalikan sistem pendidikan negeri seperti sebelumnya dengan proses administrasi yang lebih sederhana.

Menurut dia, proses SPMB tahun ini justru dinilai semakin rumit sehingga kebijakan sekolah berbayar terasa tidak sejalan dengan kondisi tersebut.

“SPMB saja sudah dipersulit, kalau sekarang sekolah negeri juga kembali berbayar rasanya tidak nyambung. Tolong perbaiki lagi kebijakan pendidikan dan kembalikan marwah sekolah negeri seperti dulu,” ujarnya.

Pengalaman mendaftarkan anak ke SMA negeri tahun ini menjadi pengalaman pertamanya karena selama jenjang SD hingga SMP, ia memilih menyekolahkan anak di sekolah swasta.

Menurutnya, sistem di sekolah swasta selama ini lebih jelas dan proses pendaftarannya tidak serumit yang ia alami dalam SPMB Jawa Barat.

“Harapan saya sebenarnya sederhana, sekolah jangan dipersulit masuknya. Untuk fasilitas sekolah negeri saya belum bisa banyak bicara karena anak baru masuk,” ucapnya.

Aila juga menilai sistem pendidikan beberapa tahun terakhir telah mengurangi semangat kompetisi antarsiswa.

Menurutnya, sebelum sistem zonasi diberlakukan, siswa memiliki motivasi lebih besar untuk bersaing masuk sekolah favorit sehingga kualitas sekolah negeri maupun peserta didik lebih terjaga.

“Kalau dibandingkan sekolah negeri zaman dulu menurut saya lebih baik dulu. Anak-anak punya jiwa kompetisi karena punya tujuan masuk sekolah favorit. Setelah ada zonasi dan sistem wajib naik kelas, menurut saya kualitas pendidikan justru mengalami kemunduran. Ini harus menjadi perhatian pemerintah,” katanya.

Pendapat senada disampaikan Maya, warga Buah Batu, Kota Bandung, yang anaknya baru diterima di salah satu SMA negeri di Kota Bandung.

Maya mengaku hingga kini masih bingung dengan sistem pembagian desil yang diterapkan pemerintah. 

Ia menyebut keluarganya tercatat sebagai desil 6 atau kelompok yang dianggap relatif mampu, padahal kondisi ekonomi keluarganya masih jauh dari kata mapan.

“Saya nggak ngerti pembagian desil itu dari mana. Saya cek masuk desil 6 yang katanya agak mampu, padahal saya masih nyicil KPR, suami belum dapat pekerjaan tetap, anak empat masih sekolah semua. Bantuan pemerintah juga nggak pernah dapat,” ujarnya.

Maya menilai apabila SPP di sekolah negeri kembali diberlakukan, sebaiknya seluruh siswa dikenakan biaya yang sama tanpa membedakan berdasarkan kategori desil.

“Kalau diaktifkan kembali SPP di sekolah negeri, nggak perlu pakai desil. Semua bayar dengan nominal yang sama, jangan dibeda-bedakan,” katanya.

Ia juga mempertanyakan konsistensi kebijakan pendidikan apabila sekolah negeri kembali memungut SPP, sementara sistem SPMB masih menggunakan berbagai jalur seperti domisili dan afirmasi.

Menurutnya, apabila sekolah kembali berbayar, sistem penerimaan siswa juga sebaiknya dikembalikan seperti sebelumnya dengan mengutamakan nilai akademik.

“Kalau memang mau diaktifkan lagi SPP, ngapain ada SPMB seperti sekarang? Sudah saja daftar berdasarkan nilai, tidak perlu ada jalur domisili atau afirmasi,” ujarnya.

Maya juga berharap siswa kembali diberikan kebebasan memilih sekolah negeri yang diinginkan berdasarkan kemampuan akademiknya, tanpa dibatasi zonasi.

Sementara bagi siswa berprestasi yang berasal dari keluarga kurang mampu, ia mengusulkan agar pemerintah menyediakan mekanisme beasiswa yang seleksinya dilakukan secara lebih akurat dibandingkan mengandalkan data desil.

“Balikkan saja sistem penerimaan seperti dulu. Siswa bebas daftar ke sekolah mana saja berdasarkan nilai. Kalau memang berprestasi tapi ekonominya kurang mampu, bisa mengajukan beasiswa tanpa harus melihat desil. Karena selama ini penentuan desil juga banyak yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya,” tuturnya.