Laporan Wartawan TribunJatim.com, Isya Anshori
TRIBUNJATIM.COM, KEDIRI - Kuota peserta didik Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT) 1 Kabupaten Kediri masih belum terpenuhi hingga awal tahun ajaran 2026/2027.
Pemerintah Kabupaten Kediri akan melakukan jemput bola untuk memenuhi kuota tersebut.
Baca juga: Pemkot Surabaya Segera Bangun Rumah Pompa Tambak Mayor, Bangunan Liar di Bawah Flyover Ditertibkan
Dari kuota yang disediakan sebanyak 270 siswa, saat ini SRT 1 Kabupaten Kediri baru menampung 248 peserta didik.
Mereka terdiri atas 23 siswa jenjang SD, 107 siswa SMP, dan 118 siswa SMA.
Berbeda dengan sekolah pada umumnya, Sekolah Rakyat tidak membuka sistem pendaftaran peserta didik baru.
Seluruh siswa direkrut melalui mekanisme penjangkauan terhadap keluarga miskin ekstrem yang masuk dalam kategori desil berdasarkan data Kementerian Sosial.
Bupati Kediri, Hanindhito Himawan Pramana mengatakan, pemerintah daerah akan kembali melakukan penjangkauan kepada anak-anak yang memenuhi syarat agar kuota yang tersedia dapat dimanfaatkan secara maksimal.
"Nanti pasti akan kita lakukan jemput bola. Karena sistem di Sekolah Rakyat ini bukan pendaftaran, tetapi penjangkauan," ucap Mas Dhito saat meninjau pelaksanaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) di SRT 1 Kabupaten Kediri, Selasa (14/7/2026) siang.
Menurut Mas Dhito, sasaran penjangkauan berikutnya adalah anak-anak yang masih berada pada kelompok desil 1 hingga desil 4, terutama mereka yang putus sekolah atau belum melanjutkan pendidikan.
Pemerintah Kabupaten Kediri akan melakukan pendekatan secara persuasif kepada keluarga calon peserta didik agar mereka bersedia memanfaatkan fasilitas pendidikan gratis yang disediakan pemerintah.
"Maka nanti kita akan melihat lagi mana anak-anak yang masih berada di desil 1 sampai desil 4 dan belum masuk sekolah. Katakanlah anak putus sekolah, anak yang belum melanjutkan pendidikan atau mungkin orang tuanya belum mau, ini perlu pendekatan secara persuasif," jelasnya.
Meski demikian, Mas Dhito menegaskan keberhasilan Sekolah Rakyat tidak semata-mata diukur dari terpenuhinya kuota siswa.
Menurutnya, yang jauh lebih penting adalah kualitas pelaksanaan program sehingga mampu mengubah masa depan peserta didik.
"Sebenarnya bukan persoalan kuotanya saja, tetapi tantangan utamanya adalah bagaimana sekolah ini bisa berjalan sesuai yang diharapkan Bapak Presiden. Percuma siswanya banyak kalau tidak bisa diimplementasikan dengan baik," tegasnya.
Dia memastikan, Pemerintah Kabupaten Kediri akan terus mengawal pelaksanaan program Sekolah Rakyat.
Mulai dari kesiapan fasilitas, tenaga pendidik, hingga keberlangsungan proses pembelajaran agar tujuan program benar-benar tercapai.
Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Kediri, Fadeli menjelaskan, selain menerima peserta didik baru, sekolahnya kini juga menampung 99 siswa angkatan pertama tahun 2025 lalu yang telah naik ke kelas XI SMA.
Menurutnya, seluruh peserta didik di Sekolah Rakyat merupakan hasil proses penjangkauan dan wajib berasal dari keluarga miskin ekstrem sesuai data yang ditetapkan Kementerian Sosial.
Fadeli juga mengapresiasi dukungan Pemerintah Kabupaten Kediri dalam menyukseskan operasional Sekolah Rakyat.
Selain menyediakan lahan pembangunan sekolah, pemerintah daerah turut membantu pemenuhan kebutuhan tenaga pendidik.
"Terima kasih Mas Bup, kami telah didukung enam guru kelas SD, satu guru PJOK, serta 13 guru SMP sehingga proses pembelajaran tahun ajaran ini bisa berjalan dengan baik," ucap Fadeli.
Dengan masih tersisanya kuota sebanyak 22 peserta didik, Pemerintah Kabupaten Kediri berharap proses jemput bola yang dilakukan bersama Dinas Sosial dan pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) mampu menjangkau lebih banyak anak dari keluarga miskin ekstrem.
Sehingga semakin banyak yang memperoleh kesempatan mengenyam pendidikan melalui program Sekolah Rakyat.
