TRIBUNKALTIM.CO - Pengamat politik kawakan sekaligus Direktur Eksekutif Lingkar Madani (LIMA), Ray Rangkuti, memberikan penilaian tajam bahwa Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka hingga saat ini masih dihadapkan pada ganjalan serius terkait tingkat penerimaan (akseptabilitas) di tengah masyarakat luas.
Ray menilai kendala penerimaan publik yang dialami oleh putra sulung Presiden ke-7 RI Joko Widodo itu bukan persoalan sepele, melainkan sebuah variabel krusial yang diproyeksikan bakal memengaruhi secara mendalam kalkulasi politik menuju Pemilihan Presiden (Pilpres) 2029 mendatang.
"Ada kesan yang saya baca bahwa Gibran ini susah diterima publik. Saya kira kesan itu cukup kuat di tengah masyarakat,” cetus Ray Rangkuti saat memberikan keterangan di Jakarta pada Rabu (15/7/2026).
Baca juga: Yakin Menang di Pilpres 2029, Prabowo Dinilai tak Butuh Cawapres Populer dengan Elektabilitas Tinggi
Ray memaparkan bahwa posisi politik Gibran pada saat ini tidak dapat diisolasi atau dipisahkan dari keberadaan Presiden Prabowo Subianto.
Di mata publik, duet kepemimpinan ini cenderung dipandang sebagai satu kesatuan paket pemerintahan yang utuh.
Akibat dari persepsi "satu paket" tersebut, setiap kritik tajam maupun sentimen negatif yang dialamatkan publik kepada kebijakan Presiden Prabowo dinilai bakal secara otomatis ikut mengimbas dan mendegradasi citra Gibran selaku wakil presiden pendampingnya.
“Ketika ada orang berbicara negatif mengenai Pak Prabowo, di dalamnya biasanya ada Gibran. Jadi, keduanya dipandang sebagai satu paket yang tidak terpisahkan,” jelas Ray.
Untuk memberikan gambaran yang lebih jernih, Ray Rangkuti mencoba membandingkan dinamika hubungan penguasa saat ini dengan relasi politik historis antara Presiden Soeharto dan Wakil Presiden BJ Habibie menjelang runtuhnya era Orde Baru pada tahun 1998 silam.
Menurut pandangan Ray, ketika gelombang aksi massa menuntut Soeharto untuk meletakkan jabatannya memuncak, desakan mundur tersebut tidak serta-merta dialamatkan secara paralel kepada sosok Habibie.
Faktor pemisah inilah yang kemudian memuluskan transisi di mana Habibie dapat langsung melenggang memimpin jalannya pemerintahan transisi pasca-mundurnya Soeharto.
“Ketika Pak Harto diminta mundur, tuntutan itu belum tentu ditujukan juga kepada Pak Habibie. Situasinya berbeda dengan Prabowo dan Gibran sekarang,” kata Ray membandingkan.
Adanya resistensi atau persoalan penerimaan publik terhadap Gibran ini, menurut analisis Ray, disinyalir telah dibaca dengan cermat oleh Joko Widodo (Jokowi).
Mantan Wali Kota Solo tersebut diyakini mulai menyusun dan mempersiapkan beberapa cetak biru skenario politik alternatif guna mengamankan masa depan karier politik Gibran, baik dalam jangka pendek maupun untuk kontestasi Pilpres 2029.
“Kelihatannya Pak Jokowi mulai memelihara setidaknya dua skenario, bahkan mungkin tiga skenario, untuk menghadapi perkembangan politik ke depan,” duga Ray.
Skenario Pertama: Melanjutkan Paket Prabowo-Gibran jilid II
Skenario utama yang paling ideal adalah mengupayakan agar kemitraan politik antara kubu Jokowi dan Prabowo tetap terjaga harmonis hingga pemilu berikutnya.
Dalam skema ini, Gibran diproyeksikan untuk kembali dipasangkan sebagai calon wakil presiden mendampingi Prabowo yang maju untuk periode kedua.
