TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri serta Direktur Utama bank Himbara ke Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (15/7/2026), untuk mematangkan operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih).
Pertemuan lintas sektor ini krusial guna menyelaraskan dukungan permodalan, logistik, dan tata kelola program strategis yang ditargetkan untuk memperkuat ekonomi arus bawah tersebut.
Para pejabat mulai tiba di Istana sejak pukul 15.00 WIB.
Pertemuan ini menghadirkan jajaran pengambil kebijakan yang memegang kendali atas rantai pasok dan layanan publik.
Pejabat yang hadir antara lain Menteri Koperasi Ferry Juliantono, Menteri Desa Yandri Susanto, Mendagri Tito Karnavian, Menteri Perdagangan Budi Sosanto, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Investasi Rosan Roeslani, Menteri PANRB Rini Widyantini, dan Mendiktisaintek Brian Yuliarto.
Dari sektor operasional dan perbankan, hadir Dirut Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani, Dirut PT Agrinas Joao Angelo De Sousa Mota, Dirut BRI Hery Gunardi, serta Dirut BSI Anggoro Eko Cahyo. Turut hadir Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Agustina Arumsari, serta perwakilan BPOM dan Menteri Kelautan dan Perikanan Wahyu Sakti Trenggono.
Baca juga: Demo Tolak MBG di Kejagung, Massa Gelar Teatrikal Hamburkan Uang
Menteri Koperasi Ferry Juliantono memastikan pertemuan tersebut mengerucut pada detail teknis implementasi koperasi di berbagai wilayah Indonesia.
"Agenda rapat hari ini fokus pada operasionalisasi Koperasi Merah Putih," ujar Ferry singkat sebelum memasuki ruang rapat.
Direktur Utama Bulog Ahmad Rizal Ramdhani membenarkan bahwa kehadiran lintas kementerian ini bertujuan menyinergikan peran tiap instansi dalam mendukung program tersebut.
Hal senada diungkapkan Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi, Hasan Nasbi, yang menyebut rapat ini menjadi langkah krusial untuk menyelaraskan skema kerja Kopdes Merah Putih agar segera siap berjalan secara efektif.
Kopdes Merah Putih diproyeksikan menjadi ekosistem ekonomi yang mengintegrasikan permodalan dari Himbara dengan distribusi pangan dari Bulog dan PT Agrinas.
Keterlibatan lembaga pengawas seperti BPKP dan BPOM menunjukkan komitmen pemerintah agar tata kelola koperasi berjalan transparan dan menjaga standar kualitas barang bagi masyarakat.
Hingga sore ini, rapat koordinasi masih berlangsung. Keputusan dari pertemuan ini nantinya akan menjadi acuan utama dalam tahapan operasionalisasi koperasi yang akan dijalankan secara bertahap untuk mendongkrak kesejahteraan di tingkat desa dan kelurahan.
Baca juga: Koperasi Merah Putih di Melawai Hanya Untung Rp 78.000, Menkop: Model Bisnis di Kota Besar Berbeda
