Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - Status kemandirian kelompok tani hutan menjadi tantangan terbesar dalam pengelolaan perhutanan sosial di Provinsi Lampung.

Padahal, Lampung merupakan salah satu barometer nasional dengan total izin perhutanan sosial mencapai 209.365,99 hektare yang ditopang 451 Kelompok Perhutanan Sosial (KPS) dan 950 Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS).

Namun, dari jumlah tersebut, baru sekitar 1 persen atau 13 KUPS saja yang berhasil masuk ke kategori Unggul.

Mayoritas sisanya masih tertahan di fase awal akibat keterbatasan alat pascapanen, minimnya akses pembiayaan, serta kendala pemasaran produk mentah.

Dengan kondisi ini, Olam Food Ingridients (OFI) melalui PT Olam Indonesia berkolaborasi bersama Pemerintah Provinsi Lampung menggulirkan proyek Inisiasi Regeneratif Multi Usaha Kehutanan (MUK) dan Restorasi Lanskap Perhutanan Sosial seluas 35.000 hektare. 

Head of Cocoa Sustainability OFI Indonesia, Imam Suharto mengatakan, legalitas pergerakan pemulihan ini didasarkan pada nota kesepahaman (MoU) dengan Gubernur Lampung pada 8 Desember 2025. 

Komitmen ini kemudian ditindaklanjuti melalui perjanjian kerja sama (PKS) bersama pemerintah kabupaten pada 28 Desember 2025.

Proyek kolaboratif ini menempatkan pemulihan fungsi ekologis kawasan hutan dan penguatan aspek sosial sebagai motor utama untuk mendongkrak kesejahteraan ekonomi warga desa penyangga.

Langkah ini diambil untuk mengurai ketimpangan akses dan kemandirian petani di tingkat tapak. 

Berdasarkan data evaluasi daerah, dari total izin perhutanan sosial Lampung yang mencapai 209.365,99 hektare dengan 451 Kelompok Perhutanan Sosial (KPS) dan 950 Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS), baru sekitar 1 persen atau 13 KUPS yang berstatus Unggul.

Melalui pemulihan fungsi sosial kelembagaan, sebanyak 18.000 petani Kelompok Tani Hutan (KTH) di lima kabupaten akan didampingi secara terstruktur. 

Manajemen proyek juga bergerak cepat memperkuat tata kelola kelembagaan lokal sebelum memasuki fase fisik lapangan. 

OFI Indonesia saat ini tengah merampungkan rekrutmen dua konsultan ahli makro baru yang ditargetkan selesai pada pertengahan Agustus 2026 mendatang.

"Selain konsultan untuk penguatan restorasi perhutanan sosial, kami sedang dalam proses untuk merekrut dua konsultan lainnya," ungkap Imam dalam Workshop Perencanaan Program Inisiasi Regeneratif MUK-Restorasi Lanskap Perhutanan Sosial Lampung di Hotel Novotel, Bandar Lampung, Kamis (16/7/2026).

Kedua konsultan hang dimaksid yaitu bidang pengembangan multi usaha kehutanan dan konsultan untuk memperkuat tata kelola perhutanan sosial yang berbasis lanskap.

"Mudah-mudahan dua konsultan berikutnya ini akan kita segera selesaikan di pertengahan bulan Agustus," Lanjutnya.

Secara ekologis, pemulihan fungsi hutan dilakukan tanpa harus menggusur ruang hidup yang menjadi sandaran ekonomi masyarakat.

Konsep Integrated Area Development (IAD) diterapkan guna memastikan tanaman agroforestri seperti kopi dan kakao dikelola secara berkelanjutan di bawah tegakan pohon pelindung.

Asisten Administrasi Umum Sekretariat Provinsi Lampung Sulpakar mengakui bahwa hanya ada segelinyir kecil KUPS yang bertsatus unggul.

Menurutnya, tanaman yang ada di kawasan hutan saat ini, bukanlah tanaman yang baru ditanam 

"Tanaman yang ada di hutan hari ini, terutama kopi yang tumbuh subur, itu adalah komoditas yang telah dibudidayakan masyarakat selama puluhan tahun," kata dia. 

Menurutnya, tugas bersama saat ini adalah memastikan pengelolaan ini berjalan dengan baik dan berkelanjutan.

"Tujuan akhir kita sudah sangat jelas, masyarakat di sekitar hutan semakin sejahtera, sementara hutan Lampung tetap lestari untuk generasi sekarang dan masa depan," tegasnya.

Aksi pemulihan lingkungan di hulu perkebunan juga mulai berjalan pada fase persiapan sepanjang tahun 2026 ini.

Pascasosialisasi bersama jajaran Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) se-Lampung di kawasan Pesawaran pada 25 Juni 2026, kolaborasi ini telah merekrut dan melatih 20 tokoh lokal dari 5 kabupaten.

Para pemuda tersebut dilatih langsung oleh Kepala KPH Pesawaran dan Kepala KPH Gunung Balak untuk menjadi kader penggerak. 

Di sektor budi daya, 6 unit tempat pembibitan kakao multi-clone berkapasitas 35.000 bibit per unit kini telah aktif beroperasi.

Nantinya, gerakan akan disusul oleh pembangunan pembibitan berbasis kopi robusta di wilayah Tanggamus dan Pesawaran.

Adapun proyek berbasis lingkungan ini didukung penuh oleh jejaring kemitraan dan pendanaan multilateral global. 

Aliansi ini melibatkan World Bank (Bank Dunia), IFAD, FAO, Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH), Mars Indonesia/Mars Global, serta P4F (Partnerships for Forests).

Guna mengawal efektivitas program, tahapan eksekusi dibagi menjadi tiga fase. 

Tahun 2026 fokus pada persiapan administrasi, disusul peluncuran pilot project bagi 5.000 petani awal pada Januari 2027.

Selanjutnya, replikasi skala penuh untuk sisa kuota 13.000 petani akan dilakukan pada periode 2028–2030 di Kabupaten Tanggamus, Pringsewu, Pesawaran, Lampung Tengah, dan Lampung Timur.

(Tribunlampung.co.id/Hurri Agusto)