TRIBUNTRENDS.COM - Penyebab kelangkaan BBM subsidi jenis Pertalite dan Solar di sejumlah SPBU Kota Medan kembali menjadi sorotan.
Seorang awak mobil tangki (AMT) PT Pertamina mengklaim antrean panjang di SPBU bukan disebabkan minimnya stok maupun aksi mogok kerja sopir.
Sopir yang meminta identitasnya dirahasiakan itu justru menduga adanya kebijakan internal yang memengaruhi distribusi BBM ke sejumlah SPBU.
Menurut pengakuannya, seluruh AMT dalam kondisi siap bekerja sehingga tidak ada kendala operasional di lapangan.
Ia juga mengaku heran dengan langkah pemerintah yang mengerahkan bantuan personel TNI-Polri serta mendatangkan AMT dari Aceh untuk membantu distribusi BBM di Sumatera Utara.
Sopir tersebut menilai pasokan BBM di depot sebenarnya masih mencukupi dan ratusan mobil tangki siap melakukan pengiriman.
Namun, ia menuding distribusi Pertalite dan Solar ke SPBU sengaja dibatasi.
Bahkan, ia menduga pembatasan itu dilakukan agar masyarakat beralih membeli Pertamax yang memiliki harga lebih tinggi.
Tuduhan tersebut turut disertai klaim bahwa praktik itu mulai terjadi sejak adanya perubahan kepemimpinan di lingkungan Pertamina.
Hingga kini, pernyataan tersebut merupakan pengakuan dari narasumber dan belum mendapat tanggapan resmi dari pihak Pertamina terkait tudingan mengenai dugaan pembatasan distribusi BBM tersebut.
Baca juga: Harga BBM Baru Jenis B50, Mulai Berlaku Juli 2026, Lebih Ramah Lingkungan, Catat Sederet Manfaatnya
"SPBU minta BBM Pertalite 24 ribu liter, tapi dikirim 8 ribu liter. Dijatah sama Pertamina. Ibaratnya kalau kelen mau minyak, kelen beli BBM Pertamax. Jadi Pertamax dibeli masyarakat mau nggak mau, walaupun mahal. Ini permainan jahat Pertamina. Semenjak kepemimpinan seorang pria berinisial T. Kalau sebelumnya nggak pernah gitu. Tahun lalu nggak gitu," ungkap salah seorang sopir tangki PT Pertamina.
Menurutnya, pasokan BBM sebenarnya melimpah dan tidak ada kelangkaan.
Ratusan mobil tangki siap mengantar dan stok di depot pun tersedia banyak.
Namun, pengiriman ke SPBU sengaja dikurangi.
Sopir tangki juga menyoroti peran para pelangsir atau mobil-mobil yang mengantre di SPBU untuk membeli solar bersubsidi.
Menurutnya, solar yang dibeli tersebut kemudian dijual ke industri dengan harga mencapai Rp 15 ribu per liter, jauh lebih tinggi dari harga eceran.
"Mafia-mafia minyak ini, AMT tak berani lagi untuk siong. Enggak berani. Jadi dari mana mafia ini dapat minyak? Ya dari pelangsir. Mobil-mobil orang ini dibuat untuk mengisi solar full. Setiap mobil dikasih satu barcode, diisi full solar ready. Bahkan ini ngantri-ngantri minyak kadang. Pajero Sport, Pertamina. Itu mobil-mobil pelangsir," ujarnya.
Baca juga: DPRD Sukoharjo Minta Pemkab Susun Skema Efisiensi Mobil Dinas, Imbas BBM Pertamax Tembus Rp 16.250
Ia juga mengungkapkan praktik permainan di tingkat SPBU.
Menurutnya, oknum tukang bongkar seringkali bermain dengan mengurangi volume BBM saat pembongkaran, kemudian menyalahkan supir tangki atas kekurangan tersebut.
"Padahal masalahnya bukan karena memberikan uang bongkar. Masalahnya tadi karena tukang bongkar mereka sendiri yang bermain. Kita yang dibuat jadi jelek. Pas pembongkaran orang itu membongkar, kalau memang kurang ya, pasti orang itu enggak mau bongkar. Kenapa bisa pas sudah penjualan selesai baru dibilang kurang? Berarti kan ada permainan di dalam itu," tegasnya.
Baca juga: DPRD Sukoharjo Minta Pemkab Susun Skema Efisiensi Mobil Dinas, Imbas BBM Pertamax Tembus Rp 16.250
Sopir tangki juga mengeluhkan perlakuan tidak adil dari manajemen.
Ia menyebut adanya perbedaan gaji antar awak tangki dengan jam kerja dan tanggung jawab yang sama, serta ancaman pemotongan gaji jika mereka memprotes.
"Kalau kita protes, kita diblokir. Enggak bisa bekerja lagi. Gaji nanti bisa dipotong. Kadang bisa selisih gaji antara satu kawan dengan kawan lain, padahal kerjanya sama, liburnya sama, jalannya pun sama. Jahat sekali bosnya," keluhnya.
Ia juga membandingkan kondisi sebelum dan sesudah kepemimpinan saat ini.
Menurutnya, kelangkaan BBM tidak separah sekarang dan pasokan berjalan lancar.
Sang sopir tangki berharap agar pihak berwenang dapat mengusut tuntas praktik-praktik yang merugikan masyarakat ini, mulai dari tingkat SPBU hingga kebijakan di internal Pertamina.
(TribunTrends/TRIBUN-MEDAN.com)