Kendati demikian, Ray memprediksi kans atau peluang bagi Gibran untuk kembali dipinang oleh Prabowo pada Pilpres 2029 tergolong sangat tipis untuk ukuran petahana.
“Analisis saya, Pak Gibran hanya mempunyai peluang sekitar 30 persen untuk kembali digandeng Pak Prabowo pada 2029. Tiga puluh persen bisa dianggap tinggi untuk saat ini. Namun, kita belum tahu apakah angkanya akan semakin tinggi atau justru semakin menurun seiring waktu,” urai Ray sembari menambahkan bahwa kalkulasi persentase ini masih sangat cair dan dinamis mengikuti perkembangan politik beberapa tahun ke depan.
Skenario Kedua: Mencari Poros Baru (RI-1 atau RI-2)
Jika dalam perjalanannya Prabowo memutuskan untuk tidak lagi meminang Gibran sebagai cawapresnya, Jokowi diyakini akan langsung beralih ke skenario alternatif dengan mencari kendaraan politik atau poros baru di luar lingkaran Gerindra.
Melalui skenario ini, Gibran akan dipaksa bermanuver secara mandiri untuk didorong maju sebagai calon presiden (RI-1) ataupun calon wakil presiden (RI-2) dengan berpasangan bersama figur potensial lainnya pada pemilu mendatang.
“Kalau tidak bersama Pak Prabowo, Gibran bisa didorong menjadi calon RI-1 atau RI-2 bersama figur politik yang lain,” sebut Ray.
Skenario Ketiga: Kesiapan Konstitusional Jangka Pendek
Di samping kalkulasi jangka panjang menuju 2029, Ray juga mencium adanya kalkulasi jangka pendek yang sifatnya antisipatif.
Skenario ketiga ini berkaitan erat dengan kesiapan Gibran untuk mengambil alih tongkat estafet kepemimpinan nasional secara konstitusional, andai dalam perjalanannya Presiden Prabowo berhalangan tetap atau tidak dapat menuntaskan masa jabatannya hingga akhir.
Ray menegaskan bahwa pemaparan skenario ketiga ini murni merupakan bagian dari analisis ilmiah membaca peluang ketatanegaraan, dan bukan sebuah upaya provokasi untuk merongrong jalannya pemerintahan yang sah.
“Untuk jangka pendek, bisa saja disiapkan skenario apabila terjadi sesuatu yang membuat Pak Prabowo tidak dapat melanjutkan masa jabatannya. Dalam kondisi itu, Gibran harus siap menerima estafet kepemimpinan,” tuturnya.
Pada bagian akhir analisisnya, Ray menekankan bahwa seluruh skenario masa depan Gibran tersebut pada akhirnya akan sangat bergantung pada pasang surutnya hubungan bilateral antara Prabowo Subianto dan Jokowi.
Ray membaca bahwa kemesraan politik yang selama ini dipertontonkan oleh kedua tokoh tersebut sebenarnya sudah mulai memperlihatkan indikasi keretakan internal sejak enam hingga tujuh bulan terakhir, meskipun riak-riak ketidakcocokan tersebut sejauh ini belum meletus menjadi konflik terbuka di hadapan publik.
“Hubungan antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi itu sudah mulai retak. Belum pecah, tetapi dia retak,” ungkap Ray secara blak-blakan.
Ia memproyeksikan bahwa jurang perbedaan arah dan kepentingan politik antara kubu Prabowo dan kubu Jokowi akan semakin menganga lebar dan tidak bisa lagi ditutupi seiring semakin dekatnya gerbang Pemilu 2029.
Ray bahkan berani memprediksi bahwa momentum pecah kongsi secara formal di antara kedua kekuatan politik ini akan terjadi pada tahun 2028.
“Saya kira pecahnya mungkin pada 2028. Pada saat itu, kemungkinan Pak Jokowi dan Pak Prabowo akan berbeda jalan. Apakah semua ini dibaca oleh Pak Prabowo? Tentu saja dibaca. Karena itu, tarik-menarik politik kemungkinan mulai terjadi,” pungkas Ray Rangkuti. (*)
