TRIBUNLOMBOK.COM – Kementerian Sosial mencatat sebanyak 28.478 siswa baru telah resmi ditetapkan sebagai peserta didik Sekolah Rakyat Tahun Ajaran 2026/2027.
Jika digabungkan dengan siswa angkatan sebelumnya yang telah mengikuti pembelajaran sejak tahun lalu, total peserta didik Sekolah Rakyat kini mencapai 43.346 siswa yang tersebar dalam 1.550 rombongan belajar (rombel).
Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menegaskan angka tersebut masih bersifat dinamis dan berpotensi terus bertambah seiring proses verifikasi, penetapan dari pemerintah daerah, serta kesiapan sarana dan prasarana di masing-masing satuan pendidikan.
"Data terus bergerak. Apa yang kami sampaikan hari ini adalah data per hari ini dan masih dimungkinkan bertambah seiring hasil verifikasi dan penetapan bersama pemerintah daerah," ujar Gus Ipul di Kantor Kementerian Sosial, Senin (13/7/2026).
Berbeda dengan sekolah pada umumnya, Gus Ipul menjelaskan bahwa Sekolah Rakyat tidak membuka mekanisme pendaftaran, melainkan menggunakan sistem penjangkauan aktif terhadap calon siswa dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.
Baca juga: Kisah Inspiratif Siswa Sekolah Rakyat NTB: Pemalu yang Jadi Juara, Cita-cita Ubah Nasib Keluarga
"Sekolah Rakyat tidak ada pendaftaran, yang ada adalah penjangkauan. Penjangkauan dilakukan oleh para pendamping sosial di daerah bekerjasama dengan pemerintah daerah dan BPS. Setelah diproses melalui pleno di daerah dan ditetapkan oleh bupati, wali kota, atau gubernur, barulah kami menetapkannya sebagai siswa Sekolah Rakyat," ujarnya.
Dari total 28.478 calon siswa baru, jenjang SD tercatat sebanyak 6.305 siswa dalam 210 rombel, SMP sebanyak 11.186 siswa dalam 373 rombel, dan SMA sebanyak 11.077 siswa dalam 369 rombel.
Gus Ipul menjelaskan, jumlah rombel jenjang SD relatif lebih sedikit dibanding jenjang lain karena proses penerimaan anak usia sekolah dasar membutuhkan pendekatan yang lebih intensif kepada keluarga.
"Pada jenjang SD tantangan pembentukan rombel memang lebih besar. Di usia inilah orang tua kerap belum siap melepas anak tinggal jauh di asrama sehingga proses pendekatan dan meyakinkan keluarga membutuhkan waktu serta pendampingan yang lebih panjang," ujarnya.
Gus Ipul menegaskan seluruh siswa Sekolah Rakyat berasal dari keluarga yang masuk dalam Desil 1 dan Desil 2 Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), sehingga proses penerimaan tidak menggunakan tes akademik, melainkan murni berdasarkan kondisi sosial ekonomi keluarga yang telah diverifikasi.
"Basisnya adalah DTSEN, yaitu keluarga pada Desil 1 dan Desil 2 yang secara sosial ekonomi berada pada kondisi paling bawah atau prasejahtera. Karena tidak menggunakan tes akademik, maka diperlukan proses adaptasi agar mereka siap mengikuti pembelajaran di Sekolah Rakyat," katanya.
Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) Sekolah Rakyat Tahun Ajaran 2026/2027 mulai berjalan pada 14 Juli 2026, namun dilaksanakan secara bertahap dalam empat gelombang guna memastikan seluruh sarana pendidikan dan asrama benar-benar siap sebelum siswa baru datang.
"MPLS dimulai bertahap bukan tanda ketidakpastian, tetapi bentuk tanggung jawab. Kami tidak ingin anak-anak datang ke tempat yang sarananya belum benar-benar siap. Setiap titik harus aman dan nyaman sebelum kami menyambut mereka," kata Gus Ipul.
Sebanyak 101 Sekolah Rakyat akan melaksanakan MPLS dengan rincian 19 Sekolah Rakyat Permanen gelombang I pada 14 Juli, 63 Sekolah Rakyat Permanen gelombang II pada 31 Juli, 8 Sekolah Rakyat rintisan Jabodetabek pada 15 Agustus, dan 11 Sekolah Rakyat permanen gelombang IV pada 31 Agustus.
Pelaksanaan bertahap ini didasarkan pada kesiapan fungsional sarana prasarana, keamanan dan kenyamanan siswa, serta ketersediaan utilitas dasar seperti air bersih, listrik, dan sanitasi.
Gus Ipul menjelaskan, seluruh gelombang menggunakan kerangka MPLS yang sama, yakni 19 hari pelaksanaan dalam empat fase ramah anak, sebagai bagian dari program persiapan yang berlangsung kurang lebih tiga bulan sebelum siswa memasuki pembelajaran reguler dan kehidupan berasrama penuh.
"MPLS merupakan bagian dari program persiapan yang berlangsung kurang lebih tiga bulan. Setelah MPLS dilanjutkan dengan matrikulasi, kemudian siswa memasuki program pembelajaran reguler dan program keasramaan," jelasnya.
Program persiapan tersebut terdiri atas 19 hari MPLS dan sekitar 2,5 bulan matrikulasi, di mana siswa dikenalkan pada potensi dirinya, warga sekolah, kurikulum, serta lingkungan dan kehidupan berasrama.
MPLS memuat 36 materi yang dikelompokkan dalam tujuh tema, meliputi pengenalan lingkungan sekolah, pembentukan karakter, literasi dan numerasi, kesehatan dan perlindungan anak, literasi digital, kedisiplinan, hingga pencegahan perilaku berisiko seperti perundungan, penyalahgunaan narkoba, dan judi online (judol).
Selama MPLS berlangsung, seluruh siswa juga akan menjalani cek kesehatan gratis, asesmen psikologis dan pemetaan potensi diri, serta pendampingan pembiasaan hidup berasrama.
Pada lima hari awal, siswa akan didampingi Taruna TNI-Polri untuk membantu pembentukan disiplin dan kemandirian dalam aktivitas sehari-hari.
Gus Ipul menegaskan seluruh rangkaian MPLS dilaksanakan dengan prinsip ramah anak dan nol toleransi terhadap segala bentuk kekerasan.
"Tidak ada kekerasan seksual, kekerasan fisik, perundungan maupun intoleransi. Jika terjadi kekerasan, pelakunya langsung diberhentikan. Tidak ada surat peringatan pertama ataupun kedua," tegasnya.
Gus Ipul menjelaskan Sekolah Rakyat menerapkan pendekatan multi-entry, multi-exit, sehingga siswa dapat bergabung sepanjang tahun ajaran sesuai kesiapan satuan pendidikan masing-masing.
"MPLS bertahap sejalan dengan filosofi multi-entry, multi-exit. Ini bukan indikasi keterlambatan, melainkan desain sistem penerimaan Sekolah Rakyat. Setiap siswa baru, dari gelombang mana pun, terlebih dahulu mengikuti matrikulasi sebelum belajar bersama siswa existing," ujar Gus Ipul.
(*)
